Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalimantan Selatan Martinus berpendapat, perlu jalan alternatif antara Banjarmasin - daerah hulu sungai atau "Banua Anam" (enam kabupaten utara Kalsel).
Pasalnya jalan menuju Banua Anam yang ada sekarang atau sejak masa pemerintahan Hindia Belanda tidak memungkinkan bertahan lama, karena sebagian berada di bibir sungai dan selalu tergerus banjir, ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebagai contoh jalan antara Matraman Kabupaten Banjar - Martapura (ibukota kabupaten tersebut) pada sebelah kanan arah mudik atau ke Banua Aman terus menyempit karena rumbih disebabkan terjangan arus banjir.
Sementara untuk pelebaran ke sisi kiri arah mudik cukup sulit karena permukiman penduduk yang harus melakukan pembebasan lahan, dan belum tentu masyarakat setempat setuju, kalau pun mereka menyetujui mungkin dengan ganti rugi yang tinggi.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menyiapkan jalan alternatif ke arah Banua Anam yang terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Rencana jalan alternatif dari/ke Banua Anam tersebut antara Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar - Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang penggarapannya sejak beberapa tahun lalu.
Ia menerangkan, untuk pembuatan jalan alternatif antara Matraman - Sungai Ulin itu menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemrprov Kalsel, serta pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar dan pemerintah kota (Pemkot) Banjarbaru.
"Dana dari Pemkab Banjar dan Pemkot Banjarbaru itu khusus untuk pembebasan lahan. Sedangkan dana dari pemerintah pusat dan Pemprov setempat buat pembangunan badan jalan," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Ia mengaku, pembangunan jalan alternatif ke arah Banua Anam itu terhenti, karena masalah pembebasan lahan sepanjang 400 meter yang masuk wilayah Kota Banjarbaru.
"Tapi insya Allah tahun anggaran 2017 pekerjaan pembangunan jalan alternatif tersebut kita lanjutkan. Termasuk peningkatan kondisi jalan yang sementara ini masih berupa perkerasan dan sebagian jalan tanah," lanjutnya usai rapat paripurna DPRD Kalsel.
"Kita berharap, jalan alternatif tersebut segera terwujud, sehingga kepadatan arus lalu lintas pada jalan yang ada sekarang bisa berkurang atau tidak terjadi kemacetan yang cukup fatal," demikian Martinus..
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pasalnya jalan menuju Banua Anam yang ada sekarang atau sejak masa pemerintahan Hindia Belanda tidak memungkinkan bertahan lama, karena sebagian berada di bibir sungai dan selalu tergerus banjir, ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebagai contoh jalan antara Matraman Kabupaten Banjar - Martapura (ibukota kabupaten tersebut) pada sebelah kanan arah mudik atau ke Banua Aman terus menyempit karena rumbih disebabkan terjangan arus banjir.
Sementara untuk pelebaran ke sisi kiri arah mudik cukup sulit karena permukiman penduduk yang harus melakukan pembebasan lahan, dan belum tentu masyarakat setempat setuju, kalau pun mereka menyetujui mungkin dengan ganti rugi yang tinggi.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menyiapkan jalan alternatif ke arah Banua Anam yang terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Rencana jalan alternatif dari/ke Banua Anam tersebut antara Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar - Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang penggarapannya sejak beberapa tahun lalu.
Ia menerangkan, untuk pembuatan jalan alternatif antara Matraman - Sungai Ulin itu menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemrprov Kalsel, serta pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar dan pemerintah kota (Pemkot) Banjarbaru.
"Dana dari Pemkab Banjar dan Pemkot Banjarbaru itu khusus untuk pembebasan lahan. Sedangkan dana dari pemerintah pusat dan Pemprov setempat buat pembangunan badan jalan," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Ia mengaku, pembangunan jalan alternatif ke arah Banua Anam itu terhenti, karena masalah pembebasan lahan sepanjang 400 meter yang masuk wilayah Kota Banjarbaru.
"Tapi insya Allah tahun anggaran 2017 pekerjaan pembangunan jalan alternatif tersebut kita lanjutkan. Termasuk peningkatan kondisi jalan yang sementara ini masih berupa perkerasan dan sebagian jalan tanah," lanjutnya usai rapat paripurna DPRD Kalsel.
"Kita berharap, jalan alternatif tersebut segera terwujud, sehingga kepadatan arus lalu lintas pada jalan yang ada sekarang bisa berkurang atau tidak terjadi kemacetan yang cukup fatal," demikian Martinus..
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016