Kepala Desa Mekar Jaya Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Wiyono meminta kepada pemerintah pusat agar anggaran dana desa (ADD) ditambah menjadi Rp5 miliar.
"Usulan itu sudah kami sampaikan kepada Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) waktu berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu beberapa pekan yang lalu," kata Wiyono di Batulicin Selasa.
Dia mengatakan, tujuan penambahan ADD sebesar Rp5 Miliar tersebut untuk menunjang pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang selama ini dinilai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
Baca juga: Penduduk miskin Tanah Laut tahun 2022 berjumlah 13.540 jiwa
Bahkan masih banyak persoalan di tingkat desa yang perlu ditangani namun semuanya terkendala akibat keterbatasan anggaran.
Menurut wiyono, pemerintah tidak perlu meragukan SDM yang mengelola dana desa, bahkan saat ini para perangkat desa sudah mampu mengelola dana desa secara baik.
"Sejak periode 2015 hingga sekarang dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dari Rp350 juta hingga Rp1 Miliar dapat kita gunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang," ujarnya.
Kondisi pembangunan desa khususnya di daerah pedalaman masih memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan program pembangunan yang belum terealisasi.
Belum terealisasi nya program yang berkelanjutan disebabkan banyaknya tuntutan dan persoalan yang ada di lapangan.
Baca juga: Gaji kepala desa di Tanah Bumbu direncanakan mencapai Rp7 juta
"Maka dengan adanya penambahan dana desa sebesar Rp5 Miliar, semua persoalan yang berkaitan dengan pembangunan desa dapat teratasi," ujarnya.
Seperti daerah transmigrasi nelayan Desa Angsana yang baru di bentuk beberapa tahun lalu, sehingga memerlukan fasilitas penunjang yang memadai.
"Seperti dermaga untuk berlabuh kapal. Karena selama ini para nelayan hanya mengandalkan muara sebagai sandar kapal, namun kendala nya di saat musim barat datang maka muara tersebut tertutup dengan pasir sehingga kapal milik nelayan tidak bisa berlabuh," jelasnya.
Sementara itu, Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar menerangkan bahwa, apa yang disampaikan oleh perwakilan kepal desa di Tanah Bumbu akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
"Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya warga transmigrasi dan desa tertinggal," katanya.
Pihaknya juga akan meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) agar keluhan ini menjadi perhatian serius dan segera di realisasikan.
Baca juga: Alokasi Dana Desa tahap II belum dicairkan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Usulan itu sudah kami sampaikan kepada Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) waktu berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu beberapa pekan yang lalu," kata Wiyono di Batulicin Selasa.
Dia mengatakan, tujuan penambahan ADD sebesar Rp5 Miliar tersebut untuk menunjang pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang selama ini dinilai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
Baca juga: Penduduk miskin Tanah Laut tahun 2022 berjumlah 13.540 jiwa
Bahkan masih banyak persoalan di tingkat desa yang perlu ditangani namun semuanya terkendala akibat keterbatasan anggaran.
Menurut wiyono, pemerintah tidak perlu meragukan SDM yang mengelola dana desa, bahkan saat ini para perangkat desa sudah mampu mengelola dana desa secara baik.
"Sejak periode 2015 hingga sekarang dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dari Rp350 juta hingga Rp1 Miliar dapat kita gunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang," ujarnya.
Kondisi pembangunan desa khususnya di daerah pedalaman masih memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan program pembangunan yang belum terealisasi.
Belum terealisasi nya program yang berkelanjutan disebabkan banyaknya tuntutan dan persoalan yang ada di lapangan.
Baca juga: Gaji kepala desa di Tanah Bumbu direncanakan mencapai Rp7 juta
"Maka dengan adanya penambahan dana desa sebesar Rp5 Miliar, semua persoalan yang berkaitan dengan pembangunan desa dapat teratasi," ujarnya.
Seperti daerah transmigrasi nelayan Desa Angsana yang baru di bentuk beberapa tahun lalu, sehingga memerlukan fasilitas penunjang yang memadai.
"Seperti dermaga untuk berlabuh kapal. Karena selama ini para nelayan hanya mengandalkan muara sebagai sandar kapal, namun kendala nya di saat musim barat datang maka muara tersebut tertutup dengan pasir sehingga kapal milik nelayan tidak bisa berlabuh," jelasnya.
Sementara itu, Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar menerangkan bahwa, apa yang disampaikan oleh perwakilan kepal desa di Tanah Bumbu akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
"Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya warga transmigrasi dan desa tertinggal," katanya.
Pihaknya juga akan meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) agar keluhan ini menjadi perhatian serius dan segera di realisasikan.
Baca juga: Alokasi Dana Desa tahap II belum dicairkan
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023