Wagub Lantik 426 Pejabat Struktural

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan melantik 426 pejabat eselon III  dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (3/3).

Menurut Wagub, pelantikan tersebut sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan agar berjalan lebih maksimal lagi dibandingkan dengan masa sebelumnya.

"Saya tegaskan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kinerja para pejabat dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Untuk itu, tambah Wagub, ada pejabat yang perlu dimutasi untuk penyegaran organisasi, dan ada pula yang mendapat promosi, sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, termasuk mengisi jabatan yang masih kosong.

Selain itu, pelantikan ini juga sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008.

Juga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut mantan Wali Kota Banjarbaru tersebut menyampaikan, pejabat yang dilantik hari ini harus selalu ingat dengan posisi dan amanah jabatan yang ada di pundak. Jabatan itu bukan suatu kemegahan, jabatan juga tidak selalu menguntungkan dan bahkan ada yang tergelincir karena jabatan yang diembannya.

"Karena itu, waspada dan berhati-hatilah terhadap jabatan, agar jabatan yang kita pegang dapat membawa kebaikan bagi semuanya. Dengan jabatan yang dipercayakan , saya berharap agar tugas utama kita sebagai pelayan masyarakat bisa dilaksanakan secara maksimal," harapnya.

Dikatakan Wagub, semua harus menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan tertib administrasi.

"Selain itu, kita harus mempertahankan laporan keuangan yang sudag mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di tahun  2015 ini harus dipercepat dan direncanakan dengan matang.

Sehingga serapan anggaran bisa kita tingkatkan. Di tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Prov. Kalsel 2011-2015, saya harapkan kita bisa mampu mencapai hasil yang bagus dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan," ungkapnya.