Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin memastikan pada 2011 pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai pindah dari pusat ibukota Kalimantan Selatan selama ini Banjarmasin ke Banjarbaru.
"Insya Allah pada 2011 kantor Gubernur Kalsel sudah pindah ke Banjarbaru, karena kini pembangunan gedung sekretariat sudah mencapai 90 persen, tinggal 'finishing," kata Rudy di Banjarmasin Minggu.
Menurut dia, setelah kantor sekretariat Pemprov selesai dibangun, selanjutnya adalah pembangunan kantor dinas-dinas dan instansi terkait.
Menurut Rudy, pemindahan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru salah satunya bertujuan untuk mengurangi kepadatan yang hampir selalu terjadi di seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
Selain itu, kata dia, pusat perkantoran Pemprov Kalsel yang ada saat ini sudah tidak mungkin lagi dikembangkan, karena lahan yang ada sudah tidak mencukupi, sehingga perlu lokasi yang lebih luas dan representatif.
"Rencana pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan pemikiran yang cukup visioner, untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan kota sebagaimana yang terjadi di Jakarta saat ini," katanya.
Dengan pemindahan pusat pemerintahan yang dilakukan sejak dini, kata dia, akan jauh mengurangi biaya tinggi, dibanding nanti pada saat kota Banjarmasin memang sudah benar-benar padat dan tidak mampu lagi membendung perkembangan yang terjadi.
Istilahnya, kata dia, dengan pemindahan pusat pemerintahan saat ini, Kalsel telah melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan perkembangan kota Banjarmasin yang kini sedang menuju sebagai kota metropolitan.
Tentang rencana pasti pemindahan pusat pemerintahan tersebut, Gubernur belum bisa memastikan waktu yang tepat, karena setelah pembangunan fisik selesai, perlu dianggarkan untuk pembelian perlengkapan kantor seperti furnitur dan lainnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan, gedung kantor Gubernur Kalsel di kawasan Cempaka, Kota Banjarbaru mulai dibangun pada 2008.
Pembangunan gedung berlantai empat dengan luas lantai sekitar 26.000 meter persegi ini dianggarkan awalnya Rp182 milyar, yang berasal dari APBD perubahan, dan ditargetkan rampung selama dua tahun.
Sedangkan arsitektur gedung adalah bangunan tradisional Banjar Bubungan Tinggi, sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi Banjar pada bangunan milik Pemerintah Daerah.
Kendati tradisional, kata dia, namun dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti lift maupun helipad, atau tempat mendarat helikopter.
Mengefektifkan pemanfaatan lahan, walaupun areal yang disediakan cukup luas, tambah Arsyadi, areal parkir direncanakan di bawah tanah (basement).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010
"Insya Allah pada 2011 kantor Gubernur Kalsel sudah pindah ke Banjarbaru, karena kini pembangunan gedung sekretariat sudah mencapai 90 persen, tinggal 'finishing," kata Rudy di Banjarmasin Minggu.
Menurut dia, setelah kantor sekretariat Pemprov selesai dibangun, selanjutnya adalah pembangunan kantor dinas-dinas dan instansi terkait.
Menurut Rudy, pemindahan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru salah satunya bertujuan untuk mengurangi kepadatan yang hampir selalu terjadi di seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
Selain itu, kata dia, pusat perkantoran Pemprov Kalsel yang ada saat ini sudah tidak mungkin lagi dikembangkan, karena lahan yang ada sudah tidak mencukupi, sehingga perlu lokasi yang lebih luas dan representatif.
"Rencana pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan pemikiran yang cukup visioner, untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan kota sebagaimana yang terjadi di Jakarta saat ini," katanya.
Dengan pemindahan pusat pemerintahan yang dilakukan sejak dini, kata dia, akan jauh mengurangi biaya tinggi, dibanding nanti pada saat kota Banjarmasin memang sudah benar-benar padat dan tidak mampu lagi membendung perkembangan yang terjadi.
Istilahnya, kata dia, dengan pemindahan pusat pemerintahan saat ini, Kalsel telah melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan perkembangan kota Banjarmasin yang kini sedang menuju sebagai kota metropolitan.
Tentang rencana pasti pemindahan pusat pemerintahan tersebut, Gubernur belum bisa memastikan waktu yang tepat, karena setelah pembangunan fisik selesai, perlu dianggarkan untuk pembelian perlengkapan kantor seperti furnitur dan lainnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan, gedung kantor Gubernur Kalsel di kawasan Cempaka, Kota Banjarbaru mulai dibangun pada 2008.
Pembangunan gedung berlantai empat dengan luas lantai sekitar 26.000 meter persegi ini dianggarkan awalnya Rp182 milyar, yang berasal dari APBD perubahan, dan ditargetkan rampung selama dua tahun.
Sedangkan arsitektur gedung adalah bangunan tradisional Banjar Bubungan Tinggi, sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi Banjar pada bangunan milik Pemerintah Daerah.
Kendati tradisional, kata dia, namun dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti lift maupun helipad, atau tempat mendarat helikopter.
Mengefektifkan pemanfaatan lahan, walaupun areal yang disediakan cukup luas, tambah Arsyadi, areal parkir direncanakan di bawah tanah (basement).
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010