Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan berharap pihak perbankan di daerah tersebut terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit mengingat hingga Februari 2017 total kredit yang disalurkan
sebesar Rp52,2 triliun atau hanya tumbuh 3,5 persen dari target pada tahun ini pada kisaran 10-12 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Debitur (SID) di Banjarmasin, Kamis mengatakan, masih rendahnya penyaluran kredit dua bulan awal tahun 2017 tersebut ditutupi dengan membaiknnya tingkat kredit bermasalah atau NPL yang saat ini hanya 3,52 persen atau masih jauh di bawah target nasional maksimal 5 persen.
"Disini konsentrasi peran perbankan yang ada di Kalsel untuk terus mendorong penyaluran kredit dengan tetap menjaga NPL selalu berada di bawah target nasional," katanya.
Menurut dia, salah satu komponen terpenting untuk mendorong penyaluran kredit dan menjaga angka NPL adalah SID yang diakui dapat membantu mengontrol dan mengawasi kinerja jasa sektor keuangan secara umum.
Melalui SID maka pihak perbankan dan pembiayaan serta nasabah dapat memperoleh dan mengetahui detil kinerja kredit masing-masing termasuk status kolektibilitas nasabah yang terekam dalam masa dua tahun terakhir.
"SID yang ditampilkan tergantung dengan data yang diinput oleh pelapor dalam hal ini pihak perbankan dan lembaga keuangan, karena pada prinsipnya SID harus menyajikan data yang lengkap, akurat, kini dan utuh," kata Harymurthy.
Dikatakan, selama tahun 2016 jumlah calon debitur yang datang ke BI untuk meminta data SID sebanyak 1.300.000 nasabah baik perorangan maupun badan usaha, SID dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat serta memperlancar proses kredit atau pembiayaan.
Sementara itu, Kepala Unit Tim Layanan Informasi Perkreaditan dan Penanganan Pengaduan Departemen pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI Sony Panji Wicaksono dalam sosialisasi SID mengatakan, SID adalah profil debitur (perorangan maupun badan usaha) yang memuat informasi mengenai fasilitas kredit termasuk diantaranya adalah kualitas kredit, yang pernah diterima oleh debitur dengan posisi historis 24 bulan ke belakang.
Pelapor SID saat ini terdiri atas seluruh bank umum, Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset di atas Rp10M selama 6 bulan berturut-turut dan BPR dengan aset kurang dari Rp10M namun telah mendapat persetujuan dari BI, penyelenggara kartu kredit selain bank dan perusahaan pembiayaan, katanya.
Di Kalsel hingga Feberuari 2017 jumlah pelapor SID sebanyak 66 terdiri atas bank umum 44 dan BPR 22, disamping jumlah pelapor kantor cabang sebanyak 133 terdiri atas 99 bank umum dan 34 BPR, sedangkan jumlah debitur dan fasilitas dalam SID hingga triwulan I 2017 sebanyak 829.988 debitur dengan jumlah yang aktif 479.515 debitur, khusus pada Februari 2017 jumlah permintaan SID di Kalsel sebanyak 37.999 bank umum dan 709 BPR.
"Tujuan dan manfaat SID adalah mengatasi permasalahan informasi asimetris antara lembaga penyedia dana yang akan memperlancar penyaluran kredit, mempermudah manajamen risiko, menurunkan kredit bermasalah serta identifikasi kualitas debitur sesuai aturan BI, sedangkan bagi masyarakat (calon debitur) yakni mudah memperoleh kredit, kredit sesuai risiko dan menurunkan biaya akuisisi kredit," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
sebesar Rp52,2 triliun atau hanya tumbuh 3,5 persen dari target pada tahun ini pada kisaran 10-12 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Debitur (SID) di Banjarmasin, Kamis mengatakan, masih rendahnya penyaluran kredit dua bulan awal tahun 2017 tersebut ditutupi dengan membaiknnya tingkat kredit bermasalah atau NPL yang saat ini hanya 3,52 persen atau masih jauh di bawah target nasional maksimal 5 persen.
"Disini konsentrasi peran perbankan yang ada di Kalsel untuk terus mendorong penyaluran kredit dengan tetap menjaga NPL selalu berada di bawah target nasional," katanya.
Menurut dia, salah satu komponen terpenting untuk mendorong penyaluran kredit dan menjaga angka NPL adalah SID yang diakui dapat membantu mengontrol dan mengawasi kinerja jasa sektor keuangan secara umum.
Melalui SID maka pihak perbankan dan pembiayaan serta nasabah dapat memperoleh dan mengetahui detil kinerja kredit masing-masing termasuk status kolektibilitas nasabah yang terekam dalam masa dua tahun terakhir.
"SID yang ditampilkan tergantung dengan data yang diinput oleh pelapor dalam hal ini pihak perbankan dan lembaga keuangan, karena pada prinsipnya SID harus menyajikan data yang lengkap, akurat, kini dan utuh," kata Harymurthy.
Dikatakan, selama tahun 2016 jumlah calon debitur yang datang ke BI untuk meminta data SID sebanyak 1.300.000 nasabah baik perorangan maupun badan usaha, SID dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat serta memperlancar proses kredit atau pembiayaan.
Sementara itu, Kepala Unit Tim Layanan Informasi Perkreaditan dan Penanganan Pengaduan Departemen pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI Sony Panji Wicaksono dalam sosialisasi SID mengatakan, SID adalah profil debitur (perorangan maupun badan usaha) yang memuat informasi mengenai fasilitas kredit termasuk diantaranya adalah kualitas kredit, yang pernah diterima oleh debitur dengan posisi historis 24 bulan ke belakang.
Pelapor SID saat ini terdiri atas seluruh bank umum, Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset di atas Rp10M selama 6 bulan berturut-turut dan BPR dengan aset kurang dari Rp10M namun telah mendapat persetujuan dari BI, penyelenggara kartu kredit selain bank dan perusahaan pembiayaan, katanya.
Di Kalsel hingga Feberuari 2017 jumlah pelapor SID sebanyak 66 terdiri atas bank umum 44 dan BPR 22, disamping jumlah pelapor kantor cabang sebanyak 133 terdiri atas 99 bank umum dan 34 BPR, sedangkan jumlah debitur dan fasilitas dalam SID hingga triwulan I 2017 sebanyak 829.988 debitur dengan jumlah yang aktif 479.515 debitur, khusus pada Februari 2017 jumlah permintaan SID di Kalsel sebanyak 37.999 bank umum dan 709 BPR.
"Tujuan dan manfaat SID adalah mengatasi permasalahan informasi asimetris antara lembaga penyedia dana yang akan memperlancar penyaluran kredit, mempermudah manajamen risiko, menurunkan kredit bermasalah serta identifikasi kualitas debitur sesuai aturan BI, sedangkan bagi masyarakat (calon debitur) yakni mudah memperoleh kredit, kredit sesuai risiko dan menurunkan biaya akuisisi kredit," katanya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017