Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Martinus mengatakan pihaknya bekal memberikan sanksi kepada PNS yang terlibat dalam politik dengan mendukung atau menjadi tim sukes salah satu calon.
"Sejauh ini, kami masih belum mendapat informasi atau menemukan oknum PNS yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon atau tidak netral," ujarnya di Banjarbaru, Jumat.
Ia mengatakan, netralitas seorang PNS merupakan sikap yang tidak bisa ditawar-tawar karena sebagai aparatur pemerintah dituntut tidak berpihak terhadap pasangan calon.
Ditekankan, pihaknya sejak diberi kepercayaan menduduki jabatan wali kota sementara sudah mengingatkan kepada seluruh PNS termasuk honorer dan PTT agar bersikap netral.
"Kami tegas saja, jika ada oknum PNS tidak netral maka akan ditindak dan apabila terbukti maka sanksi tegas sesuai aturan dan ketentuan berlaku akan dijatuhkan," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya bangga terhadap PNS di lingkungan Pemkot Banjarbaru yang berpikir dan bersikap dewasa karena mampu bersikap netral dalam pilkada kota itu.
"Kami bangga karena PNS tidak ada yang saling menjatuhkan meski pun calon wali kota yang maju adalah mantan pimpinan atau bawahan," ucap Kadis PU Kalsel itu.
Disisi lain, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara situasi kondusif menjelang pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.
"Perbedaan pendapat merupakan hal biasa termasuk saling mendukung calon, tetapi semua itu jangan sampai menjadikan perpecahan sehingga bisa merusak suasana kondusif," ujarnya.
Pilkada Kota Banjarbaru diikuti tiga pasangan calon yakni Ruzaidin Noor yang merupakan mantan wali kota Banjarbaru periode 2010-2015 yang didampingi Fitri Zam-Zam.
Kemudian, Nazmi Adhani yang rela melepas jabatan terakhir sebagai Camat Landasan Ulin Banjarbaru dan berpasangan dengan Darmawan Jaya Setiawan (anggota DPRD Banjarbaru).
Calon ketiga yakni Joko Triono yang sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru didamping Soegeng S yang merupakan mantan anggota DPRd Kalsel 2010-2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Sejauh ini, kami masih belum mendapat informasi atau menemukan oknum PNS yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon atau tidak netral," ujarnya di Banjarbaru, Jumat.
Ia mengatakan, netralitas seorang PNS merupakan sikap yang tidak bisa ditawar-tawar karena sebagai aparatur pemerintah dituntut tidak berpihak terhadap pasangan calon.
Ditekankan, pihaknya sejak diberi kepercayaan menduduki jabatan wali kota sementara sudah mengingatkan kepada seluruh PNS termasuk honorer dan PTT agar bersikap netral.
"Kami tegas saja, jika ada oknum PNS tidak netral maka akan ditindak dan apabila terbukti maka sanksi tegas sesuai aturan dan ketentuan berlaku akan dijatuhkan," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya bangga terhadap PNS di lingkungan Pemkot Banjarbaru yang berpikir dan bersikap dewasa karena mampu bersikap netral dalam pilkada kota itu.
"Kami bangga karena PNS tidak ada yang saling menjatuhkan meski pun calon wali kota yang maju adalah mantan pimpinan atau bawahan," ucap Kadis PU Kalsel itu.
Disisi lain, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara situasi kondusif menjelang pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.
"Perbedaan pendapat merupakan hal biasa termasuk saling mendukung calon, tetapi semua itu jangan sampai menjadikan perpecahan sehingga bisa merusak suasana kondusif," ujarnya.
Pilkada Kota Banjarbaru diikuti tiga pasangan calon yakni Ruzaidin Noor yang merupakan mantan wali kota Banjarbaru periode 2010-2015 yang didampingi Fitri Zam-Zam.
Kemudian, Nazmi Adhani yang rela melepas jabatan terakhir sebagai Camat Landasan Ulin Banjarbaru dan berpasangan dengan Darmawan Jaya Setiawan (anggota DPRD Banjarbaru).
Calon ketiga yakni Joko Triono yang sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru didamping Soegeng S yang merupakan mantan anggota DPRd Kalsel 2010-2015.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015