Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muharram menyatakan bahwa persoalan ketahanan pangan memerlukan perhatian dan penanganan serius.
"Tanpa perhatian dan penanganan serius, jangankan bisa bertahan dalam ketahanan pangan, tapi sebaliknya bisa menurun," katanya di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, lajut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) harus lebih serius menangani usaha pertanian tanaman pangan.
"Walau Kalsel surplus beras, tapi jika perhatian dan penanganan pemerintah daerah kurang serius, maka surplus tersebut tak akan menaik atau bisa makin berkurang," lanjutnya.
Karena itu pula dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalsel yang berlangsung di Banjarbaru, mulai 10 Maret 2015, tuturnya, dia banyak bicara masalah pertanian.
Musrenbang Kalsel yang berlangsung di "Kota Idaman" Banjarbaru -- 35 kilometer utara Banjarmasin-- itu sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota tersebut pada tahun 2016.
Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, untuk peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, terutama padi, ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian, di antaranya sarana produksi padi (saprodi).
"Dari sejumlah saprodi tersebut selama ini bermasalah dan sulit mengatasi, yaitu mengenai benih/bibit padi, terkadang penyediaan tidak tepat waktu saat mulai musim tanam," tuturnya.
Sebagai contoh untuk musim tanam (MT) April - September 2015 di Kalsel, kemungkinkan benih baru tersedia pada Mei, dan itu pun belum tentu mencukupi kebutuhan, ujarnya.
"Kalau masalah lain, seperti pupuk relatif mudah teratasi, kendati juga sering atau hampir tiap musim tanaman menjadi keluhan petani," kata Muharram.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Tanpa perhatian dan penanganan serius, jangankan bisa bertahan dalam ketahanan pangan, tapi sebaliknya bisa menurun," katanya di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, lajut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) harus lebih serius menangani usaha pertanian tanaman pangan.
"Walau Kalsel surplus beras, tapi jika perhatian dan penanganan pemerintah daerah kurang serius, maka surplus tersebut tak akan menaik atau bisa makin berkurang," lanjutnya.
Karena itu pula dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalsel yang berlangsung di Banjarbaru, mulai 10 Maret 2015, tuturnya, dia banyak bicara masalah pertanian.
Musrenbang Kalsel yang berlangsung di "Kota Idaman" Banjarbaru -- 35 kilometer utara Banjarmasin-- itu sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota tersebut pada tahun 2016.
Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, untuk peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, terutama padi, ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian, di antaranya sarana produksi padi (saprodi).
"Dari sejumlah saprodi tersebut selama ini bermasalah dan sulit mengatasi, yaitu mengenai benih/bibit padi, terkadang penyediaan tidak tepat waktu saat mulai musim tanam," tuturnya.
Sebagai contoh untuk musim tanam (MT) April - September 2015 di Kalsel, kemungkinkan benih baru tersedia pada Mei, dan itu pun belum tentu mencukupi kebutuhan, ujarnya.
"Kalau masalah lain, seperti pupuk relatif mudah teratasi, kendati juga sering atau hampir tiap musim tanaman menjadi keluhan petani," kata Muharram.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015