Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Mengembalikan Kalimantan Selatan menjadi lumbung pangan nasional merupakan tekad yang kini terus digelorakan dan diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan bersama dengan pemerintah kabupaten melalui berbagai kebijakan pembangunan yang telah diprogramkan.
Terpuruknya harga batu bara yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir, akibat krisis ekonomi global, membuat pemerintah memacu semangat untuk terus menggali potensi lain di luar tambang, untuk memutar roda perekonomian daerah.
Salah satunya adalah, kembali fokus untuk mengembangkan sektor tanaman pangan dan meningkatkan hasil produksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat baik lokal bahkan nasional.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arsyadi dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, hanya dengan pertanian maka masyarakat dan suatu daerah akan memiliki daya tahan dan pondasi perekonomian yang kuat, dari goncangan maupun terpaan krisis apapun.
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, menjadi salah satu bukti, bahwa industri dan sumber daya alam, sangat rapuh terhadap goncangan pengaruh perekonomian dari luar, dolar yang terus meningkat berimbas terhadap berbagai kenaikan kebutuhan pokok sehingga inflasi tidak terbendung lagi.
Kondisi tersebut, tambah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan selatan ini, tentu akan sangat berbeda, seandainya daerah telah memiliki ketahanan pangan yang kuat.
"Makanya pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kalimantan Selatan, difokuskan pada pengembangan sektor pertanian berbasis agroindustri, yang berarti juga memberikan porsi anggaran untuk sektor tersebut menjadi lebih besar," katanya.
Pertanian berbasis agroindustri yang diharapkan mampu terwujud dalam waktu 10-15 tahun ke depan, tambah dia, berarti adalah pengembangan pertanian secara luas, bukan hanya tananaman pangan berupa padi, tetapi juga pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan.
Ke depan, Kalsel tidak hanya akan memproduksi CPO saja, tetapi juga CPO dengan keturunannya, seperti untuk minyak goreng, untuk teknologi, kecantikan begitu juga dengan sektor lainnya.
Selain meningkatkan anggaran, kata Arsyadi, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Pertanian Berkelanjutan.
Melalui Perda tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa areal pertanian masing-masing kabupaten yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun selain pertanian.
Secara keseluruhan luas tanam tanaman padi di Kalsel dengan masa tanam dua kali setahun mencapai 507.000 hektare. Sedangkan luas areal lahan pertanian di 13 kabupaten/kota seluas 453.000 hektare terdiri atas lahan pasang surut, lahan irigasi, tadah hujan dan rawa lebak.
Dalam Perda lahan pertanian berkelanjutan, total lahan pertanian yang dijadikan lahan pertanian abadi hanya 353.000 hektare atau terjadi penyusutan lahan pertanian sekitar 100.000 hektare. Penyusutan luas lahan pertanian akibat gencarnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri, serta perkebunan.
Sebagai contoh di Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan sentra pertanian utama di Kalsel, hanya mencadangkan 15.000 hektar lahan pertanian abadi dari 60.000 hektare lahan pertanian saat ini. Lahan pertanian di wilayah ini, telah beralih fungsi untuk kepentingan permukiman dan industri.
Demikian halnya di Kabupaten Tabalong dan Balangan, dari luas lahan pertanian masing-masing sekitar 30.000 hektare, berkurang 30 persen yang dicadangkan untuk lahan pertian abadi
Selain itu, kini pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian pembangunan irigasi di Kalimantan Selatan yang bukan hanya akan meningkatkan produksi, tetapi juga mampu mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan petani, karena sawah yang awalnya hanya panen satu kali menjadi dua kali.
Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan Fathurrahman mengatakan, bila seluruh saluran irigasi di Kalimantan Selatan telah selesai dibangun, diperkirakan sekitar 60 ribu hektare lahan pertanian di Kalsel yang kini panen satu kali bisa panen dua kali.
"Artinya, petani yang tinggal di sekitar irigasi akan mendapatkan tambahan panen hingga dua kali lipat dibanding sebelum ada irigasi," katanya.
Fathur memperkirakan, bila lahan yang panen dua kali tersebut mencapai 60 hektare, maka hitungan pendapatan petani adalah, 60 ribu hektare X 5 ton per hektare menjadi 300 ribu ton gabah kering giling.
Keinginan Kalsel untuk terus meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, yang kini juga sedang konsentrasi membangun menyelesaikan pembangunan tiga bendung di provinsi ini.
