Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan tahun 2022 dengan nilai pendapatan satu triliun lebih pada rapat paripurna di Gedung Dewan setempat, Rabu (28/9) siang.
Juru bicara Banggar DPRD HST H Alamsyah mengatakan, anggaran perubahan tahun 2022 yang diusulkan oleh eksekutif dan sudah dilakukan pembahasan besarnya untuk pendapatan sebelum perubahan Rp1.151.937.392.089 dan pendapatan sesudah perubahan Rp1.314.801.011.535.
Sedangkan anggaran belanja sebelum perubahan Rp1.329.132.888.218 dan belanja sesudah perubahan menjadi Rp1.390.402.005.643. "Tim Banggar berpendapat, Rancangan APBD perubahan 2022 sudah sesuai untuk dijadikan perda," katanya.
Pihaknya juga memberikan catatan ada 35 poin yang disampaikan sebagai saran agar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Di antaranya agar data anggaran yang disampaikan kepala daerah harus sinkron dengan yang disampaikan.
Lalu, pemkab diminta fokus menuntaskan kemiskinan dan wilayah yang belum ada sekolah SMA agar jadi perhatian. "Kita menyiapkan lahan, namun nantinya pihak provinsi yang membangunkan," pintanya.
Alamsyah juga meminta pemkab mendorong sekolah SD dan SMP agar lebih berinovasi, supaya orang tua lebih banyak lagi mengirim anaknya ke sekolah formal.
Infrastruktur juga menjadi sorotan. Dewan minta pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota, tapi di pedesaan juga. Seperti di Kecamatan Batang Alai Timur yang masih banyak desa masuk dalam kawasan tertinggal.
"Kondisi jalan berlubang perlu dapat perhatian, maka harus dianggarkan untuk perbaikan. Kemudian perlu normalisasi sungai untuk mengantisipasi bencana banjir," ujarnya.
Dewan juga minta Rumah Sakit H Damanhuri bisa melakukan pelayanan yg maksimal. Kemudian perencanaan untuk mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) agar disiapkan secara matang. "Kami berharap pemanfaatan gedung Murakarta lebih maksimal untuk meningkatkan UMKM," ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HST, Taufik Rahman dan dihadiri Wakil Bupati HST, Mansyah Sabri serta ada 20 orang dari 30 anggota dewan yang hadir.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Juru bicara Banggar DPRD HST H Alamsyah mengatakan, anggaran perubahan tahun 2022 yang diusulkan oleh eksekutif dan sudah dilakukan pembahasan besarnya untuk pendapatan sebelum perubahan Rp1.151.937.392.089 dan pendapatan sesudah perubahan Rp1.314.801.011.535.
Sedangkan anggaran belanja sebelum perubahan Rp1.329.132.888.218 dan belanja sesudah perubahan menjadi Rp1.390.402.005.643. "Tim Banggar berpendapat, Rancangan APBD perubahan 2022 sudah sesuai untuk dijadikan perda," katanya.
Pihaknya juga memberikan catatan ada 35 poin yang disampaikan sebagai saran agar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Di antaranya agar data anggaran yang disampaikan kepala daerah harus sinkron dengan yang disampaikan.
Lalu, pemkab diminta fokus menuntaskan kemiskinan dan wilayah yang belum ada sekolah SMA agar jadi perhatian. "Kita menyiapkan lahan, namun nantinya pihak provinsi yang membangunkan," pintanya.
Alamsyah juga meminta pemkab mendorong sekolah SD dan SMP agar lebih berinovasi, supaya orang tua lebih banyak lagi mengirim anaknya ke sekolah formal.
Infrastruktur juga menjadi sorotan. Dewan minta pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota, tapi di pedesaan juga. Seperti di Kecamatan Batang Alai Timur yang masih banyak desa masuk dalam kawasan tertinggal.
"Kondisi jalan berlubang perlu dapat perhatian, maka harus dianggarkan untuk perbaikan. Kemudian perlu normalisasi sungai untuk mengantisipasi bencana banjir," ujarnya.
Dewan juga minta Rumah Sakit H Damanhuri bisa melakukan pelayanan yg maksimal. Kemudian perencanaan untuk mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) agar disiapkan secara matang. "Kami berharap pemanfaatan gedung Murakarta lebih maksimal untuk meningkatkan UMKM," ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HST, Taufik Rahman dan dihadiri Wakil Bupati HST, Mansyah Sabri serta ada 20 orang dari 30 anggota dewan yang hadir.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022