Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal perintis KM Delta Sembada proaktif terkait surat perijinan keselamatan berlayar.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru, Sadeli M, di Kotabaru, Kamis mengatakan, kapal perintis KM Delta Sembada sudah kembali beroperasi sekitar dua pekan lalu.
"Agar masalah keterlambatan pengurusan izin keselamatan berlayar yang bisa menyebabkan tidak beroperasinya kapal, tidak terulang kembali. Maka operator atau pihak perusahaan yang mengoperasikan kapal perintis hendaknya segera memproses perpanjangan surat izin sebelum habis berlakuknya," Sadeli menandaskan.
Dengan keterlambatan pengurusan izin keselamatan, maka KSOP juga tidak dapat mengeluarkan izin berlayar, sehingga kapal tersebut tidak dapat berlayar untuk melayani masyarakat di wilayah Pulau Sembilan dan sekitarnya ke Kotabaru, Batulicin atau sebaliknya.
Oleh karenanya, agar semuanya tetap berjalan lancar, maka diharapkan operator segera mengurus perpanjangan surat izin keselamatan sebelum masa berlakukanya segera berakhir.
Sadeli mengaku siap membantu manakala diperlukan, dengan syarat pihak operator tetap melalui prosedur yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, Pemimpin DPRD Kotabaru meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) proaktif dalam menyelesaikan tidak beroperasinya kapal perintis bagi masyarakat di kepulauan.
"Masalah terhambatnya pelayaran kapal perintis rute Kotabaru-Pulau Sembilan dan sekitarnya hampir terjadi tiap tahun. Salah satu penyebabnya surat izin keselamatan yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi eksekutif khususnya dinas terkait," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif.
Pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan pengadaan jasa layanan kapal perintis untuk periode 2016 dimajukan.
Dia mengungkapkan, ada sejumlah kemajuan program kerja penyediaan jasa layanan ini, di antaranya, interval atau jadwal pelayaran yang tadinya hanya 10 kali dalam sebulan, untuk 2016 ditingkatkan menjadi 20 kali sebulan.
Bahkan rute pelayarannya juga akan diperluas bukan hanya Kotabaru-Pulau Sembilan, tapi ditambah ke daerah-daerah kepulauan sekitar seperti Matasiri, Marabatuan dan sekitarnya.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini masih sangat kesulitan mendapatkan layanan transportasi jika hendak berinteraksi dengan daerah lainnya.
"Sudah hampir sebulan kapal perintis tidak beroperasi, masyarakat terpaksa ikut menumpang kapal nelayan apabila mau bepergian," kata Kepala Sekolah SMA Pulau Sembilan, Palawagau.
Bagi warga yang ingin berangkat untuk sebuah keperluan, mereka terpaksa mencarter kapal nelayan yang biayanya hingga Rp3 juta untuk satu pelayaran dari Pulau Marabatuan-Kotabaru.
Nakhkoda Kapal perintis KM Delta Sembada, Usman mengemukakan, tidak beroperasinya kapal perintis karena masih menunggu izin untuk mengangkut penumpang dari pihak Kementerian Perhubungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru, Sadeli M, di Kotabaru, Kamis mengatakan, kapal perintis KM Delta Sembada sudah kembali beroperasi sekitar dua pekan lalu.
"Agar masalah keterlambatan pengurusan izin keselamatan berlayar yang bisa menyebabkan tidak beroperasinya kapal, tidak terulang kembali. Maka operator atau pihak perusahaan yang mengoperasikan kapal perintis hendaknya segera memproses perpanjangan surat izin sebelum habis berlakuknya," Sadeli menandaskan.
Dengan keterlambatan pengurusan izin keselamatan, maka KSOP juga tidak dapat mengeluarkan izin berlayar, sehingga kapal tersebut tidak dapat berlayar untuk melayani masyarakat di wilayah Pulau Sembilan dan sekitarnya ke Kotabaru, Batulicin atau sebaliknya.
Oleh karenanya, agar semuanya tetap berjalan lancar, maka diharapkan operator segera mengurus perpanjangan surat izin keselamatan sebelum masa berlakukanya segera berakhir.
Sadeli mengaku siap membantu manakala diperlukan, dengan syarat pihak operator tetap melalui prosedur yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, Pemimpin DPRD Kotabaru meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) proaktif dalam menyelesaikan tidak beroperasinya kapal perintis bagi masyarakat di kepulauan.
"Masalah terhambatnya pelayaran kapal perintis rute Kotabaru-Pulau Sembilan dan sekitarnya hampir terjadi tiap tahun. Salah satu penyebabnya surat izin keselamatan yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi eksekutif khususnya dinas terkait," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif.
Pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan pengadaan jasa layanan kapal perintis untuk periode 2016 dimajukan.
Dia mengungkapkan, ada sejumlah kemajuan program kerja penyediaan jasa layanan ini, di antaranya, interval atau jadwal pelayaran yang tadinya hanya 10 kali dalam sebulan, untuk 2016 ditingkatkan menjadi 20 kali sebulan.
Bahkan rute pelayarannya juga akan diperluas bukan hanya Kotabaru-Pulau Sembilan, tapi ditambah ke daerah-daerah kepulauan sekitar seperti Matasiri, Marabatuan dan sekitarnya.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini masih sangat kesulitan mendapatkan layanan transportasi jika hendak berinteraksi dengan daerah lainnya.
"Sudah hampir sebulan kapal perintis tidak beroperasi, masyarakat terpaksa ikut menumpang kapal nelayan apabila mau bepergian," kata Kepala Sekolah SMA Pulau Sembilan, Palawagau.
Bagi warga yang ingin berangkat untuk sebuah keperluan, mereka terpaksa mencarter kapal nelayan yang biayanya hingga Rp3 juta untuk satu pelayaran dari Pulau Marabatuan-Kotabaru.
Nakhkoda Kapal perintis KM Delta Sembada, Usman mengemukakan, tidak beroperasinya kapal perintis karena masih menunggu izin untuk mengangkut penumpang dari pihak Kementerian Perhubungan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015