Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan mengakui, ketersediaan data di berbagai instansi pemerintah masih cukup lemah, sehingga menghambat upaya pengkajian dan penelitian yang dilakukan pihaknya.
Pejabat bidang ekonomi dan sumber daya alam Balitbangda Kalsel Faried di Amuntai, Jumat mengatakan, berbagai upaya pengkajian dan penelitian masih terbentur ketersediaan data di pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Faried, beberapa instansi masih enggan memberikan data, dengan berbagai alasan. meski pihaknya membawa surat rekomendasi bertandatangan dan cap Gubernur Kalsel sekalipun.
"Pernah kita mencari data sambil membawa surat yang ditandatangani Gubernur, tapi tetap tidak berhasil mendapatkan data akibat kurang ketersediaan data di beberapa instansi," kata Faried.
Pihak Balitbangda Kalsel mengungkapkan permasalahan ini, saat melakukan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Aula Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Faried mengatakan kendala ketersediaan data ini yang menjadi hambatan bagi Balitbangda Kalsel dalam melakukan kajian terhadap objek tertentu.
Hasil kajian tersebut, diharapkan bisa menjadi masukan kembali bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan upaya perbaikan dan peninglatan program dan kegiatan.
Ia mencontohkan, pernah mencoba menggali data jumlah wisatawan luar daerah dan mancanegara yang berkunjung ke Kalsel setiap tahunnya, namun data yang dicari tidak tersedia di instansi terkait, di hotel, travel dan lainnya.
"Kalau pun ada data pengunjung di hotel, tapi tidak jelas apakah yang datang menginap tersebut bertujuan untuk wisata atau bukan," terangnya.
Terkait data ini, lanjut Faried, pihak Balitbangda Kalsel meminta pemerintah daerah untuk menghimpun data yang akurat guna menyusun "roadmap" Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang prosesnya saat ini masih dalam tahap sosialisasi.
SIDa perlu dilakukan, guna mendukung masterplan percepatan dan perluasan pembangunan kawasan ekonomi 2011 -2025, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki.
Namun dalam upaya penetapan tema SIDa dimasing-masing harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar tema SIDa yang mengusung produk unggulan, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah masing-masing.
"Penetapan tema ini harus didukung data yang lengkap dan akurat, agar tema yang dipilih berupa komiditi unggulan benar-benar tepat dan berkelanjutan," katanya.
Dikatakan dasar penentuan komoditas unggulan harus memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek tehnik dan produksi, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, aspek manajemen dan legalitas, serta aspek keuangan.
Pihak Balitbangda Kalsel mengungkapkan berbagai kendala teknis dan non teknis dalam penyusunan Roadmap SIDa diantaranya kurang ketersediaan data pendukung untuk menetapkan tema SIDa yang berupa unggulan atau potensi daerah.
"Jika tidak ditunjang data yang akurat dan koordinasi yang bagus maka diskusi penentuan tema nanti bisa berlangsung berlarut-larut," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Pejabat bidang ekonomi dan sumber daya alam Balitbangda Kalsel Faried di Amuntai, Jumat mengatakan, berbagai upaya pengkajian dan penelitian masih terbentur ketersediaan data di pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Faried, beberapa instansi masih enggan memberikan data, dengan berbagai alasan. meski pihaknya membawa surat rekomendasi bertandatangan dan cap Gubernur Kalsel sekalipun.
"Pernah kita mencari data sambil membawa surat yang ditandatangani Gubernur, tapi tetap tidak berhasil mendapatkan data akibat kurang ketersediaan data di beberapa instansi," kata Faried.
Pihak Balitbangda Kalsel mengungkapkan permasalahan ini, saat melakukan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Aula Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Faried mengatakan kendala ketersediaan data ini yang menjadi hambatan bagi Balitbangda Kalsel dalam melakukan kajian terhadap objek tertentu.
Hasil kajian tersebut, diharapkan bisa menjadi masukan kembali bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan upaya perbaikan dan peninglatan program dan kegiatan.
Ia mencontohkan, pernah mencoba menggali data jumlah wisatawan luar daerah dan mancanegara yang berkunjung ke Kalsel setiap tahunnya, namun data yang dicari tidak tersedia di instansi terkait, di hotel, travel dan lainnya.
"Kalau pun ada data pengunjung di hotel, tapi tidak jelas apakah yang datang menginap tersebut bertujuan untuk wisata atau bukan," terangnya.
Terkait data ini, lanjut Faried, pihak Balitbangda Kalsel meminta pemerintah daerah untuk menghimpun data yang akurat guna menyusun "roadmap" Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang prosesnya saat ini masih dalam tahap sosialisasi.
SIDa perlu dilakukan, guna mendukung masterplan percepatan dan perluasan pembangunan kawasan ekonomi 2011 -2025, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki.
Namun dalam upaya penetapan tema SIDa dimasing-masing harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar tema SIDa yang mengusung produk unggulan, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah masing-masing.
"Penetapan tema ini harus didukung data yang lengkap dan akurat, agar tema yang dipilih berupa komiditi unggulan benar-benar tepat dan berkelanjutan," katanya.
Dikatakan dasar penentuan komoditas unggulan harus memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek tehnik dan produksi, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, aspek manajemen dan legalitas, serta aspek keuangan.
Pihak Balitbangda Kalsel mengungkapkan berbagai kendala teknis dan non teknis dalam penyusunan Roadmap SIDa diantaranya kurang ketersediaan data pendukung untuk menetapkan tema SIDa yang berupa unggulan atau potensi daerah.
"Jika tidak ditunjang data yang akurat dan koordinasi yang bagus maka diskusi penentuan tema nanti bisa berlangsung berlarut-larut," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015