Potensi pertanian Kalsel yang cukup besar, membuat provinsi ini menjadi salah satu daerah prioritas peningkatan pangan nasional.
Melalui program percepatan pembangunan irigasi ini, ditargetkan terjadi peningkatan produksi pangan regional dan nasional serta swasembada pangan.
Kini Kalsel menempati posisike enam prioritas pembangunan irigasi secara nasional, atau meloncat dari posisi ke 27 pada tahun-tahun sebelumnya.
Ketiga bendung tersebut yakni Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bendung Pitap di Kabupaten Balangan dan Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Proyek bendung yang menelan biaya ratusan miliar rupiah ini hingga kini belum dapat difungsikan akibat belum selesainya pembangunan jaringan irigasi.
Keberadaan tiga bendung ini mampu mengairi belasan ribu hektare areal persawahan, sehingga mampu meningkatkan produksi pangan di tiga kabupaten tersebut.
Selain itu pemerintah juga berencana membangun sejumlah bendung baru, seperti Bendung Kinarum di Kabupaten Tabalong.
Asuransi
Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pemberian bantuan teknologi pangan untuk petani, pemerintah bakal memberikan kesempatan petani di Kalimantan Selatan untuk mengasuransikan tanaman padi mereka dengan dana sebagian besar ditanggung pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian Fathurrahman mengatakan, program asuransi tanaman pertanian tersebut mulai dilaksanakan pada 2016 dengan biaya atau premi yang harus dibayar Rp188 ribu per hektare.
"Dari jumlah tersebut, petani hanya disuruh membayar sekitar Rp30 ribu sedangkan sisanya dibayar pemerintah," katanya.
Program asuransi tanaman padi tersebut dilakukan untuk melindungi petani dari kemungkinan kerugian yang cukup besar apabila terjadi bencana seperti kebanjiran atau kekeringan.
Dari premi yang dibayarkan tersebut, tambah dia, bila terjadi bencana, maka petani akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi maksimal Rp10 juta per hektare.
"Pemberian dana bantuan pertanggungan asuransi, pada tahun 2016 Kalsel baru diberikan seluas 43 ribu hektare, dari total lahan pertanian di Kalsel sekitar 500 hektare," katanya.
"Kalau tiga ribu hektare relatif kecil, hanya sekitar 0,6 persen dari total luasan lahan pertanian Kalsel, jadi Insya Allah tidak akan mengganggu produksi maupun ketahanan pangan Kalsel," katanya.
Pada 2014, produksi padi Kalsel mencapai 2,094 juta ton sedangkan pada 2015, target produksi naik menjadi 2,190 juta ton.
"Kita sangat optimistis target tersebut bisa tercapai, sebab kendati kini musim kemarau, beberapa daerah terutama pertanian lahan lebak melakukan panen raya," katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, merilis bahwa produksi padi Kalsel kini cukup bagus, sehingga ketahanan pangan cukup kuat, dan diharapkan kondisi tersebut mampu menahan laju inflasi.
Hal tersebut berdasarakan data dari Balai Besar Penelitian Pertanian Kalsel, yang menyebutkan bahwa panen padi hingga kini masih berlangsung, khususnya untuk padi lahan rawa dan pasang surut.
Salah satu sentra padi jenis tersebut berada di Kabupaten Barito Kuala, yang telah panen sejak Agustus 2015, dengan produktivitas 4,7 ton per hektare.
Pertanian Kalsel mampu mempertahankan surplus beras hingga tahun 2014, sekitar 600.000 ton beras dari produksi padi lebih dari 2 juta ton.
Progres pembangunan infrastruktur sumber daya air hingga tahun 2014 cepat, dan pemanfaatan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya hingga mencapai 78.834 hektar.
Ini mendukung ketahanan pangan dan surplus 10 juta ton beras di tahun 2014 yang telah dicanangkan presiden.
Selain padi, Kalsel juga menargetkan produksi, jagung sebanyak 115.000 ton Pipilan Kering, Kedelai 10.010 ton Biji Kering dan Daging 6.370 ton.
Gemas
Selain sektor tanaman pangan, pemerintah juga fokus mengembangkan sektor perkebunan, seperti meningkatkan kualitas karet daerah, sehingga bisa lebih memiliki daya saing dan mampu mendongkrak harga salah satu komiditas unggulan warga Kalsel ini.
