Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendukung Program Nasional 100-0-100 dengan sejumlah program strategis daerah untuk mewujudkan kota tanpa kekumuhan.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kotabaru, H Akhmad Rivai, di Kotabaru, Senin, mengatakan Gerakan Nasional 100-0-100 adalah program mewujudkan 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh perkotaan, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi layak .
"Program gerakan nasional 100-0-100 merupakan program pemerintah dengan sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dengan mewujudkan ketersediaan akses sanitasi layak pada tingkat kebutuhan dasar (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) pada 2019," katanya.
Sejalan dengan misi Bupati Kotabaru H Sayed Jafar yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021, maka program gerakan nasional 100-0-100 merupakan kebijakan dan strategi yang wajib didukung dan diwujudkan oleh Pemkab Kotabaru dalam memenuhi layanan kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya.
Periode 2016 berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menyediakan akses air bersih/air minum, baik dananya yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Kotabaru.
Seperti optimalisasi sistem penyediaan air minum Gunung Rally dan Instalasi Kota Kecamatan (IKK) yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), peningkatan jaringan perpipaan, pengadaan sambungan rumah sebanyak 537 SR, pembangunan sumur gali, program Pamsimas III.
Terkait dengan program mengatasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh perkotaan, periode 2016 Pemkab Kotabaru telah membentuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan.
Serta, menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh; penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
"Pemerintah juga telah memfasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya yang tidak layak huni," ujar mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru itu.
Dia menjelaskan, program pemenuhan sanitasi yang layak telah dilaksanakan, dengan pemenuhan sarana persampahan, pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan.
Serta, pembangunan tempat untuk mandi, cuci dan kakus/toilet (MCK) Komunal Biofelter agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. Pada 2017 akan dibangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kotabaru, H Akhmad Rivai, di Kotabaru, Senin, mengatakan Gerakan Nasional 100-0-100 adalah program mewujudkan 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh perkotaan, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi layak .
"Program gerakan nasional 100-0-100 merupakan program pemerintah dengan sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dengan mewujudkan ketersediaan akses sanitasi layak pada tingkat kebutuhan dasar (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) pada 2019," katanya.
Sejalan dengan misi Bupati Kotabaru H Sayed Jafar yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021, maka program gerakan nasional 100-0-100 merupakan kebijakan dan strategi yang wajib didukung dan diwujudkan oleh Pemkab Kotabaru dalam memenuhi layanan kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya.
Periode 2016 berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menyediakan akses air bersih/air minum, baik dananya yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Kotabaru.
Seperti optimalisasi sistem penyediaan air minum Gunung Rally dan Instalasi Kota Kecamatan (IKK) yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), peningkatan jaringan perpipaan, pengadaan sambungan rumah sebanyak 537 SR, pembangunan sumur gali, program Pamsimas III.
Terkait dengan program mengatasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh perkotaan, periode 2016 Pemkab Kotabaru telah membentuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan.
Serta, menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh; penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
"Pemerintah juga telah memfasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya yang tidak layak huni," ujar mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru itu.
Dia menjelaskan, program pemenuhan sanitasi yang layak telah dilaksanakan, dengan pemenuhan sarana persampahan, pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan.
Serta, pembangunan tempat untuk mandi, cuci dan kakus/toilet (MCK) Komunal Biofelter agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. Pada 2017 akan dibangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017