Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Saijaan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Sugian Noor menyatakan mahasiswa Politeknik merasa "ditunggangi".
"Mereka merasa tidak membuat surat tuntutan yang dibagi-bagikan saat berdemo di gedung DPRD Kotabaru pada Senin (13/4)," kata Sugian di Kotabaru, Minggu.
Sugian yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru mengemukakan, enam mahasiswa yang namanya tercatat dan menandatangani surat tuntutan tersebut membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak merasa membuat surat yang dibagi-bagikan.
"Tidak ada paksaan dari pihak lain, enam mahasiswa tersebut membuat surat yang menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan di atas matrei 6.000," ujarnya.
Salah satu tuntutan yang ada dalam surat yang dibagi-bagikan adalah, menuntut agar Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Saijaan (YP2S) mengganti Direktur Politeknik Kotabaru, karena beberapa alasan.
"Padahal selama ini tidak ada yang salah dalam pengelolaan Politeknik Saijaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti Direktur," paparnya.
Direktur Politeknik Kotabaru Ibnu Fauzi menyangkal dan menjelaskan semua tudingan yang disampaikan mahasiswa.
"Tidak benar ada ancaman drop out (DO) bagi mahasiswa yang tidak bayar SPP, kampus memberikan toleransi, begitu juga dengan mahasiswa kurang mampu," katanya.
Bahkan lanjut dia, apabila ada mahasiswa yang tidak mampu membayar sumbangan penyelenggaraan pendidkkan (SPP), pihaknya memberikan solusi dengan membuat surat pernyataan, sehingga kampus mengetahui.
"Semuanya berjalan sesuai aturan dan mekanisme, dan hingga detik ini tidak ada mahasiswa yang di-DO karena, tidak mampu bayar SPP," tandas Ibnu seraya menjelaskan perihal dana hibah periode 2012 yang semuanya sudah dilaporkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti).
Setelah dilakukan penyelidikan sudah clear karena semuanya melalui mekanisme yang benar, lnjut dia.
Mengenai adanya aksi mahasiswa Politeknik di DPRD Kotabaru Senin pagi, Ibnu sendiri mengaku kaget, sebab selama ini merasa tidak ada masalah terkait kebijakan dan pengelolaan Politeknik.
Dirinya menduga hal ini ada pihak lain (eksternal) yang memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan tertentu.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai memimpin rapat dengar pendapat yang mempertemukan mahasiswa dan direktur Politeknik usai berdemo mengatakan, semua itu hanya karena miss komunikasi.
"Semuanya sudah jelas, apa yang dikeluhkan dan pertanyaan mahasiswa hingga melakukan aksi, dijawab langsung oleh direktur, baik ancaman DO hingga transparansi penggunaan dana sudah dijelaskan secara tuntas," ungkap Alfisah.
Khusus menyangkut struktur dan manajemen civitas akademika, menurut Alfisah hal itu hanyalah masalah internal dan bisa dibicarakan atau musyawarahkan dengan duduk bersama antara manajemen kampus dan mahasiswa.
Apalagi lanjut dia, dari penuturan direktur, pihak kampus membuka forum terbuka guna menyerap aspirasi mahasiswa, menyangkut banyak hal, yang semuanya akan dibicarakan untuk kemudian mencarikan solusi demi kebaikan bersama.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Mereka merasa tidak membuat surat tuntutan yang dibagi-bagikan saat berdemo di gedung DPRD Kotabaru pada Senin (13/4)," kata Sugian di Kotabaru, Minggu.
Sugian yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru mengemukakan, enam mahasiswa yang namanya tercatat dan menandatangani surat tuntutan tersebut membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak merasa membuat surat yang dibagi-bagikan.
"Tidak ada paksaan dari pihak lain, enam mahasiswa tersebut membuat surat yang menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan di atas matrei 6.000," ujarnya.
Salah satu tuntutan yang ada dalam surat yang dibagi-bagikan adalah, menuntut agar Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Saijaan (YP2S) mengganti Direktur Politeknik Kotabaru, karena beberapa alasan.
"Padahal selama ini tidak ada yang salah dalam pengelolaan Politeknik Saijaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti Direktur," paparnya.
Direktur Politeknik Kotabaru Ibnu Fauzi menyangkal dan menjelaskan semua tudingan yang disampaikan mahasiswa.
"Tidak benar ada ancaman drop out (DO) bagi mahasiswa yang tidak bayar SPP, kampus memberikan toleransi, begitu juga dengan mahasiswa kurang mampu," katanya.
Bahkan lanjut dia, apabila ada mahasiswa yang tidak mampu membayar sumbangan penyelenggaraan pendidkkan (SPP), pihaknya memberikan solusi dengan membuat surat pernyataan, sehingga kampus mengetahui.
"Semuanya berjalan sesuai aturan dan mekanisme, dan hingga detik ini tidak ada mahasiswa yang di-DO karena, tidak mampu bayar SPP," tandas Ibnu seraya menjelaskan perihal dana hibah periode 2012 yang semuanya sudah dilaporkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti).
Setelah dilakukan penyelidikan sudah clear karena semuanya melalui mekanisme yang benar, lnjut dia.
Mengenai adanya aksi mahasiswa Politeknik di DPRD Kotabaru Senin pagi, Ibnu sendiri mengaku kaget, sebab selama ini merasa tidak ada masalah terkait kebijakan dan pengelolaan Politeknik.
Dirinya menduga hal ini ada pihak lain (eksternal) yang memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan tertentu.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai memimpin rapat dengar pendapat yang mempertemukan mahasiswa dan direktur Politeknik usai berdemo mengatakan, semua itu hanya karena miss komunikasi.
"Semuanya sudah jelas, apa yang dikeluhkan dan pertanyaan mahasiswa hingga melakukan aksi, dijawab langsung oleh direktur, baik ancaman DO hingga transparansi penggunaan dana sudah dijelaskan secara tuntas," ungkap Alfisah.
Khusus menyangkut struktur dan manajemen civitas akademika, menurut Alfisah hal itu hanyalah masalah internal dan bisa dibicarakan atau musyawarahkan dengan duduk bersama antara manajemen kampus dan mahasiswa.
Apalagi lanjut dia, dari penuturan direktur, pihak kampus membuka forum terbuka guna menyerap aspirasi mahasiswa, menyangkut banyak hal, yang semuanya akan dibicarakan untuk kemudian mencarikan solusi demi kebaikan bersama.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015