Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, Samanhudin Muharam mengatakan pencairan dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebesar Rp110 miliar kini tinggal menunggu penandatanganan naskah hibah daerah.
"Ada beberapa item yang harus dilakukan revisi pada naskah hibah daerah, kemungkinan beberapa hari ke depan, pencairan dana sudah bisa dilakukan," kata Samanhudin di Banjarmasin, Kamis.
Dana tersebut, kata dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, untuk Provinsi Kalimantan Selatan serta Pilkada pada tujuh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tersebut, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Saat ini, kata dia, KPU telah melakukan berbagai tahapan, antara lain adalah menindaklanjuti draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah dikonsultasika ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, membuat keputusan pedoman teknis pemilihan gubernur dan bupati maupun wali kota, serta beberapa tahapan lainnya.
"Saat ini kita juga tinggal menunggu tahapan pencalonan dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye," katanya.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengungkapkan, Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2015 secara bertahap.
Penyediaan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2015 ini, melalui APBD tahun jamak sejak 2012 lalu yaitu Rp40 miliar, 2013 sebesar Rp40 miliar dan 2014 sebesar Rp50 miliar.
"Jadi pada dasarnya, persoalan dana Pilkada sudah tidak ada permasalahan berarti, karena sudah dianggarkan secara bertahap sejak beberapa tahun lalu," katanya.
Menurut Rudy, pencadangan dana pilkada menggunakan tahun jamak ini, untuk mengurangi beban APBD pada saat pelaksanaan pilkada.
"Pemerintah daerah mencadangkan dana pilkada Rp130 miliar, sehingga jika nanti dana yang diperlukan lebih besar maka beban APBD tidak terlalu besar," katanya.
Selain di tingkat provinsi, persiapan pelaksanaan Pilkada, juga sudah dilakukan di tujuh kabupaten dan kota yang mengikuti Pilkada.
Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan, saat ini terus menyiapkan perangkatnya untuk menjalankan pelaksanaan pemilu daerah.
Ketua KPU Kabupaten Balangan Aidinnor mengatakan, penyelenggaraan pemilu daerah memerlukan dana Rp9 miliar, namun jumlah itu belum cukup.
"Anggaran dana sudah ada dari APBD Rp9 miliar, tapi kami akan meminta tambahan Rp4 miliar di APBD Perubahan nanti," ujarnya.
Saat ini menurutnya, pencairan dana masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Ada beberapa item yang harus dilakukan revisi pada naskah hibah daerah, kemungkinan beberapa hari ke depan, pencairan dana sudah bisa dilakukan," kata Samanhudin di Banjarmasin, Kamis.
Dana tersebut, kata dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, untuk Provinsi Kalimantan Selatan serta Pilkada pada tujuh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tersebut, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Saat ini, kata dia, KPU telah melakukan berbagai tahapan, antara lain adalah menindaklanjuti draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah dikonsultasika ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, membuat keputusan pedoman teknis pemilihan gubernur dan bupati maupun wali kota, serta beberapa tahapan lainnya.
"Saat ini kita juga tinggal menunggu tahapan pencalonan dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye," katanya.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengungkapkan, Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2015 secara bertahap.
Penyediaan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2015 ini, melalui APBD tahun jamak sejak 2012 lalu yaitu Rp40 miliar, 2013 sebesar Rp40 miliar dan 2014 sebesar Rp50 miliar.
"Jadi pada dasarnya, persoalan dana Pilkada sudah tidak ada permasalahan berarti, karena sudah dianggarkan secara bertahap sejak beberapa tahun lalu," katanya.
Menurut Rudy, pencadangan dana pilkada menggunakan tahun jamak ini, untuk mengurangi beban APBD pada saat pelaksanaan pilkada.
"Pemerintah daerah mencadangkan dana pilkada Rp130 miliar, sehingga jika nanti dana yang diperlukan lebih besar maka beban APBD tidak terlalu besar," katanya.
Selain di tingkat provinsi, persiapan pelaksanaan Pilkada, juga sudah dilakukan di tujuh kabupaten dan kota yang mengikuti Pilkada.
Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan, saat ini terus menyiapkan perangkatnya untuk menjalankan pelaksanaan pemilu daerah.
Ketua KPU Kabupaten Balangan Aidinnor mengatakan, penyelenggaraan pemilu daerah memerlukan dana Rp9 miliar, namun jumlah itu belum cukup.
"Anggaran dana sudah ada dari APBD Rp9 miliar, tapi kami akan meminta tambahan Rp4 miliar di APBD Perubahan nanti," ujarnya.
Saat ini menurutnya, pencairan dana masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015