Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman mengadakan pembicaraan pada Kamis dengan Perdana Menteri Yaman Ahmed Awan bin Mubarak untuk membahas peta jalan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengakhiri perang saudara di Yaman.
Diskusi tersebut juga membahas upaya untuk mendukung perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai di Yaman untuk membantu memulihkan stabilitas di negara Arab itu, demikian kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan.
Peta jalan PBB itu mencakup komitmen dari negara-negara yang bertikai untuk menerapkan gencatan senjata secara nasional, membayar semua gaji sektor publik, melanjutkan ekspor minyak, membuka jalan di Taiz dan wilayah lain di Yaman, serta lebih lanjut mengurangi pembatasan di Bandara Sanaa dan pelabuhan Al Hudaydah.
Awal pekan ini, pemerintah Yaman menangguhkan implementasi peta jalan PBB dengan alasan meningkatnya ekskalasi Houthi di Laut Merah.
Baca juga: UNICEF: Lebih dari 11.000 anak tewas atau cacat akibat perang Yaman
Baca juga: PBB: Setengah juta anak di Yaman berisiko kekurangan gizi akut
Yaman dilanda kekerasan dan kekacauan sejak 2014 ketika kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar negara itu, termasuk ibu kota Sanaa.
Krisis tersebut meningkat pada 2015 ketika koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan operasi udara yang bertujuan merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi.
Sejak itu, puluhan ribu warga Yaman diyakini telah tewas dalam konflik tersebut, sementara 14 juta orang berisiko kelaparan, menurut PBB.
Houthi mengincar kapal-kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Israel atau yang mengangkut barang ke dan dari Israel sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, di mana hampir 32,000 orang telah tewas dalam serangan tentara zionis sejak Oktober lalu menyusul serangan dari Hamas.
Baca juga: Yaman serukan aksi darurat dukung Palestina hadapi 'genosida' Israel
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Diskusi tersebut juga membahas upaya untuk mendukung perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai di Yaman untuk membantu memulihkan stabilitas di negara Arab itu, demikian kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan.
Peta jalan PBB itu mencakup komitmen dari negara-negara yang bertikai untuk menerapkan gencatan senjata secara nasional, membayar semua gaji sektor publik, melanjutkan ekspor minyak, membuka jalan di Taiz dan wilayah lain di Yaman, serta lebih lanjut mengurangi pembatasan di Bandara Sanaa dan pelabuhan Al Hudaydah.
Awal pekan ini, pemerintah Yaman menangguhkan implementasi peta jalan PBB dengan alasan meningkatnya ekskalasi Houthi di Laut Merah.
Baca juga: UNICEF: Lebih dari 11.000 anak tewas atau cacat akibat perang Yaman
Baca juga: PBB: Setengah juta anak di Yaman berisiko kekurangan gizi akut
Yaman dilanda kekerasan dan kekacauan sejak 2014 ketika kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar negara itu, termasuk ibu kota Sanaa.
Krisis tersebut meningkat pada 2015 ketika koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan operasi udara yang bertujuan merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi.
Sejak itu, puluhan ribu warga Yaman diyakini telah tewas dalam konflik tersebut, sementara 14 juta orang berisiko kelaparan, menurut PBB.
Houthi mengincar kapal-kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Israel atau yang mengangkut barang ke dan dari Israel sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, di mana hampir 32,000 orang telah tewas dalam serangan tentara zionis sejak Oktober lalu menyusul serangan dari Hamas.
Baca juga: Yaman serukan aksi darurat dukung Palestina hadapi 'genosida' Israel
Sumber: Anadolu, SPA
Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024