Banjarmasin, (Antaranews Kalsel )- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan kementeriannya akan segera melaksanakan program kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi profesi sesuai dengan keahliannya.
Menurut Menteri di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menargetkan di tahun 2015 ini, kompetensi tenaga kerja tersebut mulai dilaksanakan, sehingga profesionalisme tenaga kerja Indonesia benar-benar handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.
Kompeternsi tersebut dilakukan, tambah dia, sebagai upaya menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kini mulai diterapkan di Indonesia.
"Seluruh pekerja yang memasuki usia produktif, perlu didorong untuk memiliki kompetensi tertentu, sehingga perlu diupayakan percepatan program sertifikasi dan kompetensi pekerja," katanya.
Menurut dia, cukup banyak pekerja di Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya juga belum memiliki sertifikasi sesuai dengan profesinya, seperti di pelabuhan, banyak sopir atau driver yang belum memenuhi standar nasional dan internasional.
Kedatangan Kemenaker di Banjarmasin, pada Jumat (13/3) hingga Sabtu (14/3) dalam rangka untuk dialog bersama buruh pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan menggali berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurut Menteri, dialog menjadi salah satu hal yang cukup positif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya akan terus mendorong dunia usaha dan serikat pekerja untuk mengintensifkan dialog sosia,l sebagai instrumen untuk membicarakan persoalan mereka dan mencari solusi terbaik.
"Untuk itu, kepala daerah harus memfasilitasinya, hingga persoalan tersebut selesai, terutama untuk menyambut MEA 2015 ini," katanya.
Menaker memastikan, sektor ketenagakerjaan menjadi prioritas utama dalam setiap regulasi, persoalan tenaga kerja harus mendapata perhatian, terutama untuk hubungan kerja sektor maritim, yang selama ini dipandang unik dan seringkali penyelesaiannya tidak cukup clear.
Sisi ketenagakerjaan di pelabuhan, juga harus diperbaiki, tambah Hanif, untuk memastikan persoalan tenaga kerja di pelabuhan benar-benar bisa diselesaikan dengan baik sehingga produktifitas pekerja juga menjadi lebih baik.
"Dialog soial menjadi kunci hubunga industrial yang produktif dan sehat," kata Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri saat berdialog dengan pekerja di lingkungan PT Pelindo III Banjarmasin, Jumat (13/3).
Dalam kunjungannya di Pelindo III Banjarmasin, Menaker ingin mendengar persoalan-persoalan perburuhan di lingkungan pelabuhan Banjarmasin, terutama menyangkut perlindungan dan kesejahteraan pekerja bongkar muat.
Pemerintah berkewajiban memastikan hubunga kerja yang jelas antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja, sehingga tujuan memberikan perlindungan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dapat di peroleh pekerja.
Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia Kalselteng Djumaderi Masrun mengatakan, selama ini cukup banyak persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.
Salah satunya adalah, adanya monopoli kerja oleh pemilik barang, seperti pekerjaan bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh pemilik barang, seharusnya pekerjaan tersebut merupakan porsi pekerja pelabuhan yang tergabung dalam asosiasi.
"Selama ini pemerintah daerah tidak menyentuh tenaga kerja bongkar muat (TKBM), mereka hanya tahu buruh pelabuhan," kata Ketua Koperasi TKBM Samudera Nusantara Rusdiansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Menurut Menteri di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menargetkan di tahun 2015 ini, kompetensi tenaga kerja tersebut mulai dilaksanakan, sehingga profesionalisme tenaga kerja Indonesia benar-benar handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.
Kompeternsi tersebut dilakukan, tambah dia, sebagai upaya menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kini mulai diterapkan di Indonesia.
"Seluruh pekerja yang memasuki usia produktif, perlu didorong untuk memiliki kompetensi tertentu, sehingga perlu diupayakan percepatan program sertifikasi dan kompetensi pekerja," katanya.
Menurut dia, cukup banyak pekerja di Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya juga belum memiliki sertifikasi sesuai dengan profesinya, seperti di pelabuhan, banyak sopir atau driver yang belum memenuhi standar nasional dan internasional.
Kedatangan Kemenaker di Banjarmasin, pada Jumat (13/3) hingga Sabtu (14/3) dalam rangka untuk dialog bersama buruh pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan menggali berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurut Menteri, dialog menjadi salah satu hal yang cukup positif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya akan terus mendorong dunia usaha dan serikat pekerja untuk mengintensifkan dialog sosia,l sebagai instrumen untuk membicarakan persoalan mereka dan mencari solusi terbaik.
"Untuk itu, kepala daerah harus memfasilitasinya, hingga persoalan tersebut selesai, terutama untuk menyambut MEA 2015 ini," katanya.
Menaker memastikan, sektor ketenagakerjaan menjadi prioritas utama dalam setiap regulasi, persoalan tenaga kerja harus mendapata perhatian, terutama untuk hubungan kerja sektor maritim, yang selama ini dipandang unik dan seringkali penyelesaiannya tidak cukup clear.
Sisi ketenagakerjaan di pelabuhan, juga harus diperbaiki, tambah Hanif, untuk memastikan persoalan tenaga kerja di pelabuhan benar-benar bisa diselesaikan dengan baik sehingga produktifitas pekerja juga menjadi lebih baik.
"Dialog soial menjadi kunci hubunga industrial yang produktif dan sehat," kata Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri saat berdialog dengan pekerja di lingkungan PT Pelindo III Banjarmasin, Jumat (13/3).
Dalam kunjungannya di Pelindo III Banjarmasin, Menaker ingin mendengar persoalan-persoalan perburuhan di lingkungan pelabuhan Banjarmasin, terutama menyangkut perlindungan dan kesejahteraan pekerja bongkar muat.
Pemerintah berkewajiban memastikan hubunga kerja yang jelas antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja, sehingga tujuan memberikan perlindungan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dapat di peroleh pekerja.
Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia Kalselteng Djumaderi Masrun mengatakan, selama ini cukup banyak persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.
Salah satunya adalah, adanya monopoli kerja oleh pemilik barang, seperti pekerjaan bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh pemilik barang, seharusnya pekerjaan tersebut merupakan porsi pekerja pelabuhan yang tergabung dalam asosiasi.
"Selama ini pemerintah daerah tidak menyentuh tenaga kerja bongkar muat (TKBM), mereka hanya tahu buruh pelabuhan," kata Ketua Koperasi TKBM Samudera Nusantara Rusdiansyah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015