Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru meminta agar Dinas Lingkungan Hidup menggencarkan sosialisasi retribusi pelayanan sampah untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi layanan itu.
"Kami minta Dinas LH gencarkan sosialisasi retribusi pelayanan sampah karena potensinya besar untuk menambah penerimaan daerah," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto, Sabtu.
Ia mengatakan, pihaknya bersama anggota komisi yang membidangi keuangan itu sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas LH dan mendapati sejumlah kendala yang dihadapi dinas teknis lingkup Pemkot Banjarbaru itu.
Disebutkan, raker yang dilaksanakan, Senin (6/9) membahas tiga masalah yakni evaluasi pencapaian retribusi pelayanan sampah, laboratorium dan retribusi pelayanan sedot kakus yang dilaksanakan dinas tersebut.
"Beberapa kendala terungkap dalam raker seperti pemungutan retribusi pelayanan sampah tidak adanya seksi yang menangani khusus retribusi, dan kurangnya sosialisasi," ucap politisi muda PDIP itu.
Selain itu, juga belum adanya kerja sama dengan pihak terkait dalam pemungutan disamping masalah di laboratorium karena peralatan sarana dan prasarana belum lengkap dan rusak serta belum ada akreditasi.
"Harapan kami, sosialisasi retribusi pelayanan sampah digencarkan pada pelaku usaha sehingga penerimaan daerah lebih optimal apalagi potensi retribusi yang diatur dalam perda dan perwali cukup besar," kata dia.
Dikatakan, pihaknya juga meminta dibangun laboratorium lingkungan yang berakreditasi sehingga dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pelaku usaha di Banjarbaru mendapat layanan sesuai kebutuhannya.
Sementara itu, realisasi penerimaan hingga Agustus 2021 atas retribusi pelayanan sampah baru tercapai Rp243.7 juta dari target Rp400 juta atau 60 persen, laboratorium Rp27,5 juta (36 persen) dari target Rp75,5 juta dan pelayanan sedot kakus Rp62,7 dari target Rp60 juta atau 103 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Kami minta Dinas LH gencarkan sosialisasi retribusi pelayanan sampah karena potensinya besar untuk menambah penerimaan daerah," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto, Sabtu.
Ia mengatakan, pihaknya bersama anggota komisi yang membidangi keuangan itu sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas LH dan mendapati sejumlah kendala yang dihadapi dinas teknis lingkup Pemkot Banjarbaru itu.
Disebutkan, raker yang dilaksanakan, Senin (6/9) membahas tiga masalah yakni evaluasi pencapaian retribusi pelayanan sampah, laboratorium dan retribusi pelayanan sedot kakus yang dilaksanakan dinas tersebut.
"Beberapa kendala terungkap dalam raker seperti pemungutan retribusi pelayanan sampah tidak adanya seksi yang menangani khusus retribusi, dan kurangnya sosialisasi," ucap politisi muda PDIP itu.
Selain itu, juga belum adanya kerja sama dengan pihak terkait dalam pemungutan disamping masalah di laboratorium karena peralatan sarana dan prasarana belum lengkap dan rusak serta belum ada akreditasi.
"Harapan kami, sosialisasi retribusi pelayanan sampah digencarkan pada pelaku usaha sehingga penerimaan daerah lebih optimal apalagi potensi retribusi yang diatur dalam perda dan perwali cukup besar," kata dia.
Dikatakan, pihaknya juga meminta dibangun laboratorium lingkungan yang berakreditasi sehingga dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pelaku usaha di Banjarbaru mendapat layanan sesuai kebutuhannya.
Sementara itu, realisasi penerimaan hingga Agustus 2021 atas retribusi pelayanan sampah baru tercapai Rp243.7 juta dari target Rp400 juta atau 60 persen, laboratorium Rp27,5 juta (36 persen) dari target Rp75,5 juta dan pelayanan sedot kakus Rp62,7 dari target Rp60 juta atau 103 persen.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021