Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan menyarankan pemerintah Kabupaten Kotabaru membuat usulan baru atau mengusulkan kembali status jalan lingkar di Pulaulaut kepada pemprov.
"Saran tersebut kami sampaikan ketika bertemu dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru akhir pekan lalu," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Senin.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menerangkan, status Jalan Lingkar (JL) Kotabaru yang mengelilingi Pulaulaut tersebut sekarang masih kurang jelas, apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten setempat.
"Pada masa kepemimpinan daerah terdahulu pernah mengusulkan jalan lingkar tersebut agar statusnya menjadi jalan provinsi," ujarnya mengutip keterangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru..
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) merasa tidak memiliki jalan lingkar sepanjang lebih kurang 400 kilometer di kabupaten paling timur Kalsel tersebut sehingga status jalan itupun belum masuk jalan provinsi.
"Kekurangjelasan status berdampak pada anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar itu sendiri," tutur politiisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Mengingat jalan lingkar di `Bumi Sa-ijaan` Kotabaru tersebut cukup strategis, maka kami menyarankan agar tidak mempersoalan masa lalu. Tapi Pemkab Kotabaru sekarang agar segera mengusulkan kembali masalah status jalan lingkar itu," lanjutnya.
Menurut mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang berkecimpung dalam dunia politik itu, dengan usulan tersebut, mungkin antara Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel bisa berbagi status jalan yang panjangnya ratusan kilometer.
"Dengan berbagi tersebut beban anggaran bisa menjadi ringan, baik bagi Pemkab Kotabaru maupun Pemprov Kalsel," ujar wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke kabupaten paling timur Kalsel tersebut, Komisi III DPRD provinsi setempat meninjau beberapa infrastruktur, antara lain jalan lingkar, serta rencana pembangunan rumah susun di Rampa Kotabaru untuk perumahan nelayan.
Selain itu, meninjau tapak pembangunan jembatan penguhubung Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dari sisi Kotabarunya, termasuk rencana kawasan ekonomi khusus (KEK), demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Saran tersebut kami sampaikan ketika bertemu dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru akhir pekan lalu," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Senin.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menerangkan, status Jalan Lingkar (JL) Kotabaru yang mengelilingi Pulaulaut tersebut sekarang masih kurang jelas, apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten setempat.
"Pada masa kepemimpinan daerah terdahulu pernah mengusulkan jalan lingkar tersebut agar statusnya menjadi jalan provinsi," ujarnya mengutip keterangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru..
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) merasa tidak memiliki jalan lingkar sepanjang lebih kurang 400 kilometer di kabupaten paling timur Kalsel tersebut sehingga status jalan itupun belum masuk jalan provinsi.
"Kekurangjelasan status berdampak pada anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar itu sendiri," tutur politiisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Mengingat jalan lingkar di `Bumi Sa-ijaan` Kotabaru tersebut cukup strategis, maka kami menyarankan agar tidak mempersoalan masa lalu. Tapi Pemkab Kotabaru sekarang agar segera mengusulkan kembali masalah status jalan lingkar itu," lanjutnya.
Menurut mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang berkecimpung dalam dunia politik itu, dengan usulan tersebut, mungkin antara Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel bisa berbagi status jalan yang panjangnya ratusan kilometer.
"Dengan berbagi tersebut beban anggaran bisa menjadi ringan, baik bagi Pemkab Kotabaru maupun Pemprov Kalsel," ujar wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke kabupaten paling timur Kalsel tersebut, Komisi III DPRD provinsi setempat meninjau beberapa infrastruktur, antara lain jalan lingkar, serta rencana pembangunan rumah susun di Rampa Kotabaru untuk perumahan nelayan.
Selain itu, meninjau tapak pembangunan jembatan penguhubung Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dari sisi Kotabarunya, termasuk rencana kawasan ekonomi khusus (KEK), demikian Riswandi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016