Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) 2023 bertemakan “Kebijakan Keimigrasian Terbaru Tentang Izin Tinggal dan Peran Imigrasi Dalam Pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)”.
Kegiatan berlangsung di Kabupaten Banjar, Selasa, menghadirkan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan anggota Timpora Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca juga: Timpora Kalsel gelar operasi gabungan sasar Laut Tabanio
Pelaksana tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Ramdhani selaku ketua panitia menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
"Kegiatan Rakor Tim Pora kali ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang visa dan izin tinggal sekaligus peran imigrasi dalam mencegah TPPO," kata Ramadhani.
Ramadhani menuturkan kegiatan itu juga untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kalimantan Selatan dan menciptakan hubungan, serta koordinasi yang harmonis antarinstansi.
Baca juga: Rakor Timpora Tanah Bumbu penguatan pengawasan penjamin virtual
Kepala Divisi Keimigrasian Kalsel Junita Sitorus mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalsel Ali Faisol membuka kegiatan dan menyatakan kegiatan Rakor Timpora membahas terkait kebijakan keimigrasian terbaru tentang visa dan izin tinggal serta peran imigrasi dalam pencegahan TPPO.
Junita mengungkapkan Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Golden Visa melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, agar WNA bisa mendapatkan izin tinggal 5-10 tahun di Indonesia dengan persyaratan tertentu.
Pada kesempatan ini pula, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen mencegah TPPO melalui peran imigrasi.
Narasumber lain, Tessar Bayu Setyaji selaku Koordinator Alih Sratus Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi memberikan penjelasan seputar Visa dan Izin Tinggal sekaligus persyaratan dan kriteria bagi pemilik Golden Visa.
Baca juga: Bupati Tabalong ikuti Rakor TIMPORA Kalsel
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Kegiatan berlangsung di Kabupaten Banjar, Selasa, menghadirkan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan anggota Timpora Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca juga: Timpora Kalsel gelar operasi gabungan sasar Laut Tabanio
Pelaksana tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Ramdhani selaku ketua panitia menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
"Kegiatan Rakor Tim Pora kali ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang visa dan izin tinggal sekaligus peran imigrasi dalam mencegah TPPO," kata Ramadhani.
Ramadhani menuturkan kegiatan itu juga untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kalimantan Selatan dan menciptakan hubungan, serta koordinasi yang harmonis antarinstansi.
Baca juga: Rakor Timpora Tanah Bumbu penguatan pengawasan penjamin virtual
Kepala Divisi Keimigrasian Kalsel Junita Sitorus mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalsel Ali Faisol membuka kegiatan dan menyatakan kegiatan Rakor Timpora membahas terkait kebijakan keimigrasian terbaru tentang visa dan izin tinggal serta peran imigrasi dalam pencegahan TPPO.
Junita mengungkapkan Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Golden Visa melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, agar WNA bisa mendapatkan izin tinggal 5-10 tahun di Indonesia dengan persyaratan tertentu.
Pada kesempatan ini pula, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen mencegah TPPO melalui peran imigrasi.
Narasumber lain, Tessar Bayu Setyaji selaku Koordinator Alih Sratus Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi memberikan penjelasan seputar Visa dan Izin Tinggal sekaligus persyaratan dan kriteria bagi pemilik Golden Visa.
Baca juga: Bupati Tabalong ikuti Rakor TIMPORA Kalsel
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023