Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengimbau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi ke parlemen agar menyesuaikan dengan agenda para wakil rakyat agar dapat diserap dan ditanggapi secara langsung.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru, Minggu (29/1) sehubungan dengan isu akan adanya aksi demo susulan yang dilakukan sekelompok orang ke gedung dewan terkait aksi demo 23 Januari.
"Sebagai wakil rakyat, kami siap saja menerima segala aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun hendaknya ada koordinasi agar bisa menyesuaikan dengan agenda dewan, karena dikhawatirkan anggota tengah melaksanakan tugas lain," kata Hj Alfisah.
Sesuai dengan agenda DPRD Kotabaru, mulai 29-31 Januari, para wakil rakyat di "Bumi Saijaan" menjalani masa reses yang program kegiatannya turun ke daerah-daerah pemilihan.
Ketua DPRD berharap, hendaknya setiap orang atau kelompok yang hendak menyampaikan aspirasi khususnya kepada DPRD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan para wakil rakyat secara kelembagaan, demi kelancaran semua pihak dan untuk menghindari terjadi stagnan.
Sebelumnya, 23 Januari massa yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) mendesak DPRD Kabupaten Kotabaru, membentuk panitia khusus dan menggunakan hak interpelasi.
Ketua Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) Usman D Pahero dalam dialog bersama DPRD, anggota Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kotabaru dan sejumlah pejabat fungsional di ruang rapat DPRD Kotabaru, mengatakan pihaknya bersama tim telah mengantongi bukti-bukti dugaan ijazah palsu.
Dikatakan, pansus yang dibentuk nantinya akan bertugas menindaklanjuti temuan dugaan ijazah palsu. Sedangkan hak interpelasi akan menindaklanjuti sembilan tuntutan yang disampaikan dalam selebaran aksi damai 231 bertemakan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Selain mendesak DPRD membentuk pansus dan menggunakan hak interpelasi, tim yang tergabung dengan "KAPak juga membagikan selebaran yang berisi 11 tuntutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru, Minggu (29/1) sehubungan dengan isu akan adanya aksi demo susulan yang dilakukan sekelompok orang ke gedung dewan terkait aksi demo 23 Januari.
"Sebagai wakil rakyat, kami siap saja menerima segala aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun hendaknya ada koordinasi agar bisa menyesuaikan dengan agenda dewan, karena dikhawatirkan anggota tengah melaksanakan tugas lain," kata Hj Alfisah.
Sesuai dengan agenda DPRD Kotabaru, mulai 29-31 Januari, para wakil rakyat di "Bumi Saijaan" menjalani masa reses yang program kegiatannya turun ke daerah-daerah pemilihan.
Ketua DPRD berharap, hendaknya setiap orang atau kelompok yang hendak menyampaikan aspirasi khususnya kepada DPRD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan para wakil rakyat secara kelembagaan, demi kelancaran semua pihak dan untuk menghindari terjadi stagnan.
Sebelumnya, 23 Januari massa yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) mendesak DPRD Kabupaten Kotabaru, membentuk panitia khusus dan menggunakan hak interpelasi.
Ketua Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) Usman D Pahero dalam dialog bersama DPRD, anggota Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kotabaru dan sejumlah pejabat fungsional di ruang rapat DPRD Kotabaru, mengatakan pihaknya bersama tim telah mengantongi bukti-bukti dugaan ijazah palsu.
Dikatakan, pansus yang dibentuk nantinya akan bertugas menindaklanjuti temuan dugaan ijazah palsu. Sedangkan hak interpelasi akan menindaklanjuti sembilan tuntutan yang disampaikan dalam selebaran aksi damai 231 bertemakan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Selain mendesak DPRD membentuk pansus dan menggunakan hak interpelasi, tim yang tergabung dengan "KAPak juga membagikan selebaran yang berisi 11 tuntutan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017