Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan pemerintah provinsi setempat memperhatikan kearifan lokal dalam menangani permasalahan irigasi.
Harapan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang irigasi di Kalsel, pada rapat paripurna DPRD setempat dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Abernai Sulaiman di Banjarmasin, Selasa, dihadiri Sekdaprov HM Arsyadie mewakili Penjabat Gubernur setempat.
Menurut Fraksi PKS DPRD, pemerintah provinsi (Pemprov) harus bisa merumuskan rencana tata tanam, pemerliharaan dan rehabilitasi jaringan serta rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efesien bagi pertanian ataupun keperluan lain.
Pasalnya, lanjut Fraksi PKS DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Danu Ismadi Saderi, perencanaan secara rinci itu perlu guna menghindari kemungkinan tumpang tindihnya penggunaan irigasi tersebut.
Karena, air bukan saja sumber kehidupan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga, serta berfungsi sebagai prasarana transportasi, tapi juga menjadi kebutuhan sektor lain, seperti industri, jasa-jasa pencucian serta kegiatan usaha lainnya.
Oleh karenanya, lanjut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi itu, pengaturan, perencanaan, penggunaan air dan pemanfaatnya di berbagai sektor perlu perhatian secara seksama terkait tata kelola melalui pengaturan kewenangan.
Terkait usulan Raperda irigasi dari Pemprov Kalsel tersebut, Fraksi PKS DPRD setempat mengajukan beberapa saran dan pertanyaan.
Pertanyaan wakil rakyat dari PKS itu antara lain, sejauh mana pelaksaan perturan daerah (Perda) Kalsel Nomor 10 tahun 2009 tentang irigasi serta Perda 11/2009 tetang pengelolaan daerah Irigasi Riam Kanan.
Selain untuk mengairi lahan pertanian, apakah ada aturan-aturan khusus terkait pemanfaatan bagi kepentingan lain?
"Bagaimana korelasi antara sistem irigasi dengan produksi hasil pangan di Kalsel? Karena dengan bagusnya sistem irigasi akan berdampak positif untuk produktivitas hasil pangan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," demikian Fraksi PKS.
Pemprov Kalsel bersama masyarakat setempat bertekad untuk mempertahankan swasembada serta surplus pangan, sehingga tetap sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Harapan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang irigasi di Kalsel, pada rapat paripurna DPRD setempat dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Abernai Sulaiman di Banjarmasin, Selasa, dihadiri Sekdaprov HM Arsyadie mewakili Penjabat Gubernur setempat.
Menurut Fraksi PKS DPRD, pemerintah provinsi (Pemprov) harus bisa merumuskan rencana tata tanam, pemerliharaan dan rehabilitasi jaringan serta rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efesien bagi pertanian ataupun keperluan lain.
Pasalnya, lanjut Fraksi PKS DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Danu Ismadi Saderi, perencanaan secara rinci itu perlu guna menghindari kemungkinan tumpang tindihnya penggunaan irigasi tersebut.
Karena, air bukan saja sumber kehidupan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga, serta berfungsi sebagai prasarana transportasi, tapi juga menjadi kebutuhan sektor lain, seperti industri, jasa-jasa pencucian serta kegiatan usaha lainnya.
Oleh karenanya, lanjut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi itu, pengaturan, perencanaan, penggunaan air dan pemanfaatnya di berbagai sektor perlu perhatian secara seksama terkait tata kelola melalui pengaturan kewenangan.
Terkait usulan Raperda irigasi dari Pemprov Kalsel tersebut, Fraksi PKS DPRD setempat mengajukan beberapa saran dan pertanyaan.
Pertanyaan wakil rakyat dari PKS itu antara lain, sejauh mana pelaksaan perturan daerah (Perda) Kalsel Nomor 10 tahun 2009 tentang irigasi serta Perda 11/2009 tetang pengelolaan daerah Irigasi Riam Kanan.
Selain untuk mengairi lahan pertanian, apakah ada aturan-aturan khusus terkait pemanfaatan bagi kepentingan lain?
"Bagaimana korelasi antara sistem irigasi dengan produksi hasil pangan di Kalsel? Karena dengan bagusnya sistem irigasi akan berdampak positif untuk produktivitas hasil pangan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," demikian Fraksi PKS.
Pemprov Kalsel bersama masyarakat setempat bertekad untuk mempertahankan swasembada serta surplus pangan, sehingga tetap sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.*
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016