Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi batas wilayah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.
Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin Iwan Ristianto di Balaikota Banjarmasin, Jumat menyatakan pembicaraan terkait evaluasi batas wilayah ini baru internal pemerintah kota.
"Kita bicarakan dulu secara internal, baru dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala," ujarnya.
Bagi pemerintah kota, ungkap Iwan, batas wilayah ini patut dikoreksi kembali titik kordinatnya karena pertumbuhan penduduk yang terus pesat di wilayah perbatasan membuatnya jadi samar.
Menurut dia, sebagaimana yang pihaknya lakukan pemantauan di batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Banjarmasin sebelah Selatan tepatnya di Jalan Grilya di daerah Kelurahan Tanjung Pagar dan Pamangkih Laut itu ada pergeseran patok batas.
"Patoknya diduga agak bergeser ke wilayah Kabupaten Banjar, bahkan sekitar 100 meter itu, makanya perlu ditepatkan kembali titik koordinatnya," terang Iwan.
Hal ini memang perlu elastis dibijaksanai, tutur dia berpendapat, sebab kalau secara tepat titik koordinat perbatasan itu bisa saja masuk di dalam dua daerah, sebab sudah sakin padatnya di daerah perbatas itu perumahan penduduk.
Hal yang paling dosoroti juga pemerintah kota untuk mengevaluasi batas wilayah ini, ujar Iwan, terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana Banjarmasin terkendala dengan hanya luas wilayah kurang lebih 98,46 km�.
Dia mengakui, pemerintah kota mengharapkan Pulau Kembang yang dinyatakan masuk daerah Kabupaten Barito Kuala menjadi bagian daerah Kota Banjarmasin nantinya.
"Sebab secara historisnya memang Pulau Kembang itu masuk daerah Banjarmasin, entah mengapa akhirnya masuk wilayah Kabupaten Barito Kuala," tuturnya.
Dia menyatakan, evaluasi batas wilayah ini juga berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakatnya, karenanya harus disikapi dengan bijak oleh semuanya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin Iwan Ristianto di Balaikota Banjarmasin, Jumat menyatakan pembicaraan terkait evaluasi batas wilayah ini baru internal pemerintah kota.
"Kita bicarakan dulu secara internal, baru dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala," ujarnya.
Bagi pemerintah kota, ungkap Iwan, batas wilayah ini patut dikoreksi kembali titik kordinatnya karena pertumbuhan penduduk yang terus pesat di wilayah perbatasan membuatnya jadi samar.
Menurut dia, sebagaimana yang pihaknya lakukan pemantauan di batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Banjarmasin sebelah Selatan tepatnya di Jalan Grilya di daerah Kelurahan Tanjung Pagar dan Pamangkih Laut itu ada pergeseran patok batas.
"Patoknya diduga agak bergeser ke wilayah Kabupaten Banjar, bahkan sekitar 100 meter itu, makanya perlu ditepatkan kembali titik koordinatnya," terang Iwan.
Hal ini memang perlu elastis dibijaksanai, tutur dia berpendapat, sebab kalau secara tepat titik koordinat perbatasan itu bisa saja masuk di dalam dua daerah, sebab sudah sakin padatnya di daerah perbatas itu perumahan penduduk.
Hal yang paling dosoroti juga pemerintah kota untuk mengevaluasi batas wilayah ini, ujar Iwan, terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana Banjarmasin terkendala dengan hanya luas wilayah kurang lebih 98,46 km�.
Dia mengakui, pemerintah kota mengharapkan Pulau Kembang yang dinyatakan masuk daerah Kabupaten Barito Kuala menjadi bagian daerah Kota Banjarmasin nantinya.
"Sebab secara historisnya memang Pulau Kembang itu masuk daerah Banjarmasin, entah mengapa akhirnya masuk wilayah Kabupaten Barito Kuala," tuturnya.
Dia menyatakan, evaluasi batas wilayah ini juga berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakatnya, karenanya harus disikapi dengan bijak oleh semuanya
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016