Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi berpendapat, perlu solusi terhadap persoalan moda angkutan yang tidak laik atau layak jalan.
"Solusi itu terutama terhadap angkutan penumpang umum. Apalagi dalam menghadapi angkutan lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah yang mungkin tinggal 18 hari lagi," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan itu, sejatinya moda angkutan yang tidak layak jalan tersebut tak boleh atau jangan beroperasi guna kenyamanan dan keselamatan penumpang.
"Tapi mungkinkah kita bisa melarang atau menertibkan angkutan yang tidak layak jalan itu? Hal tersebut mungkin juga cukup dilematis, sehinggu perlu solusi," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi atas kerja aparat terkait yang menemukan sebagian besar angkutan penumpang umum di Kalsel tidak layak jalan.
Pasalnya selain ban angkutan penumpang umum itu banyak yang gundul, juga ster (kemudi) kurang normal atau tidak berfungsi maksimal, serta faktor lain yang dapat mengganggu keselamatan dalam perjalanan.
Namun wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu berharap, agar pemerintah berupaya mengantisipasi supaya angkutan lebaran nanti tidak bermasalah.
"Kan selagi masih ada waktu, persoalan moda angkutan yang tidak layak jalan itu tidak bisa kita biarkan saja. Tapi harus segera kita atasi sehingga angkutan lebaran berjalan aman dan lancar," demikian Riswandi.
Menurut rencana Komisi III DPRD Kalsel dalam waktu dekat ini mengundang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika provinsi setempat untuk mengetahui perkembangan persiapan dan kesiapan angkutan lebaran 1437 H.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Solusi itu terutama terhadap angkutan penumpang umum. Apalagi dalam menghadapi angkutan lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah yang mungkin tinggal 18 hari lagi," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan itu, sejatinya moda angkutan yang tidak layak jalan tersebut tak boleh atau jangan beroperasi guna kenyamanan dan keselamatan penumpang.
"Tapi mungkinkah kita bisa melarang atau menertibkan angkutan yang tidak layak jalan itu? Hal tersebut mungkin juga cukup dilematis, sehinggu perlu solusi," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi atas kerja aparat terkait yang menemukan sebagian besar angkutan penumpang umum di Kalsel tidak layak jalan.
Pasalnya selain ban angkutan penumpang umum itu banyak yang gundul, juga ster (kemudi) kurang normal atau tidak berfungsi maksimal, serta faktor lain yang dapat mengganggu keselamatan dalam perjalanan.
Namun wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu berharap, agar pemerintah berupaya mengantisipasi supaya angkutan lebaran nanti tidak bermasalah.
"Kan selagi masih ada waktu, persoalan moda angkutan yang tidak layak jalan itu tidak bisa kita biarkan saja. Tapi harus segera kita atasi sehingga angkutan lebaran berjalan aman dan lancar," demikian Riswandi.
Menurut rencana Komisi III DPRD Kalsel dalam waktu dekat ini mengundang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika provinsi setempat untuk mengetahui perkembangan persiapan dan kesiapan angkutan lebaran 1437 H.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016