Martapura, (AntaranewsKalsel) - Wakil Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Saidi Mansyur menekankan pentingnya koordinasi di lingkungan pemerintahan sehingga bisa menghindari terjadinya pungutan liar.
"Koordinasi yang harus diutamakan, karena melalui koordinasi tercipta saling kerja sama yang bisa memutus mata rantai terjadinya pungli," ujar wabup di Kota Martapura, Senin.
Pernyataan wabup disampaikan di depan kepala satuan kerja perangkat daerah yang mengikuti pertemuan rutin mingguan di lingkup pemerintahan kabupaten setempat.
Menurut wabup, melalui koordinasi yang baik antara internal satuan kerja maupun antar satuan kerja maka bisa terwujud satu tindakan dalam setiap pemberian pelayanan publik.
"Koordinasi membawa keterbukaan sehingga aparatur yang menangani suatu pelayanan bisa saling mengetahui setiap tahapan pelayanan dan bisa menghindari terjadinya pungli," ucapnya.
Ditekankan, koordinasi juga membuat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin cepat diselesaikan sehingga kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan publik terwujud.
"Aparatur pemerintah harus sadar bahwa mereka adalah abdi negara dan pelayan masyarakat sehingga harus bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa membebani," katanya.
Terkait sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap praktek pungli, wabup sangat mendukungnya karena melalui ketegasan itu, seluruh pungutan liar yang memberatkan bisa dihilangkan.
"Kami sangat mendukung sikap tegas presiden dan seluruh aparatur termasuk di lingkup Pemkab Banjar juga harus bekerja profesional dan menghindari praktek pungli," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah menambahkan, pihaknya akan mengawasi satuan kerja terutama yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kami akan awasi dan jika ditemukan terjadinya pungli maka aparatur yang terlibat diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan mengacu pada aturan dan ketentuan berlaku," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Koordinasi yang harus diutamakan, karena melalui koordinasi tercipta saling kerja sama yang bisa memutus mata rantai terjadinya pungli," ujar wabup di Kota Martapura, Senin.
Pernyataan wabup disampaikan di depan kepala satuan kerja perangkat daerah yang mengikuti pertemuan rutin mingguan di lingkup pemerintahan kabupaten setempat.
Menurut wabup, melalui koordinasi yang baik antara internal satuan kerja maupun antar satuan kerja maka bisa terwujud satu tindakan dalam setiap pemberian pelayanan publik.
"Koordinasi membawa keterbukaan sehingga aparatur yang menangani suatu pelayanan bisa saling mengetahui setiap tahapan pelayanan dan bisa menghindari terjadinya pungli," ucapnya.
Ditekankan, koordinasi juga membuat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin cepat diselesaikan sehingga kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan publik terwujud.
"Aparatur pemerintah harus sadar bahwa mereka adalah abdi negara dan pelayan masyarakat sehingga harus bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa membebani," katanya.
Terkait sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap praktek pungli, wabup sangat mendukungnya karena melalui ketegasan itu, seluruh pungutan liar yang memberatkan bisa dihilangkan.
"Kami sangat mendukung sikap tegas presiden dan seluruh aparatur termasuk di lingkup Pemkab Banjar juga harus bekerja profesional dan menghindari praktek pungli," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah menambahkan, pihaknya akan mengawasi satuan kerja terutama yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kami akan awasi dan jika ditemukan terjadinya pungli maka aparatur yang terlibat diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan mengacu pada aturan dan ketentuan berlaku," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016