Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus berjuang untuk mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Kemuning, Desa Sigam, Kecamatan Pulaulaut Utara, tetap dilanjutkan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru Jumat, dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang akan membatalkan sejumlah proyek pembangunan PLTU di sejumlah daerah yang salah satunya adalah di Kotabaru.
"PLTU itu saat ini menjadi hajat hidup orang banyak, karena masyarakat Kotabaru belum semuanya bisa menikmati secara merata," kata M Arif.
Dikatakannya, proyek PLTU di Kotabaru merupakan program nasional, proses pembangunan yang sudah sekian tahun berjalan dengan menalan dana miliaran rupiah, akan menjadi sia-sia kalau dihentikan begitu saja.
Oleh sebab itu, lanjut Arif, berbagai usaha yang akan dilakukan baik legislatif bersama-sama eksekutif untuk memperjuangkan agar proyek PLTU di Kotabaru terus berlanjut dan harus dinikmati oleh masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyesalkan pembatalan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kotabaru di saat Kalimantan Selatan sangat membutuhkan penambahan daya energi kelistrikan tersebut.
Mungkin tambah dia, pembatalan rencana pembangunan PLTU di Kotabaru ada pertimbangan lain, namun seharusnya ada kebijakan lain agar ketersediaan daya listrik di Kalsel dapat memenuhi kebutuhan energi provinsi ini.
Anggota DPRD lainnya, Hormansyah mengatakan, melalui berbagai pembangunan pembangkit yang kini masih dilaksanakan, diharapkan pemadaman bergilir di daerah ini tidak terjadi lagi.
Harapan kedua wakil rakyat Kalsel yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam kaitan Hari Listrik Nasional (HLN) 27 Oktober 2016 di Banjarmasin.
Kalsel, tambah dia, dikenal menjadi salah satu lumbung energi nasional, sehingga selayaknya persoalan kekurangan energi tidak terjadi lagi.
Menurut Hormansyah yang juga anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi termasuk kelistrikan, mengharapkan Hari Listrik Nasional (HLN), menjadi momentum peningkatan kinerja manajemen serta awak PLN.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi berpendapat, penuntasan masalah kelistirkan di provinsi ini merupakan "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mengapa saya katakan PR besar?, karena di daerah yang merupakan lumbung energi nasional ini, hingga kini masih kekurangan daya listrik, sehingga mengakibatkan sering terjadi pemadaman," kata Riswandi di Banjarmasin Selasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru Jumat, dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang akan membatalkan sejumlah proyek pembangunan PLTU di sejumlah daerah yang salah satunya adalah di Kotabaru.
"PLTU itu saat ini menjadi hajat hidup orang banyak, karena masyarakat Kotabaru belum semuanya bisa menikmati secara merata," kata M Arif.
Dikatakannya, proyek PLTU di Kotabaru merupakan program nasional, proses pembangunan yang sudah sekian tahun berjalan dengan menalan dana miliaran rupiah, akan menjadi sia-sia kalau dihentikan begitu saja.
Oleh sebab itu, lanjut Arif, berbagai usaha yang akan dilakukan baik legislatif bersama-sama eksekutif untuk memperjuangkan agar proyek PLTU di Kotabaru terus berlanjut dan harus dinikmati oleh masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyesalkan pembatalan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kotabaru di saat Kalimantan Selatan sangat membutuhkan penambahan daya energi kelistrikan tersebut.
Mungkin tambah dia, pembatalan rencana pembangunan PLTU di Kotabaru ada pertimbangan lain, namun seharusnya ada kebijakan lain agar ketersediaan daya listrik di Kalsel dapat memenuhi kebutuhan energi provinsi ini.
Anggota DPRD lainnya, Hormansyah mengatakan, melalui berbagai pembangunan pembangkit yang kini masih dilaksanakan, diharapkan pemadaman bergilir di daerah ini tidak terjadi lagi.
Harapan kedua wakil rakyat Kalsel yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam kaitan Hari Listrik Nasional (HLN) 27 Oktober 2016 di Banjarmasin.
Kalsel, tambah dia, dikenal menjadi salah satu lumbung energi nasional, sehingga selayaknya persoalan kekurangan energi tidak terjadi lagi.
Menurut Hormansyah yang juga anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi termasuk kelistrikan, mengharapkan Hari Listrik Nasional (HLN), menjadi momentum peningkatan kinerja manajemen serta awak PLN.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi berpendapat, penuntasan masalah kelistirkan di provinsi ini merupakan "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mengapa saya katakan PR besar?, karena di daerah yang merupakan lumbung energi nasional ini, hingga kini masih kekurangan daya listrik, sehingga mengakibatkan sering terjadi pemadaman," kata Riswandi di Banjarmasin Selasa.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016