Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kotabaru, segera memanggil pihak Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, untuk membicarakan biaya percetakan ijazah.
"Kami mendapatkan informasi, bahwa banyak mahasiswa mengeluh karena belum bisa mengambil ijazah. Padahal, mereka sudah diwisuda," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Mukni, di Kotabaru, Jumat.
Setelah berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi, lanjut Mukni, pihak perguruan tinggi mengalami kesulitan biaya untuk mencetak ijazah, karena biaya mencetak ijazah mahasiswa dibantu oleh pemerintah daerah melalui dana APBD.
Tetapi kata dia, dana tersebut menurut informasi dari pihak perguruan tinggi, bahwa dana bantuan itu belum cair dari dinas pendidikan.
"Agar masalah tersebut segera tuntas, kami akan mengundang kedua belah pihak, pihak dinas pendidikan dan perguruan tinggi yang mendapatkan alokasi dana bantuan mencetak ijazah," tutur Mukni.
Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru Joni Anwar, mengaku siap untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kotabaru terkait dana bantuan mencetak ijazah.
"Menurut staf, dana bantuan mencetak ijazah tersebut sudah dicairkan di bendahara. Tetapi untuk memastikannya kami, kami akan meminta data kapan dicairkan, dan siapa yang mencairkannya," terang Joni dengan tidak menyebutkan jumlah bantuan yang dimaksud.
Joni mengakui pada APBD 2014, Dinas Pendidikan Kotabaru memberikan bantuan untuk beberapa perguruan tinggi di Kotabaru.
"Namun besarnya, kami tidak hafal berapa besarnya bantuan untuk setiap perguruan tinggi, namun yang pasti jumlahnya bervariasi," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kami mendapatkan informasi, bahwa banyak mahasiswa mengeluh karena belum bisa mengambil ijazah. Padahal, mereka sudah diwisuda," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Mukni, di Kotabaru, Jumat.
Setelah berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi, lanjut Mukni, pihak perguruan tinggi mengalami kesulitan biaya untuk mencetak ijazah, karena biaya mencetak ijazah mahasiswa dibantu oleh pemerintah daerah melalui dana APBD.
Tetapi kata dia, dana tersebut menurut informasi dari pihak perguruan tinggi, bahwa dana bantuan itu belum cair dari dinas pendidikan.
"Agar masalah tersebut segera tuntas, kami akan mengundang kedua belah pihak, pihak dinas pendidikan dan perguruan tinggi yang mendapatkan alokasi dana bantuan mencetak ijazah," tutur Mukni.
Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru Joni Anwar, mengaku siap untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kotabaru terkait dana bantuan mencetak ijazah.
"Menurut staf, dana bantuan mencetak ijazah tersebut sudah dicairkan di bendahara. Tetapi untuk memastikannya kami, kami akan meminta data kapan dicairkan, dan siapa yang mencairkannya," terang Joni dengan tidak menyebutkan jumlah bantuan yang dimaksud.
Joni mengakui pada APBD 2014, Dinas Pendidikan Kotabaru memberikan bantuan untuk beberapa perguruan tinggi di Kotabaru.
"Namun besarnya, kami tidak hafal berapa besarnya bantuan untuk setiap perguruan tinggi, namun yang pasti jumlahnya bervariasi," paparnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015