DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pemerintah pusat memberikan tambahan jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi provinsiny yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/Kota.
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, energi sumber daya mineral (ESDM), H Sahrujani mengemukakan itu melalui WA-nya, Sabtu (30/10).
"Harapan tersebut setelah kami Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Kamis (28/10) kemarin," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, permintaan atau harapan tambahan BBM terutama jenis Pertalet dan Pertamax setelah melihat antrean yang cukup panjang pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di provinsiny belakangan ini.
"Bahkan dari informasi yang kami terima, terkadang kosong kedua jenis BBM (Pertalet dan Pertamax) pada SPBU tertentu,",ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pada RDP tersebut forum memperkirakan kelangkaan Pertalet dan Pertamax itu karena mobilitas penggunaan kendaraan bermotor meningkatkan seiring perubahan/penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Ia mengharapkan, ke depan di Kalsel tidak ada lagi antrian atau minimal tak terjadi lagi antrian panjang mobil di SPBU untuk mendapatkan Pertalet dan Pertamax seiring peniadaan premium atau bensin.
"Oleh karena itulah, kami segera menggelar RDP dengan Pertamina dan Hiswanamigas guna tukar informasi serta mendapat dalam mengatasi permasalah yang belakangan ini di Kalsel terjadi antrean panjang mobil pada sejumlah SPBU di Kalsel," ujarnya.
"Oleh sebab itu pula, pada kesempatan pertama atau waktu segera kami akan menemui Badan Pengelolaan Hilir (BPH) Migas ke Jakarta, untuk memohon tambah jatah Pertalet dan Pertamax," demikian Sahrujani.
Sementara pada RDP bersama Komisi III DPRD Kalsel, Sales Area Manager Kalselteng Pertamina Drestanto Nandhiwardhana mengungkapkan, jika dibanding dengan Juli hingga September 2021 atau saat PPKM masih ketat, tidak masalah.
"Tetapi seiring penurunan level PPKN untuk konsumsi bahan bakar memang tampaknya naik drastis, karena aktivitas masyarakat mulai normal atau kembali naik," ujarnya.
“Aktivitas masyarakat mulai normal, jadi kebutuhan meningkat drastis, tapi dalam dua hingga tiga pekan ke depan sudah kita antisipasi,” lanjutnya.
Dia mengungkapkan, untuk Pertamax dan Pertalet memang paling banyak digunakan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil dimana perharinya 1.750 kilo liter, sedangkan pada masa PPKM hanya 1.400 hingga 1500 kilo liter perhari.
“Untuk kouta Pertamax dan Pertale tidak ada batasan suplai selalu siap bahkan saat ini kapal-kapal kita sudah masuk,” tegasnya.
Mengenai adanya pemanfaatan kesempatan warga yang melangsir untuk menjual kembali dengan harga tinggi dieceran, dia menyatakan, pihaknya sulit mengewasi.
"Sulit membedakan pelangsir dan masyarakat secara umumnnya sebab secara normal boleh beli dengan 60 liter. Kemudian kembali membeli di SPBU lain dengan jumlah yang sama," demikian Drestanto.
Sedangkan Ketua Hiswanamigas Kalsel Hj Syarifah Rugayah menyatakan, pihaknya organisasinya siap penyalurkan BBM ke SPBU sesuai ketentuan kalau memang persediaan ada.
"Kami ini kan mitra Pertamina dalam upaya memberikan pelayanan sebaik mungkin, baik terhadap penyedia maupun pengguna bahan bakar minyak tersebut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, energi sumber daya mineral (ESDM), H Sahrujani mengemukakan itu melalui WA-nya, Sabtu (30/10).
"Harapan tersebut setelah kami Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Kamis (28/10) kemarin," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, permintaan atau harapan tambahan BBM terutama jenis Pertalet dan Pertamax setelah melihat antrean yang cukup panjang pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di provinsiny belakangan ini.
"Bahkan dari informasi yang kami terima, terkadang kosong kedua jenis BBM (Pertalet dan Pertamax) pada SPBU tertentu,",ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pada RDP tersebut forum memperkirakan kelangkaan Pertalet dan Pertamax itu karena mobilitas penggunaan kendaraan bermotor meningkatkan seiring perubahan/penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Ia mengharapkan, ke depan di Kalsel tidak ada lagi antrian atau minimal tak terjadi lagi antrian panjang mobil di SPBU untuk mendapatkan Pertalet dan Pertamax seiring peniadaan premium atau bensin.
"Oleh karena itulah, kami segera menggelar RDP dengan Pertamina dan Hiswanamigas guna tukar informasi serta mendapat dalam mengatasi permasalah yang belakangan ini di Kalsel terjadi antrean panjang mobil pada sejumlah SPBU di Kalsel," ujarnya.
"Oleh sebab itu pula, pada kesempatan pertama atau waktu segera kami akan menemui Badan Pengelolaan Hilir (BPH) Migas ke Jakarta, untuk memohon tambah jatah Pertalet dan Pertamax," demikian Sahrujani.
Sementara pada RDP bersama Komisi III DPRD Kalsel, Sales Area Manager Kalselteng Pertamina Drestanto Nandhiwardhana mengungkapkan, jika dibanding dengan Juli hingga September 2021 atau saat PPKM masih ketat, tidak masalah.
"Tetapi seiring penurunan level PPKN untuk konsumsi bahan bakar memang tampaknya naik drastis, karena aktivitas masyarakat mulai normal atau kembali naik," ujarnya.
“Aktivitas masyarakat mulai normal, jadi kebutuhan meningkat drastis, tapi dalam dua hingga tiga pekan ke depan sudah kita antisipasi,” lanjutnya.
Dia mengungkapkan, untuk Pertamax dan Pertalet memang paling banyak digunakan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil dimana perharinya 1.750 kilo liter, sedangkan pada masa PPKM hanya 1.400 hingga 1500 kilo liter perhari.
“Untuk kouta Pertamax dan Pertale tidak ada batasan suplai selalu siap bahkan saat ini kapal-kapal kita sudah masuk,” tegasnya.
Mengenai adanya pemanfaatan kesempatan warga yang melangsir untuk menjual kembali dengan harga tinggi dieceran, dia menyatakan, pihaknya sulit mengewasi.
"Sulit membedakan pelangsir dan masyarakat secara umumnnya sebab secara normal boleh beli dengan 60 liter. Kemudian kembali membeli di SPBU lain dengan jumlah yang sama," demikian Drestanto.
Sedangkan Ketua Hiswanamigas Kalsel Hj Syarifah Rugayah menyatakan, pihaknya organisasinya siap penyalurkan BBM ke SPBU sesuai ketentuan kalau memang persediaan ada.
"Kami ini kan mitra Pertamina dalam upaya memberikan pelayanan sebaik mungkin, baik terhadap penyedia maupun pengguna bahan bakar minyak tersebut," ujarnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021