Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi masalah bencana mau berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat di Jakarta.
"Konsultasi itu antara lain dalam kaitan rencana kami membuat Raperda inisiatif tentang pencegahan dan penanggulangan bencana," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Syahdillah, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra itu menerangkan, konsultasi tersebut untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan atau pembuatan Raperda pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalsel lebih mantap lagi.
Selain itu, agar ada sinkronisasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tutur mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut.
"Kita berharap, dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, baik pada tingkat pusat atau secara nasional betul-betul sinkron dengan daerah, sehingga efesien dan efektif, tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan/program serta anggaran," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai hasil monitoring Komisi I DPRD Kalsel ke HSU, menurut dia, pemerintah kabupaten (Pemkab) tersebut bersama masyarakat sudah siap mengantipasi dan melakukan penanggulangan manakala terjadi bencana.
"Namun satu hal yang kemungkinan sulit mengatasi atau menanggulangi, yaitu langganan banjir yang tiap musim penghujan melanda kota Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin), ibukota HSU," ujarnya.
Pasalnya, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yang meliputi HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, wilayah kota Amuntai berada di daerah hilir dua sungai besar serta pada bagian hilirnya lagi Paminggir merupakan kawasan pasang surut.
"Oleh sebab itu kalau musim penghujangan dengan luapan air dari Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, kemudian Paminggir dalam keadaan pasang naik, maka dipastikan Amuntai yang berjuluk kota bertaqwa tersebut terendam banjir," lanjutnya.
"Persoalan kota Amuntai yang selalu terendam atau terkena bencana banjir itu pula salah satu permasalahan yang Komisi I DPRD Kalsel mau konsultasikan dengan BNPB Pusat," demikian Syahdillah.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke luar daerah, 22 - 24 September 2016 untuk konsultasi ke BNPB di Jakarta, sedangkan kegiatan monitoring dalam provinsi sendiri, terutama ke HSU, 19 - 21 September lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Konsultasi itu antara lain dalam kaitan rencana kami membuat Raperda inisiatif tentang pencegahan dan penanggulangan bencana," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Syahdillah, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra itu menerangkan, konsultasi tersebut untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan atau pembuatan Raperda pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalsel lebih mantap lagi.
Selain itu, agar ada sinkronisasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tutur mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut.
"Kita berharap, dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, baik pada tingkat pusat atau secara nasional betul-betul sinkron dengan daerah, sehingga efesien dan efektif, tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan/program serta anggaran," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai hasil monitoring Komisi I DPRD Kalsel ke HSU, menurut dia, pemerintah kabupaten (Pemkab) tersebut bersama masyarakat sudah siap mengantipasi dan melakukan penanggulangan manakala terjadi bencana.
"Namun satu hal yang kemungkinan sulit mengatasi atau menanggulangi, yaitu langganan banjir yang tiap musim penghujan melanda kota Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin), ibukota HSU," ujarnya.
Pasalnya, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yang meliputi HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, wilayah kota Amuntai berada di daerah hilir dua sungai besar serta pada bagian hilirnya lagi Paminggir merupakan kawasan pasang surut.
"Oleh sebab itu kalau musim penghujangan dengan luapan air dari Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, kemudian Paminggir dalam keadaan pasang naik, maka dipastikan Amuntai yang berjuluk kota bertaqwa tersebut terendam banjir," lanjutnya.
"Persoalan kota Amuntai yang selalu terendam atau terkena bencana banjir itu pula salah satu permasalahan yang Komisi I DPRD Kalsel mau konsultasikan dengan BNPB Pusat," demikian Syahdillah.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke luar daerah, 22 - 24 September 2016 untuk konsultasi ke BNPB di Jakarta, sedangkan kegiatan monitoring dalam provinsi sendiri, terutama ke HSU, 19 - 21 September lalu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016