Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi berpendapat, pemenfaatan Dana Alokasi Khusus atau DAK untuk SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 di provinsinya dengan swakelola.
Pendapat itu dalam percakapan dengan Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin (7/2/22) sesudah Komisinya yang juga membidangi pendidikan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMKN2 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala) beberapa hari lalu.
"Beranjak dari hasil sidak ke SMKN2 Pelaihari (65 kilometer tenggara Banjarmasin) itulah, sehingga saya berpendapat pemanfaatan DAK SMA/SMK 2022 jika memungkinkan dengan swakelola," ujar Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu, pemanfaatan DAK SMA/SMK 2022 dengan swakelola guna menghindari kekeliruan dalam realisasi.
Ia menunjuk contoh permasalahan realisasi DAK SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 seperti pada SMKN2 Pelaihari, menurut kepala sekolahnya hasil pembangunan kurang pas dengan peruntukannya.
"Hal itu terjadi, mungkin karena sistem lelang. Tapi kalau dengan sistem swakelola bisa sesuai peruntukan," ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Kalsel tersebut.
Laki-laki kelahiran "kota minyak" Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Tabalong itu mengungkapkan, DAK Tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudrestek) Republik Indonesia untuk SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa di Kalsel sebesar Rp116 miliar.
"Namun DAK 2022 tersebut belum ada rincian peruntukan, tapi yang jelas buat pembangunan atau kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pendidikan pada SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLb) di provinsi kita," demikian Firman Yusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Pendapat itu dalam percakapan dengan Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin (7/2/22) sesudah Komisinya yang juga membidangi pendidikan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMKN2 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala) beberapa hari lalu.
"Beranjak dari hasil sidak ke SMKN2 Pelaihari (65 kilometer tenggara Banjarmasin) itulah, sehingga saya berpendapat pemanfaatan DAK SMA/SMK 2022 jika memungkinkan dengan swakelola," ujar Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu, pemanfaatan DAK SMA/SMK 2022 dengan swakelola guna menghindari kekeliruan dalam realisasi.
Ia menunjuk contoh permasalahan realisasi DAK SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 seperti pada SMKN2 Pelaihari, menurut kepala sekolahnya hasil pembangunan kurang pas dengan peruntukannya.
"Hal itu terjadi, mungkin karena sistem lelang. Tapi kalau dengan sistem swakelola bisa sesuai peruntukan," ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Kalsel tersebut.
Laki-laki kelahiran "kota minyak" Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Tabalong itu mengungkapkan, DAK Tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudrestek) Republik Indonesia untuk SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa di Kalsel sebesar Rp116 miliar.
"Namun DAK 2022 tersebut belum ada rincian peruntukan, tapi yang jelas buat pembangunan atau kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pendidikan pada SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLb) di provinsi kita," demikian Firman Yusi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022