Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy menyayangkan penolakan pemerintah terhadap usulan moratorium ujian nasional atau UN.
"Saya mendukung rencana moratorim UN, karena akan meringankan beban dan tidak membuat peserta didik stres. Sebagaimana pengalaman UN selama ini, banyak anak didik yang kelihatannya tertekan mental," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Menurut dia, selama sarana dan prasarana pembelajaran tidak sama antara sekolah atau ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, dan terlebih daerah pinggiran, maka hasil UN akan pincang.
"Dengan melihat hal tersebut berarti sistem pendidikan kita masih kurang berkeadilan," ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, hasil UN di ibu kota provinsi relatif akan lebih baik bila dibandingkan dengan daerah pinggiran.
"Apalagi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah pinggiran jauh dari sempurna, bisa dipastikan hasil UN tidak sama dengan perkotaan," lanjut laki-laki kelahiran 1967 itu,
Oleh sebab itu, dia akan mengundang instansi terkait untuk membicarakan UN, bagaiamaan cara menyiasati agar hasilnya nanti tidak terlalu jombpang antara sekolah di perkotaan dan daerah pinggiran/terpencil.
"Pada dasarnya saya sependapat perlunya UN sebagai salah satu pengukur keberhasilan pendidikan, asalkan kelengkapan sarana dan persarana pembelajaran sama di semua sekolah," katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu berpendapat positif peniadaan atau moratorium UN tersebut, sebagaimana wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Saya mendukung rencana moratorim UN, karena akan meringankan beban dan tidak membuat peserta didik stres. Sebagaimana pengalaman UN selama ini, banyak anak didik yang kelihatannya tertekan mental," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Menurut dia, selama sarana dan prasarana pembelajaran tidak sama antara sekolah atau ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, dan terlebih daerah pinggiran, maka hasil UN akan pincang.
"Dengan melihat hal tersebut berarti sistem pendidikan kita masih kurang berkeadilan," ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, hasil UN di ibu kota provinsi relatif akan lebih baik bila dibandingkan dengan daerah pinggiran.
"Apalagi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah pinggiran jauh dari sempurna, bisa dipastikan hasil UN tidak sama dengan perkotaan," lanjut laki-laki kelahiran 1967 itu,
Oleh sebab itu, dia akan mengundang instansi terkait untuk membicarakan UN, bagaiamaan cara menyiasati agar hasilnya nanti tidak terlalu jombpang antara sekolah di perkotaan dan daerah pinggiran/terpencil.
"Pada dasarnya saya sependapat perlunya UN sebagai salah satu pengukur keberhasilan pendidikan, asalkan kelengkapan sarana dan persarana pembelajaran sama di semua sekolah," katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu berpendapat positif peniadaan atau moratorium UN tersebut, sebagaimana wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016