Sekitar 200 dari 1.978 desa di Kalimantan Selatan hingga sekarang belum memiliki bidan meski tiga tahun terakhir pemerintah provinsi setempat sudah mengangkat lulusan akademi kebidanan sebagai pegawai tidak tetap.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin ketika dimintai konfirmasi di Banjarmasin, Minggu menargetkan dua tahun ke depan desa-desa tersebut sudah ada bidannya.

Dia berharap bidan desa yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap (PTT) itu mampu menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang kondisinya masih tinggi di provinsi ini.

"Tingginya AKI dan AKB kini menjadi PR khusus Pemerintah Provinsi Kalsel yang harus sama-sama diselesaikan dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Menurut gubernur, tingginya angka kematian ibu dan bayi salah satu penyebabnya belum adanya bidan desa yang membantu persalinan masyarakat.

"Oleh sebab itu, kami menargetkan dua tahun ke depan, semua desa di Kalsel sudah memiliki bidan desa yang berpendidikan minimal deploma tiga (D-3) dan profesional di bidangnya," katanya menandaskan.

Rudy berharap tenaga bidan tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perdesaan.

Dengan bidan desa yang profesional dalam memberikan pertolongan terhadap persalinan, dia berharap nantinya di Kalsel akan lahir generasi muda yang sehat dan cerdas sehingga mampu bersaing di pasar global.

Pewarta:

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010