Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - PT Pelindo III Banjarmasin melirik lahan milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang ada di seberang kantor Pelindo III Banjarmasin Jalan Barito Hilir, Trisakti untuk penambahan parkir peti kemas.
Menurut General Manager Pelindo III Banjarmasin Fariz Hariyoso, di Banjarmasin, Rabu, lahan Pemkot Banjarmasin tersebut sudah kurang cocok sebagai pemukiman warga, dan sangat strategis untuk dijadikan lahan penumpukan peti kemas.
"Faktor keamanan tidak cocok dijadikan tempat tinggal," ujar dia, usai menerima kunjungan Komisi III DPRD Banjarmasin, Rabu (22/2).
Kerjasama pemanfaatan lahan tersebut sudah pernah dikoordinasikan beberapa tahun sebelumnya dengan Pemkot Banjarmasin, masa Yudhi Wahyuni menjadi Walikota Banjarmasin, priode 2005-2010.
Tapi hingga sekarang pembebasan lahan tersebut masih belum terjadi. Padahal, kata Fariz, potensi lahan itu bisa menyumbang pendapatan asli daerah dari penghasilan penumpukan peti kemas, atau penumpukan barang dari Kapal Roro.
"Pemkot yang membebaskan lahan, Pelindo III yang investasi pendanaan. Nanti dari MoU itu ada bagi hasil penerimaan dari penumpukan peti kemas tersebut," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H Suprayogi menyatakan, pembesasan lahan menjadi kewenangan Pemkot Banjarmasin. Apalagi sudah ada MOU antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Pelindo III Banjarmasin di Surabaya beberapa waktu lalu.
Tapi sayangnya, kata politisi PDIP itu, janji Ibnu Sina membebaskan lahan tersebut dalam kurun waktu enam bulan selama kepemimpinannya tidak pernah terealisasi.
"Pemkot Banjarmasin harus berani mewujudkan MOU itu, sebagai sumber lain PAD," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Matnor Ali optimis Pemkot Banjarmasin tidak bisa membebaskan lahan yang kini dijadikan tempat tinggal warga itu.
Sebab, pos APBD murni 2017 Banjarmasin tidak mengalokasikan untuk pembebasan lahan tersebut tahun ini, ungkapnya.
"Bahkan pembebasan lahan tersebut pernah dianggarkan 2013 silam, tapi dikembalikan karena pembebasan tidak dilakukan," kata politisi Partai Golkar ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut General Manager Pelindo III Banjarmasin Fariz Hariyoso, di Banjarmasin, Rabu, lahan Pemkot Banjarmasin tersebut sudah kurang cocok sebagai pemukiman warga, dan sangat strategis untuk dijadikan lahan penumpukan peti kemas.
"Faktor keamanan tidak cocok dijadikan tempat tinggal," ujar dia, usai menerima kunjungan Komisi III DPRD Banjarmasin, Rabu (22/2).
Kerjasama pemanfaatan lahan tersebut sudah pernah dikoordinasikan beberapa tahun sebelumnya dengan Pemkot Banjarmasin, masa Yudhi Wahyuni menjadi Walikota Banjarmasin, priode 2005-2010.
Tapi hingga sekarang pembebasan lahan tersebut masih belum terjadi. Padahal, kata Fariz, potensi lahan itu bisa menyumbang pendapatan asli daerah dari penghasilan penumpukan peti kemas, atau penumpukan barang dari Kapal Roro.
"Pemkot yang membebaskan lahan, Pelindo III yang investasi pendanaan. Nanti dari MoU itu ada bagi hasil penerimaan dari penumpukan peti kemas tersebut," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H Suprayogi menyatakan, pembesasan lahan menjadi kewenangan Pemkot Banjarmasin. Apalagi sudah ada MOU antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Pelindo III Banjarmasin di Surabaya beberapa waktu lalu.
Tapi sayangnya, kata politisi PDIP itu, janji Ibnu Sina membebaskan lahan tersebut dalam kurun waktu enam bulan selama kepemimpinannya tidak pernah terealisasi.
"Pemkot Banjarmasin harus berani mewujudkan MOU itu, sebagai sumber lain PAD," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Matnor Ali optimis Pemkot Banjarmasin tidak bisa membebaskan lahan yang kini dijadikan tempat tinggal warga itu.
Sebab, pos APBD murni 2017 Banjarmasin tidak mengalokasikan untuk pembebasan lahan tersebut tahun ini, ungkapnya.
"Bahkan pembebasan lahan tersebut pernah dianggarkan 2013 silam, tapi dikembalikan karena pembebasan tidak dilakukan," kata politisi Partai Golkar ini.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017