DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Target penilaian laporan keuangan 2021 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sorotan dan harus diprioritaskan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HST H Rachmadi dan didampingi wakil ketua Taufik Rahman bersama Bupati HST H Aulia Oktafiandi. Sedangkan draf Raperda dibacakan oleh Sekretaris DPRD HST Subhani, Selasa (3/8/2021).
Sebelum disahkan, DPRD HST melalui juru bicara Pansus Ustadz Supriadi memberikan laporan terhadap Raperda tersebut. Pihaknya menilai memang sudah sesuai dengan harapan, namun perlu juga diberikan sedikit catatan untuk perbaikan terutama masalah laporan keuangan 2020 yang hanya mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Hal ini patut disayangkan, mengingat dengan mendapatkan Opini WDP, ada beberapa konsekuensi dan dampak terhadap APBD kita, salah satunya adalah adanya potensi sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat tidak bisa kita peroleh," katanya.
Untuk itu, perlu dilakukan berbagai langkah maupun upaya di 2021 ini, agar nantinya HST dapat kembali meraih penilaian WTP dalam pengelolaan keuangan oleh BPK. "Kami berharap dan berkeyakinan, dengan kepemimpinan Bupati sekarang ini, tahun depan Insyaallah HST akan kembali WTP," kata Supriadi.
Pihaknya juga berharap, Pemkab HST seyogyanya dapat meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor-sektor lain yang masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya.
"Mengefektifkan dan mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang didasarkan pada azas manfaat, serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kesejahteraannya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati HST H Aulia Oktafiandi sangat mengapresiasi beberapa masukan dan kritik terkait perbaikan Raperda tersebut. "Masukan dari DPRD ini akan menjadi perhatian yang serius kami, terutama masalah target WTP, oleh sebab itu kami memohon dukungan semua pihak agar jajaran pemerintahan bekerja secara maksimal dan berjalan dengan baik," kata Aulia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HST H Rachmadi dan didampingi wakil ketua Taufik Rahman bersama Bupati HST H Aulia Oktafiandi. Sedangkan draf Raperda dibacakan oleh Sekretaris DPRD HST Subhani, Selasa (3/8/2021).
Sebelum disahkan, DPRD HST melalui juru bicara Pansus Ustadz Supriadi memberikan laporan terhadap Raperda tersebut. Pihaknya menilai memang sudah sesuai dengan harapan, namun perlu juga diberikan sedikit catatan untuk perbaikan terutama masalah laporan keuangan 2020 yang hanya mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Hal ini patut disayangkan, mengingat dengan mendapatkan Opini WDP, ada beberapa konsekuensi dan dampak terhadap APBD kita, salah satunya adalah adanya potensi sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat tidak bisa kita peroleh," katanya.
Untuk itu, perlu dilakukan berbagai langkah maupun upaya di 2021 ini, agar nantinya HST dapat kembali meraih penilaian WTP dalam pengelolaan keuangan oleh BPK. "Kami berharap dan berkeyakinan, dengan kepemimpinan Bupati sekarang ini, tahun depan Insyaallah HST akan kembali WTP," kata Supriadi.
Pihaknya juga berharap, Pemkab HST seyogyanya dapat meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor-sektor lain yang masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya.
"Mengefektifkan dan mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang didasarkan pada azas manfaat, serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kesejahteraannya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati HST H Aulia Oktafiandi sangat mengapresiasi beberapa masukan dan kritik terkait perbaikan Raperda tersebut. "Masukan dari DPRD ini akan menjadi perhatian yang serius kami, terutama masalah target WTP, oleh sebab itu kami memohon dukungan semua pihak agar jajaran pemerintahan bekerja secara maksimal dan berjalan dengan baik," kata Aulia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021