DPRD Beri Rekomendasi LKPJ 2016

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2016.

Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Sahrujani di Amuntai, Selasa mengatakan, pemberian rekomendasi sebagai media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah 

"Melalui kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mengharmoniskan hubungan legislatif dan eksekutif, sehingga peran keduanya jadi berimbang," ujar Sahrujani.

Sahrujani menjelaskan, LKPJ merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui rekomendasi ini DPRD memberikan saran, masukan dan koreksi sehingga tercipta sinergi antara pemda dan DPRD.

Dikatakan, DPRD HSU mengapresiasi kerja keras pemda sehingga pendapatan di 2016 melebihi target dengan realisasi Rp.1.205.287.142.686,48- edang yang ditarget pada perubahan APBD 2016 sebesar Rp.1.147.500.724.694,08-  atau sebesar 105,04 persen.

Pada segi belanja, lanjutnya Pemda HSU juga berhasil melakukan efesiensi dengan realisasi belanja Rp.1.038.055.418.406,-  dari yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp.1.470.031.887.646,- atau sebesar 88,98 %.

"Kita mengapresiasi peningkatan pendapatan ini, karena ditengah keterbatasan sumber pendapatan, pemda masih bisa meningkatkan pendapatan dan penghematan, "kata Sahrujani.

DPRD juga mengapresiasi karena pemda HSU berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk penggunaan anggaran 2016.

Pihak dewan merekomendasikan agar upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih terus ditingatkan, mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya pendanaan, fasilitas pasar, pemasaran dan pelatihan.

Pemerintah juga disarankan mengoptimalkan pemanfaatan polder untuk menunjang sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan secara merata di semua wilayah dan meningkatkan peran penyuluh pertanian.

Rekomendasi dewan juga menyasar pengelolaan dana desa agar pembekalan terhadap aparatur desa terus dilakukan, diantaranya untuk meminimalisir penyelewengan dana desa.

"Dewan berharap aparatur sipil negara bisa dilibatkan untuk melatih aparat desa dalam pengelolaan dana desa," katanya.

Sahrujani mengapresiasi BKD HSU yang melaksanakan bimtek penyusunan SOP administrasi pemerintahan yang kemungkinan kegiatan ini pertama kali dilakukan di lingkup pemerintahan  di Kalsel.

Dikatakan, guna menggenjot PAD dari sisi retribusi diharapkan instansi terkait lebih kreatif dan berinovatif menggali potensi pendapatan, misalnya menciptakan tax amnesty IMB mengingat masih banyak bangunan di Kabupaten HSU yang belum ber IMB.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lanjutnya, juga disarankan bergabung atau "merger" dengan satu Bank induk dan tiga BPR cabang sehingga mempermudah manajemen dan menjadikannya perseroan bukan lagi sebagai perusahaan daerah.