Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ingin menciptakan layanan pertanahan yang semakin akuntabel, tuntas, dan bersih melalui penguatan sistem tata kelola administrasi pertanahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Demikian ia katakan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Bawaslu HSS gelar penguatan kapasitas kehumasan panwaslu kecamatan
"Jadi kata kuncinya kita adalah pelayanan. Dalam pelayanan kita harus cepat, akuntabel, bersih, jangan membeda-bedakan masyarakat. Saya yakin kita sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan, tapi harus dibarengi kerja cerdas, taktis, dan tuntas," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Mengawali pertemuan, Menteri Nusron menyimak laporan yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta terkait dengan capaian output dari program prioritas yang dilaksanakan di Jakarta.
Untuk mengetahui secara detail hambatan dan tantangan serta permasalahan yang ada di dalam tercapainya target, Menteri Nusron pun menanyakan langsung kepada jajarannya, khususnya para Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing Kota Administrasi.
Untuk mewujudkan pelayanan seperti yang disebutkan, kepada jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Menteri Nusron mengajak untuk sama-sama memberantas pungutan liar (pungli).
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan. "Itu salah satu solusi untuk mempercepat proses layanan," lanjutnya.
Sementara untuk mempercepat fungsi pelayanan, bisa dilakukan dengan mutasi dan rotasi secara efektif dan efisien. Cara demikian diharapkan dapat meningkatkan loyalitas jajaran terhadap Kementerian ATR/BPN.
"Nanti supaya ada reward and punishment, jadi tidak terjebak di comfort zone," ujar Menteri Nusron.
"Persepsi publik tentang lembaga ini harus dijaga, saya ingin ada transformasi. Kata kuncinya adalah pelayanan yang akuntabel, compliance, risk management dihitung, dan bersih," pungkas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan meminta kepada jajaran di lingkungan Kantor Wilaya BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih saat ini sudah masuk di era transparansi di mana masyarakat bisa secara langsung menilai kinerja dari layanan yang diberikan.
"Kita bantu program Bapak Menteri karena Kanwil dan Kantah merupakan ujung tombak dari layanan pertanahan," kata Ossy Dermawan.
Baca juga: Banjarmasin bangun penguatan investasi pendidikan di bidang SDM
Turut mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Demikian ia katakan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Bawaslu HSS gelar penguatan kapasitas kehumasan panwaslu kecamatan
"Jadi kata kuncinya kita adalah pelayanan. Dalam pelayanan kita harus cepat, akuntabel, bersih, jangan membeda-bedakan masyarakat. Saya yakin kita sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan, tapi harus dibarengi kerja cerdas, taktis, dan tuntas," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Mengawali pertemuan, Menteri Nusron menyimak laporan yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta terkait dengan capaian output dari program prioritas yang dilaksanakan di Jakarta.
Untuk mengetahui secara detail hambatan dan tantangan serta permasalahan yang ada di dalam tercapainya target, Menteri Nusron pun menanyakan langsung kepada jajarannya, khususnya para Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing Kota Administrasi.
Untuk mewujudkan pelayanan seperti yang disebutkan, kepada jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Menteri Nusron mengajak untuk sama-sama memberantas pungutan liar (pungli).
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan. "Itu salah satu solusi untuk mempercepat proses layanan," lanjutnya.
Sementara untuk mempercepat fungsi pelayanan, bisa dilakukan dengan mutasi dan rotasi secara efektif dan efisien. Cara demikian diharapkan dapat meningkatkan loyalitas jajaran terhadap Kementerian ATR/BPN.
"Nanti supaya ada reward and punishment, jadi tidak terjebak di comfort zone," ujar Menteri Nusron.
"Persepsi publik tentang lembaga ini harus dijaga, saya ingin ada transformasi. Kata kuncinya adalah pelayanan yang akuntabel, compliance, risk management dihitung, dan bersih," pungkas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan meminta kepada jajaran di lingkungan Kantor Wilaya BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih saat ini sudah masuk di era transparansi di mana masyarakat bisa secara langsung menilai kinerja dari layanan yang diberikan.
"Kita bantu program Bapak Menteri karena Kanwil dan Kantah merupakan ujung tombak dari layanan pertanahan," kata Ossy Dermawan.
Baca juga: Banjarmasin bangun penguatan investasi pendidikan di bidang SDM
Turut mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024