Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan H Puar Junaidi akan mengusulkan untuk mengurangi jumlah staf Sekretariat DPRD (Setwan) setempat dalam mengikuti kunjungan kerja anggota Dewan ke luar daerah karena masih timbul kesan adanya pemborosan.
"Kalau sudah definitif sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), saya akan segera laporkan atau usulkan kepada Gubernur (Sahbirin Noor)agar menata kembali keikutsertaan staf Setwan dalam kunker anggota Dewan ke luar daerah," katanya di Banjarmasin, Selasa.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Golkar, tidak sedikit anggota DPRD Kalsel yang mengeluh lantaran seringnya Setwan menurunkan personel yang berlebihan pada sejumlah kunker ke luar daerah.
Sebagai contoh ketika komisi-komisi DPRD Kalsel lawatan ke luar daerah, Setwan menurunkan tujuh personel untuk menyertai, padahal yang berkerja melancarkan tugas anggota Dewan hanya dua orang.
Sementara lima pegawai negeri sipil (PNS) Setwan Kalsel lainnya tidak mengemban tugas, kecuali terkesan cuma untuk jalan-jalan. Hal itu membuat preseden buruk era kepemimpinan Syariful Hanafi sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel.
Bahkan tidak mau kalah dengan anah buahnya, Syariful Hanafi pun kerap mendampingi kegiatan anggota DPRD Kalsel ke luar daerah.
Puar yang menunggu surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menjadi Ketua DPRD Kalsel mengaku, tidak berkenan menegur langsung Sekwan provinsi setempat.
Tetapi dia berjanji akan menuntaskan permasalahan penyertaan personel Setwan dalam kunker anggota DPRD Kalsel ke luar daerah dengan melaporkan kepada gubernur setempat.
Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, keikutsertan staf Setwan yang banyak dalam kunker anggota Dewan hanya pemborosan anggaran, dan bisa berdampak pada kinerja wakil rakyat tersebut.
"Sebab yang mengemuka kegiatan DPRD menggunakan anggaran besar. Padahal staf juga banyak yang ikut kunker," kata Puar yang duduk sebagai anggota Komisi IV bidang kesra lembaga legislatif itu.
Ia berharap, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bisa mengambil sikap tegas terkait banyaknya staf yang nebeng kunker anggota DPRD provinsi setempat ke luar daerah, karena pada gilirannya dapat menimbulkan citra kurang baik.
Puar Junaidi akan menggantikan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman yang mengundurkan diri sebagai anggota/Ketua DPRD provinsi setempat karena mencalonkan diri bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel periode 2017 - 2022 yang pemilihan kepala daerah (pilkada) Februari mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kalau sudah definitif sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), saya akan segera laporkan atau usulkan kepada Gubernur (Sahbirin Noor)agar menata kembali keikutsertaan staf Setwan dalam kunker anggota Dewan ke luar daerah," katanya di Banjarmasin, Selasa.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Golkar, tidak sedikit anggota DPRD Kalsel yang mengeluh lantaran seringnya Setwan menurunkan personel yang berlebihan pada sejumlah kunker ke luar daerah.
Sebagai contoh ketika komisi-komisi DPRD Kalsel lawatan ke luar daerah, Setwan menurunkan tujuh personel untuk menyertai, padahal yang berkerja melancarkan tugas anggota Dewan hanya dua orang.
Sementara lima pegawai negeri sipil (PNS) Setwan Kalsel lainnya tidak mengemban tugas, kecuali terkesan cuma untuk jalan-jalan. Hal itu membuat preseden buruk era kepemimpinan Syariful Hanafi sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel.
Bahkan tidak mau kalah dengan anah buahnya, Syariful Hanafi pun kerap mendampingi kegiatan anggota DPRD Kalsel ke luar daerah.
Puar yang menunggu surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menjadi Ketua DPRD Kalsel mengaku, tidak berkenan menegur langsung Sekwan provinsi setempat.
Tetapi dia berjanji akan menuntaskan permasalahan penyertaan personel Setwan dalam kunker anggota DPRD Kalsel ke luar daerah dengan melaporkan kepada gubernur setempat.
Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, keikutsertan staf Setwan yang banyak dalam kunker anggota Dewan hanya pemborosan anggaran, dan bisa berdampak pada kinerja wakil rakyat tersebut.
"Sebab yang mengemuka kegiatan DPRD menggunakan anggaran besar. Padahal staf juga banyak yang ikut kunker," kata Puar yang duduk sebagai anggota Komisi IV bidang kesra lembaga legislatif itu.
Ia berharap, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bisa mengambil sikap tegas terkait banyaknya staf yang nebeng kunker anggota DPRD provinsi setempat ke luar daerah, karena pada gilirannya dapat menimbulkan citra kurang baik.
Puar Junaidi akan menggantikan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman yang mengundurkan diri sebagai anggota/Ketua DPRD provinsi setempat karena mencalonkan diri bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel periode 2017 - 2022 yang pemilihan kepala daerah (pilkada) Februari mendatang.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017