Bupati Tabalong Anang Syakhfiani memantau Mall Pelayanan Publik di Kecamatan Murung Pudak terkait persiapan pemindahan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Anang didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Suryanadie, Kadisdukcapil Rowi Rawatianice, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yuhani serta para pihak lainnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Rowi Rawatianice menyampaikan kunjungan bupati terkait rencana pemindahan kantor Disdukcapil ke Mall Pelayanan Publik.
"Rencana pertengahan Agustus kita sudah pindah ke Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan koordinasi," jelas Rowi.
Selain itu kondisi kantor Disdukcapil di Kelurahan Pembataan juga kurang layak karena sering banjir di saat musim hujan.
Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tabalong Rosdianoor menambahkan sarana dan prasarana di kantor lama juga belum memadai seperti fasilitas parkir dan toilet berdasarkan jenis kelamin.
"Kita ingin mematuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh lembaga pelayanan publik Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," jelas Rosdianoor.
Di Mall Pelayanan Publik sendiri telah memenuhi standar pelayanan publik termasuk layanan bagi kalangan berkebutuhan khusus dan ruang tunggu yang nyaman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Anang didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Suryanadie, Kadisdukcapil Rowi Rawatianice, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yuhani serta para pihak lainnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Rowi Rawatianice menyampaikan kunjungan bupati terkait rencana pemindahan kantor Disdukcapil ke Mall Pelayanan Publik.
"Rencana pertengahan Agustus kita sudah pindah ke Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan koordinasi," jelas Rowi.
Selain itu kondisi kantor Disdukcapil di Kelurahan Pembataan juga kurang layak karena sering banjir di saat musim hujan.
Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tabalong Rosdianoor menambahkan sarana dan prasarana di kantor lama juga belum memadai seperti fasilitas parkir dan toilet berdasarkan jenis kelamin.
"Kita ingin mematuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh lembaga pelayanan publik Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," jelas Rosdianoor.
Di Mall Pelayanan Publik sendiri telah memenuhi standar pelayanan publik termasuk layanan bagi kalangan berkebutuhan khusus dan ruang tunggu yang nyaman.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022