Penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan di "Bumi Saijaan" harus menjadi fokus program Pemkab Kotabaru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi misi di bidang agrobisnis.
Demikian satu dari 36 poin rekomendasi DPRD Kabupaten Kotabaru terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022, yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, HM Mukni, AF, dilaporkan, Ahad.
"Sikap gotong-royong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah harus terus digelorakan, untuk menggugah semangat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan," terangnya.
Pemerintah hendaknya melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan agar masyarakat di pedesaan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitarnya atau membuat suatu usaha melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatannya.
Mukin juga meminta, Pemda agar dapat meningkatkan alokasi dana desa (ADD) agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan para aparatur demi terciptanya kemajuan pemerintahan desa.
Perlu adanya keseriusan dalam percepatan realisasi anggaran dalam rangka percepatan pembangunan. Dan menghilangkan ego sektoral organisasi perangkat daerah (OPD), namun yang di kedepankan pola integrasi antar OPD di lingkungan Pemkab Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Demikian satu dari 36 poin rekomendasi DPRD Kabupaten Kotabaru terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022, yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, HM Mukni, AF, dilaporkan, Ahad.
"Sikap gotong-royong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah harus terus digelorakan, untuk menggugah semangat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan," terangnya.
Pemerintah hendaknya melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan agar masyarakat di pedesaan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitarnya atau membuat suatu usaha melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatannya.
Mukin juga meminta, Pemda agar dapat meningkatkan alokasi dana desa (ADD) agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan para aparatur demi terciptanya kemajuan pemerintahan desa.
Perlu adanya keseriusan dalam percepatan realisasi anggaran dalam rangka percepatan pembangunan. Dan menghilangkan ego sektoral organisasi perangkat daerah (OPD), namun yang di kedepankan pola integrasi antar OPD di lingkungan Pemkab Kotabaru.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021