Bupati Tanah Laut HM Sukamta mengatakan, agenda dan skala prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 hendaknya dikaitkan dengan isu strategis yang terjadi saat ini dengan merumuskan kegiatan penting dan berdampak strategis terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah.
“Tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah agar kita menyusun RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin tinggi,"ujar HM Sukamta, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut dan Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, di Aula Pencerahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (20/1).
Menurut dia, pihaknya juga ingin memenuhi target-target sasaran dari RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut yang akan memasuki tahun terakhir.
"Kita berharap bisa memfokuskan untuk melakukan evaluasi dari target-target mana saja yang belum bisa terpenuhi atau belum tercapai untuk kemudian dicapai pada tahun 2023,” kata Sukamta.
Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan, ada 10 isu strategis di Kabupaten Tanah Laut saat ini, diantaranya angka kemiskinan yang meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, tren menurunnya pendapatan daerah terutama dana transfer dari pusat.
Kemudian, terang dia, peningkatan kualitas pelayanan air minum, sanitasi dan permukiman, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembinaan desa dan penataan kota, pemantapan pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan dan konsisten terhadap arah Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Sepuluh isu strategis ini harus betul-betul dijadikan prioritas kita di RKPD Tahun 2023,” harap Sukamta.
Adanya pandemi COVID-19 mendera ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, papar dia, menyebabkan angka kemiskinan di daerah tersebut dari semula 4,26 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 4,57 persen pada Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Laut.
Walaupun mengalami peningkatan, ungkap dia, tetapi tidak signifikan, sehingga masih bisa dikendalikan dengan baik.
Hal tersebut terbukti, sambung dia, dengan masih mampunya perekonomian berputar di tengah masyarakat.
“Angka Kemiskinan kita cenderung mengalami fluktuasi, bahkan meningkat seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Walaupun secara parameter perekonomian, adanya pandemi COVID-19 di Tanah Laut tidak terlalu besar pengaruhnya,"terangnya.
Hal itu, tambahnya, bisa dilihat dari penyaluran KUR kepada masyarakat yang trennya masih meningkat dengan tingkat kemacetan dana kurang dari dua persen.
"Itu artinya perekonomian masyarakat masih berjalan dengan baik,”pungkas Sukamta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
“Tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah agar kita menyusun RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin tinggi,"ujar HM Sukamta, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut dan Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, di Aula Pencerahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (20/1).
Menurut dia, pihaknya juga ingin memenuhi target-target sasaran dari RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut yang akan memasuki tahun terakhir.
"Kita berharap bisa memfokuskan untuk melakukan evaluasi dari target-target mana saja yang belum bisa terpenuhi atau belum tercapai untuk kemudian dicapai pada tahun 2023,” kata Sukamta.
Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan, ada 10 isu strategis di Kabupaten Tanah Laut saat ini, diantaranya angka kemiskinan yang meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, tren menurunnya pendapatan daerah terutama dana transfer dari pusat.
Kemudian, terang dia, peningkatan kualitas pelayanan air minum, sanitasi dan permukiman, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembinaan desa dan penataan kota, pemantapan pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan dan konsisten terhadap arah Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Sepuluh isu strategis ini harus betul-betul dijadikan prioritas kita di RKPD Tahun 2023,” harap Sukamta.
Adanya pandemi COVID-19 mendera ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, papar dia, menyebabkan angka kemiskinan di daerah tersebut dari semula 4,26 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 4,57 persen pada Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Laut.
Walaupun mengalami peningkatan, ungkap dia, tetapi tidak signifikan, sehingga masih bisa dikendalikan dengan baik.
Hal tersebut terbukti, sambung dia, dengan masih mampunya perekonomian berputar di tengah masyarakat.
“Angka Kemiskinan kita cenderung mengalami fluktuasi, bahkan meningkat seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Walaupun secara parameter perekonomian, adanya pandemi COVID-19 di Tanah Laut tidak terlalu besar pengaruhnya,"terangnya.
Hal itu, tambahnya, bisa dilihat dari penyaluran KUR kepada masyarakat yang trennya masih meningkat dengan tingkat kemacetan dana kurang dari dua persen.
"Itu artinya perekonomian masyarakat masih berjalan dengan baik,”pungkas Sukamta.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022