Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah selayaknya segera dicabut karena pencabutan pembekuan tersebut tidak merugikan negara.
"Pembekuan PSSI yang dilakukan pemerintah sepatutnya segera dicabut. Sekalipun pencabutan tersebut harus didahului dengan pengkajian dan penilaian mendalam terhadap PSSI. Namun hendaknya pengkajian tersebut dilakukan secepatnya," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pencabutan pembekuan PSSI tidak akan pernah merugikan negara bahkan dengan pencabutan tersebut, sepak bola nasional juga akan kembali menggeliat dan membantu orang-orang yang selama ini mencari penghidupan di sepak bola.
Ia mengingatkan bahwa tidak hanya pemain bola, tetapi ada banyak pihak yang akan kembali bergairan dengan pencabutan pembekuan PSSI seperti pedagang minuman dan kaos sepakbola.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga sepakat bahwa tuduhan yang pernah dilayangkan pemerintah kepada PSSI harus diselesaikan.
Namun hal tersebut, lanjutnya, bukan dengan cara membekukan PSSI yang berlangsung selama ini yang membuat Indonesia terpinggirkan dari kegiatan bola dunia.
"PSSI harus menunjukkan wajah baru, dan tidak melakukan kegiatan seperti yang dituduhkan pemerintah. Sehingga pantas kalau pembekuan itu dicabut, apalagi pengadilan juga telah memenangkan pihak PSSI," kata Hidayat.
Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengatakan Pemerintah perlu bersikap tegas dalam memutuskan pencabutan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Pemerintah sudah harus tegas mengenai apa keputusan yang mau diambil nanti soal PSSI, bahkan sejak minggu pagi besok pun seharusnya sudah diumumkan soal rencana pencabutan ini," ujarnya dalam diskusi terbatas yang dilaksanakan di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).
Roy Suryo menilai saat ini sikap yang ditunjukkan Pemerintah Joko Widodo membuat masyarakat bingung, karena rencana pengaktifan kembali organisasi yang mengurusi sepak bola nasional itu masih bersifat simpang-siur.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan koordinasi antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Kemenpora sebagai salah satu syarat yang dipertimbangkan dalam kajian pencabutan pembekuan organisasi cabang olahraga itu.
"Menteri Pemuda dan Olahraga akan mencantumkan beberapa persyaratan. Contohnya, koordinasi antara PSSI dengan pemerintah karena selama ini FIFA selalu menganggap pemerintah intervensi terhadap PSSI. Tapi dalam dua bulan terakhir, komunikasi kami dengan FIFA berjalan baik," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/2).
Selain koordinasi, Kemenpora juga mempertimbangkan syarat lain yaitu transparani atau akuntabilitas pengelolaan PSSI dan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pembekuan PSSI yang dilakukan pemerintah sepatutnya segera dicabut. Sekalipun pencabutan tersebut harus didahului dengan pengkajian dan penilaian mendalam terhadap PSSI. Namun hendaknya pengkajian tersebut dilakukan secepatnya," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pencabutan pembekuan PSSI tidak akan pernah merugikan negara bahkan dengan pencabutan tersebut, sepak bola nasional juga akan kembali menggeliat dan membantu orang-orang yang selama ini mencari penghidupan di sepak bola.
Ia mengingatkan bahwa tidak hanya pemain bola, tetapi ada banyak pihak yang akan kembali bergairan dengan pencabutan pembekuan PSSI seperti pedagang minuman dan kaos sepakbola.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga sepakat bahwa tuduhan yang pernah dilayangkan pemerintah kepada PSSI harus diselesaikan.
Namun hal tersebut, lanjutnya, bukan dengan cara membekukan PSSI yang berlangsung selama ini yang membuat Indonesia terpinggirkan dari kegiatan bola dunia.
"PSSI harus menunjukkan wajah baru, dan tidak melakukan kegiatan seperti yang dituduhkan pemerintah. Sehingga pantas kalau pembekuan itu dicabut, apalagi pengadilan juga telah memenangkan pihak PSSI," kata Hidayat.
Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengatakan Pemerintah perlu bersikap tegas dalam memutuskan pencabutan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Pemerintah sudah harus tegas mengenai apa keputusan yang mau diambil nanti soal PSSI, bahkan sejak minggu pagi besok pun seharusnya sudah diumumkan soal rencana pencabutan ini," ujarnya dalam diskusi terbatas yang dilaksanakan di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).
Roy Suryo menilai saat ini sikap yang ditunjukkan Pemerintah Joko Widodo membuat masyarakat bingung, karena rencana pengaktifan kembali organisasi yang mengurusi sepak bola nasional itu masih bersifat simpang-siur.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan koordinasi antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Kemenpora sebagai salah satu syarat yang dipertimbangkan dalam kajian pencabutan pembekuan organisasi cabang olahraga itu.
"Menteri Pemuda dan Olahraga akan mencantumkan beberapa persyaratan. Contohnya, koordinasi antara PSSI dengan pemerintah karena selama ini FIFA selalu menganggap pemerintah intervensi terhadap PSSI. Tapi dalam dua bulan terakhir, komunikasi kami dengan FIFA berjalan baik," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/2).
Selain koordinasi, Kemenpora juga mempertimbangkan syarat lain yaitu transparani atau akuntabilitas pengelolaan PSSI dan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016