Upaya meningkatkan kualitas karet tersebut, antara lain dengan pencanangan Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet (Gemas Mekar), yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Kalsel Tarmizi A Karim pada Senin (16/11) di lapangan sepakbola Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Menurut Gubernur, melalui Gemas ini, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas karet dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani karet.
"Bukan hanya mutu karet yang meningkat tetapi mutu kehidupan masyarakat petani karet yang 80 persen menggantungkan harapan di karet ini," katanya.
Menurut Tarmizi, Gemas juga merupakan salah satu langkah pemerintah membantu masyarakat petani menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan mulai di gulirkan pada Desember 2015 nanti.
"Ini adalah peluang dan upaya kita agar kita bisa tetap survive menghadapi persaingan pada masyarakat ekonomi asean, karena begitu kualitas produksi dan mutu meningkat maka dunia akan mengakuinya," tuturnya.
Diharapkan, setelah pencanangan, gerakan ini gaungnya akan terus dilakukan secara terus menerus dan juga dapat dilaksanakan di Kabupaten lainnya sehingga petani karet berhasil menikmati hasilnya, Dalam program Gemas ini, perani karet difasilitasi untuk membuat karet mentah menjadi lump dan sheet angin.
Untuk produk karet dalam bentuk lump tinggal memassalkan upaya peningkatan mutunya dengan menggunakan Deprub.
Sedangkan untuk produk karet dalam bentuk sheet angin akan dimulai dengan memperkuat kelembagaan petani karet, yakni bantuan peralatan dan permodalan yang akan dikerjasamakan dengan perbankan, serta bantuan pemasaran dengan menjalin kerja sama dengan Pemkab Muaro Jambi dan kelompok petani karet.
Tahun 2014, luas perkebunan karet lebih dari 264.000 hektar dengan produksi lebih dari 182.000 ton. Sedangkan tahun 2010 sekitar 224.000 hektar dengan produksi sekitar 135.000 ton.
Selain karet, kini pemerintah juga terus mendorong masuknya industri pengolahan lainnya, seperti minyak goreng dan industri kelapa sawit serta turunannya.
Luas perkebunan sawit di tahun 2010 lebih dari 353.000 hektar dengan produksi sekitar 516.000 ton. Meningkat menjadi 376.000 hektar lebih dengan produksi lebih dari 908.000 ton.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Terpuruknya harga batu bara yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir, akibat krisis ekonomi global, membuat pemerintah memacu semangat untuk terus menggali potensi lain di luar tambang, untuk memutar roda perekonomian daerah.
Salah satunya adalah, kembali fokus untuk mengembangkan sektor tanaman pangan dan meningkatkan hasil produksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat baik lokal bahkan nasional.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arsyadi dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, hanya dengan pertanian maka masyarakat dan suatu daerah akan memiliki daya tahan dan pondasi perekonomian yang kuat, dari goncangan maupun terpaan krisis apapun.
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, menjadi salah satu bukti, bahwa industri dan sumber daya alam, sangat rapuh terhadap goncangan pengaruh perekonomian dari luar, dolar yang terus meningkat berimbas terhadap berbagai kenaikan kebutuhan pokok sehingga inflasi tidak terbendung lagi.
Kondisi tersebut, tambah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan selatan ini, tentu akan sangat berbeda, seandainya daerah telah memiliki ketahanan pangan yang kuat.
"Makanya pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kalimantan Selatan, difokuskan pada pengembangan sektor pertanian berbasis agroindustri, yang berarti juga memberikan porsi anggaran untuk sektor tersebut menjadi lebih besar," katanya.
Pertanian berbasis agroindustri yang diharapkan mampu terwujud dalam waktu 10-15 tahun ke depan, tambah dia, berarti adalah pengembangan pertanian secara luas, bukan hanya tananaman pangan berupa padi, tetapi juga pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan.
Ke depan, Kalsel tidak hanya akan memproduksi CPO saja, tetapi juga CPO dengan keturunannya, seperti untuk minyak goreng, untuk teknologi, kecantikan begitu juga dengan sektor lainnya.
Selain meningkatkan anggaran, kata Arsyadi, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Pertanian Berkelanjutan.
Melalui Perda tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa areal pertanian masing-masing kabupaten yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun selain pertanian.
