Anggota DPR RI H Muhammad Nur mengingatkan potensi lonjakan kasus COVID-19 pada klaster wisata, sebab pada libur Hari Raya Idul Fitri 1442 hijrah banyak masyarakat yang mendatangi tempat wisata.
Dia pun menyoroti seperti tempat-tempat wisata di Ibu Kota Jakarta, yakni, Ragunan, Ancol dan Tansn Mini Indonesia Indah (TMII) yang sempat terjadi kerumunan pengunjung dilibur lebaran ini.
"Jadi jangan sampai terlena pengetatan protokol kesehatan di tempat wisata ini," ujar politisi Gerindra berasal dari Kalimantan Selatan tersebut, di Banjarmasin, Minggu.
Pembukaan tempat wisata di masa libur lebaran, dikatakan HM Nur, dikhawatirkan dapat menjadi pemicu melonjaknya angka penularan COVID-19.
"Saya berharap pemerintah bisa memperketat protokol Kesehatan di tempat wisata dengan memperbanyak relawan COVID-19 disebar di semua tempat wisata. Jika ada yang melanggar maka tegur," tuturnya.
Jika tetap melawan, HM Nur meminta sebaiknya ditindak tegas, karena ini penting dilakukan agar kejadian meledaknya kasus COVID-19 di India tidak terjadi di negara ini.
"Jangan berpikir bahwa vaksin yang sedang dilaksanakan merupakan obat untuk virus corona, vaksin hanyalah salah satu usaha pemerintah agar masyarakat meningkatkan imun tubuh, tapi tidak menjadi kebal terhadap virus, bukan pula menghilangkan virusnya," ingat HM Nur.
Di samping itu, HM Nur juga meminta pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat pasca vaksin diberikan agar masyarakat tidak merasa kebal dan terbebas dari bahaya virus corona.
"Saya termasuk yang sepakat adanya pelarangan mudik, tapi melihat fenomena membludaknya orang berwisata, pertanyaan saya kemudian apakan benar efektif menahan laju penyebaran virus corona dengan cara melarang mudik? Jangan-jangan malah terjadi semacam peternakan virus di tingkat lokal," kata HMR sapaan akrabnya.
Dia pun berharap, khususnya pemerintah provinsi Kalsel bisa belajar dari kasus India.
"Saya selalu membuka diri untuk diajak diskusi apabila ada hal yang menurut pemerintah daerah kurang pas terkait pembukaan tempat wisata, apapun harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan warga, tidak hanya mementingkan ekonomi semata," sebutnya.
Masukan dari daerah dikatakan HMR, tentunya akan disuarakan pada saat rapat dengan Kementerian terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ini disepakati juga salah satu tim pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Nasrullah S.Sos.I, M.A, yang menyatakan, untuk percepatan penanganan COVID-19 berharap pasca larangan mudik mesti ada upaya testing, pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) pasca larangan mudik.
"Ini akan menjadi indikator real apakah larangan mudik itu efektif dan kemudian membuka peluang untuk terbukanya kegiatan wisata lokal pasca lebaran," ujarnya.
Dia menambahkan, upaya 3T tersebut merupakan kewaspadaan serius pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar tidak terjadi tsunami COVID-19 seperti India.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Dia pun menyoroti seperti tempat-tempat wisata di Ibu Kota Jakarta, yakni, Ragunan, Ancol dan Tansn Mini Indonesia Indah (TMII) yang sempat terjadi kerumunan pengunjung dilibur lebaran ini.
"Jadi jangan sampai terlena pengetatan protokol kesehatan di tempat wisata ini," ujar politisi Gerindra berasal dari Kalimantan Selatan tersebut, di Banjarmasin, Minggu.
Pembukaan tempat wisata di masa libur lebaran, dikatakan HM Nur, dikhawatirkan dapat menjadi pemicu melonjaknya angka penularan COVID-19.
"Saya berharap pemerintah bisa memperketat protokol Kesehatan di tempat wisata dengan memperbanyak relawan COVID-19 disebar di semua tempat wisata. Jika ada yang melanggar maka tegur," tuturnya.
Jika tetap melawan, HM Nur meminta sebaiknya ditindak tegas, karena ini penting dilakukan agar kejadian meledaknya kasus COVID-19 di India tidak terjadi di negara ini.
"Jangan berpikir bahwa vaksin yang sedang dilaksanakan merupakan obat untuk virus corona, vaksin hanyalah salah satu usaha pemerintah agar masyarakat meningkatkan imun tubuh, tapi tidak menjadi kebal terhadap virus, bukan pula menghilangkan virusnya," ingat HM Nur.
Di samping itu, HM Nur juga meminta pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat pasca vaksin diberikan agar masyarakat tidak merasa kebal dan terbebas dari bahaya virus corona.
"Saya termasuk yang sepakat adanya pelarangan mudik, tapi melihat fenomena membludaknya orang berwisata, pertanyaan saya kemudian apakan benar efektif menahan laju penyebaran virus corona dengan cara melarang mudik? Jangan-jangan malah terjadi semacam peternakan virus di tingkat lokal," kata HMR sapaan akrabnya.
Dia pun berharap, khususnya pemerintah provinsi Kalsel bisa belajar dari kasus India.
"Saya selalu membuka diri untuk diajak diskusi apabila ada hal yang menurut pemerintah daerah kurang pas terkait pembukaan tempat wisata, apapun harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan warga, tidak hanya mementingkan ekonomi semata," sebutnya.
Masukan dari daerah dikatakan HMR, tentunya akan disuarakan pada saat rapat dengan Kementerian terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ini disepakati juga salah satu tim pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Nasrullah S.Sos.I, M.A, yang menyatakan, untuk percepatan penanganan COVID-19 berharap pasca larangan mudik mesti ada upaya testing, pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) pasca larangan mudik.
"Ini akan menjadi indikator real apakah larangan mudik itu efektif dan kemudian membuka peluang untuk terbukanya kegiatan wisata lokal pasca lebaran," ujarnya.
Dia menambahkan, upaya 3T tersebut merupakan kewaspadaan serius pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar tidak terjadi tsunami COVID-19 seperti India.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021