Setelah sekitar 14 bulan menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kepala Disporapar Hulu Sungai Tengah (HST), Muhammad Yani akhirnya dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati menjadi Sekda Definitif, Kamis (18/8) di Pendopo Bupati setempat.
Sekda HST Muhammad Yani usai pelantikan menerangkan, ada beberapa fokus program yang akan pihaknya laksanakan guna mendukung kegiatan-kegiatan bupati dan pemerintahan.
Diantaranya adalah pembenahan dari hasil MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK yang dari penilaian perlu perbaikan terutama masalah pencatatan aset.
Selain itu, pihaknya juga fokus melakukan berbagai inovasi dari berbagai bidang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas.
"Kita juga terus intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan dana DAK di Dinas Pendidikan sekitar Rp15 miliar," katanya.
Selanjutnya Yani mengungkapkan dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk melakukan seleksi lelang jabatan untuk mengisi beberapa kepada SKPD yang masih kosong atau berstatus Plt.
"Kita juga terus menjalin kerjasama dengan Forkopimda terutama dalam penanganan stunting dan percepatan vaksin serta penanganan COVID-19," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) HST Wahyudi Rahmad menambahkan, untuk jabatan Kepala Disporapar saat ini masih kosong, namun penanggungjawab diserahkan kepada sekretaris yang saat ini dijabat oleh M Ramadlan. "Untuk jabatan Plt Kepala Dispora nanti masih menunggu SK bupati," terangnya.
Sedangkan jabatan kepala SKPD lainnya yang masih kosong menurutnya setelah pelantikan Sekda yang definitif ini akan mulai merencanakan lelang jabatan untuk kepala SKPD. "Mudah-mudahan cepat disetujui bupati, mumpung anggarannya masih ada," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Sekda HST Muhammad Yani usai pelantikan menerangkan, ada beberapa fokus program yang akan pihaknya laksanakan guna mendukung kegiatan-kegiatan bupati dan pemerintahan.
Diantaranya adalah pembenahan dari hasil MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK yang dari penilaian perlu perbaikan terutama masalah pencatatan aset.
Selain itu, pihaknya juga fokus melakukan berbagai inovasi dari berbagai bidang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas.
"Kita juga terus intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan dana DAK di Dinas Pendidikan sekitar Rp15 miliar," katanya.
Selanjutnya Yani mengungkapkan dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk melakukan seleksi lelang jabatan untuk mengisi beberapa kepada SKPD yang masih kosong atau berstatus Plt.
"Kita juga terus menjalin kerjasama dengan Forkopimda terutama dalam penanganan stunting dan percepatan vaksin serta penanganan COVID-19," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) HST Wahyudi Rahmad menambahkan, untuk jabatan Kepala Disporapar saat ini masih kosong, namun penanggungjawab diserahkan kepada sekretaris yang saat ini dijabat oleh M Ramadlan. "Untuk jabatan Plt Kepala Dispora nanti masih menunggu SK bupati," terangnya.
Sedangkan jabatan kepala SKPD lainnya yang masih kosong menurutnya setelah pelantikan Sekda yang definitif ini akan mulai merencanakan lelang jabatan untuk kepala SKPD. "Mudah-mudahan cepat disetujui bupati, mumpung anggarannya masih ada," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022