Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memprioritaskan program dan upaya pencegahan kebakaran hutan agar di masa mendatang luas hutan yang terbakar bisa dikurangi.
Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Syafriani di Amuntai Kamis mengatakan, upaya pencegahan lebih baik dilakukan pihaknya guna mengantisipasi kebakaran hutan.
"Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah terbatas dalam upaya memadamkan kebakaran lahan dan hutan, sehingga lebih baik diprioritaskan upaya pencegahan, seperti sosialisasi dan pembinaan," ujar Syafriani.
Syafriani mengatakan meski wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sekitar 89 persen didominasi rawa, namun areal yang masuk kategori Kawasan Hutan cukup luas mencapai 41 ribu hektar.
Pada musim kemarau tadi, kata Syafriani kawasan Hutan Produksi Koveksi (HPK) yang terbakar seluas 35,5 hektar.
"Luas Kawasan HPK yang terbakar tersebut berdasarkan hasil pantauan petugas kami dibeberapa kawasan hutan yang terbakar," terangnya.
Dikatakan, disamping Kawasan HPK yang terbakar juga ditemukan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) diluar kawasan hutan yang turut terbakar seluas 57,75 hektar.
Ia menuturkan, meski kawasan hutan di HSU didominasi lahan rawa, semak atau bokar, namun di musim kemarau kemaren kawasan hutannya juga rawan kebakaran dan dilaporkan terdapat sejumlah titik api.
Dilaporkan titik api banyak ditemukan di kawasan hutan di Kecamatan Banjang, Amuntai Selatan dan Paminggir.
Syafriani mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dibeberapa kecamatan, namun keberadaan kelompok ini belum efektif disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana seperti pompa air dan sebagainya.
Seiring rencana Pemerintah pusat melakukan pembuatan kanal atau sekat bakar di lahan-lahan rawan kebakaran, Syafriani berharap pembuatan kanal juga dilakukan di kawasan hutan dan lahan pertanian di Kabupaten HSU.
Sebagai upaya yang bisa ditempuh Dinas Kehutanan dalam waktu dekat terhadap lokasi Kawasan hutan yang terbakar akan dilakukan upaya penghijauan.
Ia berharap Pemerintah Daerah HSU bisa menambah alokasi anggaran untuk penghijauan karena anggaran yang tersedia terbatas.
"Selama ini kegiatan penghijuan selalu menunggu anggaran dari Pemerintah pusat, alangkah baiknya dari Pemda juga menganggarkannya," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Syafriani di Amuntai Kamis mengatakan, upaya pencegahan lebih baik dilakukan pihaknya guna mengantisipasi kebakaran hutan.
"Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah terbatas dalam upaya memadamkan kebakaran lahan dan hutan, sehingga lebih baik diprioritaskan upaya pencegahan, seperti sosialisasi dan pembinaan," ujar Syafriani.
Syafriani mengatakan meski wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sekitar 89 persen didominasi rawa, namun areal yang masuk kategori Kawasan Hutan cukup luas mencapai 41 ribu hektar.
Pada musim kemarau tadi, kata Syafriani kawasan Hutan Produksi Koveksi (HPK) yang terbakar seluas 35,5 hektar.
"Luas Kawasan HPK yang terbakar tersebut berdasarkan hasil pantauan petugas kami dibeberapa kawasan hutan yang terbakar," terangnya.
Dikatakan, disamping Kawasan HPK yang terbakar juga ditemukan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) diluar kawasan hutan yang turut terbakar seluas 57,75 hektar.
Ia menuturkan, meski kawasan hutan di HSU didominasi lahan rawa, semak atau bokar, namun di musim kemarau kemaren kawasan hutannya juga rawan kebakaran dan dilaporkan terdapat sejumlah titik api.
Dilaporkan titik api banyak ditemukan di kawasan hutan di Kecamatan Banjang, Amuntai Selatan dan Paminggir.
Syafriani mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dibeberapa kecamatan, namun keberadaan kelompok ini belum efektif disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana seperti pompa air dan sebagainya.
Seiring rencana Pemerintah pusat melakukan pembuatan kanal atau sekat bakar di lahan-lahan rawan kebakaran, Syafriani berharap pembuatan kanal juga dilakukan di kawasan hutan dan lahan pertanian di Kabupaten HSU.
Sebagai upaya yang bisa ditempuh Dinas Kehutanan dalam waktu dekat terhadap lokasi Kawasan hutan yang terbakar akan dilakukan upaya penghijauan.
Ia berharap Pemerintah Daerah HSU bisa menambah alokasi anggaran untuk penghijauan karena anggaran yang tersedia terbatas.
"Selama ini kegiatan penghijuan selalu menunggu anggaran dari Pemerintah pusat, alangkah baiknya dari Pemda juga menganggarkannya," pungkasnya.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015