Secara keseluruhan luas tanam tanaman padi di Kalsel dengan masa tanam dua kali setahun mencapai 507.000 hektare. Sedangkan luas areal lahan pertanian di 13 kabupaten/kota seluas 453.000 hektare terdiri atas lahan pasang surut, lahan irigasi, tadah hujan dan rawa lebak.
Dalam Perda lahan pertanian berkelanjutan, total lahan pertanian yang dijadikan lahan pertanian abadi hanya 353.000 hektare atau terjadi penyusutan lahan pertanian sekitar 100.000 hektare. Penyusutan luas lahan pertanian akibat gencarnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri, serta perkebunan.
Sebagai contoh di Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan sentra pertanian utama di Kalsel, hanya mencadangkan 15.000 hektar lahan pertanian abadi dari 60.000 hektare lahan pertanian saat ini. Lahan pertanian di wilayah ini, telah beralih fungsi untuk kepentingan permukiman dan industri.
Demikian halnya di Kabupaten Tabalong dan Balangan, dari luas lahan pertanian masing-masing sekitar 30.000 hektare, berkurang 30 persen yang dicadangkan untuk lahan pertian abadi
Selain itu, kini pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian pembangunan irigasi di Kalimantan Selatan yang bukan hanya akan meningkatkan produksi, tetapi juga mampu mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan petani, karena sawah yang awalnya hanya panen satu kali menjadi dua kali.
Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan Fathurrahman mengatakan, bila seluruh saluran irigasi di Kalimantan Selatan telah selesai dibangun, diperkirakan sekitar 60 ribu hektare lahan pertanian di Kalsel yang kini panen satu kali bisa panen dua kali.
"Artinya, petani yang tinggal di sekitar irigasi akan mendapatkan tambahan panen hingga dua kali lipat dibanding sebelum ada irigasi," katanya.
Fathur memperkirakan, bila lahan yang panen dua kali tersebut mencapai 60 hektare, maka hitungan pendapatan petani adalah, 60 ribu hektare X 5 ton per hektare menjadi 300 ribu ton gabah kering giling.
Keinginan Kalsel untuk terus meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, yang kini juga sedang konsentrasi membangun menyelesaikan pembangunan tiga bendung di provinsi ini.
Potensi pertanian Kalsel yang cukup besar, membuat provinsi ini menjadi salah satu daerah prioritas peningkatan pangan nasional.
Melalui program percepatan pembangunan irigasi ini, ditargetkan terjadi peningkatan produksi pangan regional dan nasional serta swasembada pangan.
Kini Kalsel menempati posisike enam prioritas pembangunan irigasi secara nasional, atau meloncat dari posisi ke 27 pada tahun-tahun sebelumnya.
Ketiga bendung tersebut yakni Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bendung Pitap di Kabupaten Balangan dan Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Proyek bendung yang menelan biaya ratusan miliar rupiah ini hingga kini belum dapat difungsikan akibat belum selesainya pembangunan jaringan irigasi.
Keberadaan tiga bendung ini mampu mengairi belasan ribu hektare areal persawahan, sehingga mampu meningkatkan produksi pangan di tiga kabupaten tersebut.
Selain itu pemerintah juga berencana membangun sejumlah bendung baru, seperti Bendung Kinarum di Kabupaten Tabalong.
Asuransi
Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pemberian bantuan teknologi pangan untuk petani, pemerintah bakal memberikan kesempatan petani di Kalimantan Selatan untuk mengasuransikan tanaman padi mereka dengan dana sebagian besar ditanggung pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian Fathurrahman mengatakan, program asuransi tanaman pertanian tersebut mulai dilaksanakan pada 2016 dengan biaya atau premi yang harus dibayar Rp188 ribu per hektare.
"Dari jumlah tersebut, petani hanya disuruh membayar sekitar Rp30 ribu sedangkan sisanya dibayar pemerintah," katanya.
Program asuransi tanaman padi tersebut dilakukan untuk melindungi petani dari kemungkinan kerugian yang cukup besar apabila terjadi bencana seperti kebanjiran atau kekeringan.
Dari premi yang dibayarkan tersebut, tambah dia, bila terjadi bencana, maka petani akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi maksimal Rp10 juta per hektare.
"Pemberian dana bantuan pertanggungan asuransi, pada tahun 2016 Kalsel baru diberikan seluas 43 ribu hektare, dari total lahan pertanian di Kalsel sekitar 500 hektare," katanya.
