Kalangan DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Laporan akhir dari draf Raperda ini siap dijadikan perda," kata Ketua Tim Pansus II Abu Suwandi.
Pihaknya dan tim kajian hukum Setda Kotabaru, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah memberikan klarifikasi, dan koreksi Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas bank BPR.
Dari Raperda ini maka Pansus II telah menyepakati raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas bank BPR.
Raperda tentang penambahan penyertaan modal kepada bank perkreditan Rakyat merupakan salah satu usaha dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Tahapan pengkajian dan pembahasan sudah dilakukan dan disampaikan Laporan Akhir kepada Saudara Bupati melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru.
"Landasan penambahan hal tersebut Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan PAD yang bersumber dari deviden badan usaha daerah," Katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Laporan akhir dari draf Raperda ini siap dijadikan perda," kata Ketua Tim Pansus II Abu Suwandi.
Pihaknya dan tim kajian hukum Setda Kotabaru, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah memberikan klarifikasi, dan koreksi Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas bank BPR.
Dari Raperda ini maka Pansus II telah menyepakati raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas bank BPR.
Raperda tentang penambahan penyertaan modal kepada bank perkreditan Rakyat merupakan salah satu usaha dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Tahapan pengkajian dan pembahasan sudah dilakukan dan disampaikan Laporan Akhir kepada Saudara Bupati melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru.
"Landasan penambahan hal tersebut Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan PAD yang bersumber dari deviden badan usaha daerah," Katanya.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024