Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi menyatakan akan meminta pemerintah provinsi setempat menangguhkan realisasi bantuan tahap II berupa hibah Rp750 juta kepada Pengurus Daerah KNPI Kalsel.
"Terkecuali Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan sudah mempertanggungjawabkan hibah tahap I, baru bisa realisasi hibah tahap II," katanya usai rapat dengan pendapat dengan pengurus KNPI tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan Pengurus Daerah KNPI tersebut antara lain berkaitan persoalan penggunaan dana hibah tahap I sebanyak Rp1,25 miliar dari pemprov tahun 2016 yang dikelola Ketua Umum KNPI setempat Hasan Ismail.
Kelompok mantan Ketua Umum KNPI Kalsel (H Muhammad Hasan cs) melaporkan persoalan dana hibah terrsebut ke Kejaksaan Tinggi provinsi setempat.
Karena ada persoalan tersebut, Yazidie berpendapat wajar Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kepemudaan meminta pemprov menangguhkan realisasi tahap II.
"Karena kami yang kebetulan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel memperjuangkan dana bantuan berupa hibah sebanyak Rp2 miliar kepada Pemprov, dan secara dengan Bapak Gubernur H Sahbirin Noor, yang sebelumnya tidak dalam APBD 2016," tuturnya.
Yazidie yang juga Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kalsel itu mengaku kecewa dan menyayangkan atas ketidakhadiran Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Hasan Ismail menghadiri undangan Komisi IV DPRD provinsi setempat.
"Padahal undangan rapat dengar pendapat oleh Komisi IV DPRD Kalsel untuk klarifikasi persoalan dana hibah 2016. Tapi saudara Hasan Ismail tidak datang, tanpa ada kabar," demikian Yazidie.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Umum KNPI Kalsel Agus Teguh Arifiani mengaku, tidak mengetahui pasati pengelolaan/penggunaan dana bantuan hibah dari Pemprov tersebut, kecuali berharap ada pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum organisasinya itu.
"Keberadaan Plt itu guna menghindari kekosongan kepengurusan yang berdampak pada kegiatan KNPI. Karena Hasan Ismai kini mencalon Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel yang mungkin akan banyak menyita waktu, sehingga tak terurusi lagi KNPI," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Terkecuali Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan sudah mempertanggungjawabkan hibah tahap I, baru bisa realisasi hibah tahap II," katanya usai rapat dengan pendapat dengan pengurus KNPI tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan Pengurus Daerah KNPI tersebut antara lain berkaitan persoalan penggunaan dana hibah tahap I sebanyak Rp1,25 miliar dari pemprov tahun 2016 yang dikelola Ketua Umum KNPI setempat Hasan Ismail.
Kelompok mantan Ketua Umum KNPI Kalsel (H Muhammad Hasan cs) melaporkan persoalan dana hibah terrsebut ke Kejaksaan Tinggi provinsi setempat.
Karena ada persoalan tersebut, Yazidie berpendapat wajar Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kepemudaan meminta pemprov menangguhkan realisasi tahap II.
"Karena kami yang kebetulan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel memperjuangkan dana bantuan berupa hibah sebanyak Rp2 miliar kepada Pemprov, dan secara dengan Bapak Gubernur H Sahbirin Noor, yang sebelumnya tidak dalam APBD 2016," tuturnya.
Yazidie yang juga Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kalsel itu mengaku kecewa dan menyayangkan atas ketidakhadiran Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Hasan Ismail menghadiri undangan Komisi IV DPRD provinsi setempat.
"Padahal undangan rapat dengar pendapat oleh Komisi IV DPRD Kalsel untuk klarifikasi persoalan dana hibah 2016. Tapi saudara Hasan Ismail tidak datang, tanpa ada kabar," demikian Yazidie.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Umum KNPI Kalsel Agus Teguh Arifiani mengaku, tidak mengetahui pasati pengelolaan/penggunaan dana bantuan hibah dari Pemprov tersebut, kecuali berharap ada pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum organisasinya itu.
"Keberadaan Plt itu guna menghindari kekosongan kepengurusan yang berdampak pada kegiatan KNPI. Karena Hasan Ismai kini mencalon Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel yang mungkin akan banyak menyita waktu, sehingga tak terurusi lagi KNPI," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016