"Kalau tiga ribu hektare relatif kecil, hanya sekitar 0,6 persen dari total luasan lahan pertanian Kalsel, jadi Insya Allah tidak akan mengganggu produksi maupun ketahanan pangan Kalsel," katanya.
Pada 2014, produksi padi Kalsel mencapai 2,094 juta ton sedangkan pada 2015, target produksi naik menjadi 2,190 juta ton.
"Kita sangat optimistis target tersebut bisa tercapai, sebab kendati kini musim kemarau, beberapa daerah terutama pertanian lahan lebak melakukan panen raya," katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, merilis bahwa produksi padi Kalsel kini cukup bagus, sehingga ketahanan pangan cukup kuat, dan diharapkan kondisi tersebut mampu menahan laju inflasi.
Hal tersebut berdasarakan data dari Balai Besar Penelitian Pertanian Kalsel, yang menyebutkan bahwa panen padi hingga kini masih berlangsung, khususnya untuk padi lahan rawa dan pasang surut.
Salah satu sentra padi jenis tersebut berada di Kabupaten Barito Kuala, yang telah panen sejak Agustus 2015, dengan produktivitas 4,7 ton per hektare.
Pertanian Kalsel mampu mempertahankan surplus beras hingga tahun 2014, sekitar 600.000 ton beras dari produksi padi lebih dari 2 juta ton.
Progres pembangunan infrastruktur sumber daya air hingga tahun 2014 cepat, dan pemanfaatan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya hingga mencapai 78.834 hektar.
Ini mendukung ketahanan pangan dan surplus 10 juta ton beras di tahun 2014 yang telah dicanangkan presiden.
Selain padi, Kalsel juga menargetkan produksi, jagung sebanyak 115.000 ton Pipilan Kering, Kedelai 10.010 ton Biji Kering dan Daging 6.370 ton.
Gemas
Selain sektor tanaman pangan, pemerintah juga fokus mengembangkan sektor perkebunan, seperti meningkatkan kualitas karet daerah, sehingga bisa lebih memiliki daya saing dan mampu mendongkrak harga salah satu komiditas unggulan warga Kalsel ini.
Upaya meningkatkan kualitas karet tersebut, antara lain dengan pencanangan Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet (Gemas Mekar), yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Kalsel Tarmizi A Karim pada Senin (16/11) di lapangan sepakbola Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Menurut Gubernur, melalui Gemas ini, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas karet dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani karet.
"Bukan hanya mutu karet yang meningkat tetapi mutu kehidupan masyarakat petani karet yang 80 persen menggantungkan harapan di karet ini," katanya.
Menurut Tarmizi, Gemas juga merupakan salah satu langkah pemerintah membantu masyarakat petani menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan mulai di gulirkan pada Desember 2015 nanti.
"Ini adalah peluang dan upaya kita agar kita bisa tetap survive menghadapi persaingan pada masyarakat ekonomi asean, karena begitu kualitas produksi dan mutu meningkat maka dunia akan mengakuinya," tuturnya.
Diharapkan, setelah pencanangan, gerakan ini gaungnya akan terus dilakukan secara terus menerus dan juga dapat dilaksanakan di Kabupaten lainnya sehingga petani karet berhasil menikmati hasilnya, Dalam program Gemas ini, perani karet difasilitasi untuk membuat karet mentah menjadi lump dan sheet angin.
Untuk produk karet dalam bentuk lump tinggal memassalkan upaya peningkatan mutunya dengan menggunakan Deprub.
Sedangkan untuk produk karet dalam bentuk sheet angin akan dimulai dengan memperkuat kelembagaan petani karet, yakni bantuan peralatan dan permodalan yang akan dikerjasamakan dengan perbankan, serta bantuan pemasaran dengan menjalin kerja sama dengan Pemkab Muaro Jambi dan kelompok petani karet.
Tahun 2014, luas perkebunan karet lebih dari 264.000 hektar dengan produksi lebih dari 182.000 ton. Sedangkan tahun 2010 sekitar 224.000 hektar dengan produksi sekitar 135.000 ton.
Selain karet, kini pemerintah juga terus mendorong masuknya industri pengolahan lainnya, seperti minyak goreng dan industri kelapa sawit serta turunannya.
Luas perkebunan sawit di tahun 2010 lebih dari 353.000 hektar dengan produksi sekitar 516.000 ton. Meningkat menjadi 376.000 hektar lebih dengan produksi lebih dari 908.000 ton.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015