Pengurus National Paralympic Commite (NPC) Kabupaten Balangan mengeluhkan minimnya anggaran pembinaan atlet kepada DPRD Balangan.
Keluhan tersebut disampaikan Wakil Ketua NPC Balangan dr Ferry di Paringin, Selasa (26/1) saat melakukan audiensi dengan DPRD Balangan menanyakan hak antara atlet difabel dengan atlet nondifabel di Balangan.
Menurut dia, pada 2021 NPC Balangan hanya mendapat anggaran sebesar Rp300 juta, tentunya dengan anggaran tersebut dirasa kurang.
“Atlet NPC sudah membawa nama harum daerah sampai ke Asia. Biaya pembinaan dan beli peralatan untuk atlet disabilitas harganya cukup mahal. sehingga dengan anggaran yang ada, kami rasa kurang memadai,” ujarnya.
Menurut dia, atlet difabel juga sama-sama memiliki kesempatan berprestasi. Terutama untuk membela nama baik Balangan sama seperti atlet normal lainnya.
“Prestasi atlet difabel tidak kalah dengan prestasi atlet KONI, bahkan terdapat beberapa atlet difabel yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi hingga nasional, bahkan juga ada yang sampai tingkat asia pada Asian Para Games,” katanya.
Namun, tegas dr Ferry, ada perbedaan berkaitan hak di antara keduanya. Ia berharap agar pihak terkait dapat menghilangkan perbedaan antara atlet difabel dengan atlet nondifabel.
"Atlet difabel juga menginginkan hak yang sama," katanya.
Disebutkan dia, dalam UU No 8 tahun 2016 pasal 53 ayat (1) pemerintah, BUMN, BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
“Nah di sini kami berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir para atlet disabilitas yang berprestasi, memberikan lowongan tempat bekerja, misal di Dispora,” kata Ferry.
Mendengar itu, perwakilan BKD Balangan mengatakan jika soal anggaran, dirasa masih kurang dan sifatnya sangat diperlukan, bisa saja dilakukan penambahan dengan menggeser anggaran yang lain.
Menanggapi dari BKD Balangan, salah satu anggota dewan, Rusdy menekankan agar atlet disabilitas mendapatkan perhatian khusus.
“Apa yang disampaikan oleh BKD tadi yang memperbolehkan melakukan penggeseran anggaran dan itu tidak menyalahi aturan, maka diharapkan anggaran untuk NPC Balangan bisa ditambah,” saran dia.
Menurut dia, selama itu tidak menyalahi aturan, maka dewan menyarankan anggaran untuk NPC Balangan ditambah.
"Kami siap memberikan persetujuan,” ujarnya.
Anggota dewan lainnya, Dadang sangat mengapresiasi prestasi yang telah diraih para atlet disabilitas yang tergabung dalam NPC Balangan.
“Memang selayaknya pemerintah daerah bisa mengakomodir mereka dengan mempekerjakan mereka yang sudah berprestasi," tegasnya.
Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dengan tegas siap memfasilitasi pengurus NPC bertemu dengan pihak pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan apa yang diharapkan NPC Balangan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah,” harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Keluhan tersebut disampaikan Wakil Ketua NPC Balangan dr Ferry di Paringin, Selasa (26/1) saat melakukan audiensi dengan DPRD Balangan menanyakan hak antara atlet difabel dengan atlet nondifabel di Balangan.
Menurut dia, pada 2021 NPC Balangan hanya mendapat anggaran sebesar Rp300 juta, tentunya dengan anggaran tersebut dirasa kurang.
“Atlet NPC sudah membawa nama harum daerah sampai ke Asia. Biaya pembinaan dan beli peralatan untuk atlet disabilitas harganya cukup mahal. sehingga dengan anggaran yang ada, kami rasa kurang memadai,” ujarnya.
Menurut dia, atlet difabel juga sama-sama memiliki kesempatan berprestasi. Terutama untuk membela nama baik Balangan sama seperti atlet normal lainnya.
“Prestasi atlet difabel tidak kalah dengan prestasi atlet KONI, bahkan terdapat beberapa atlet difabel yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi hingga nasional, bahkan juga ada yang sampai tingkat asia pada Asian Para Games,” katanya.
Namun, tegas dr Ferry, ada perbedaan berkaitan hak di antara keduanya. Ia berharap agar pihak terkait dapat menghilangkan perbedaan antara atlet difabel dengan atlet nondifabel.
"Atlet difabel juga menginginkan hak yang sama," katanya.
Disebutkan dia, dalam UU No 8 tahun 2016 pasal 53 ayat (1) pemerintah, BUMN, BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
“Nah di sini kami berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir para atlet disabilitas yang berprestasi, memberikan lowongan tempat bekerja, misal di Dispora,” kata Ferry.
Mendengar itu, perwakilan BKD Balangan mengatakan jika soal anggaran, dirasa masih kurang dan sifatnya sangat diperlukan, bisa saja dilakukan penambahan dengan menggeser anggaran yang lain.
Menanggapi dari BKD Balangan, salah satu anggota dewan, Rusdy menekankan agar atlet disabilitas mendapatkan perhatian khusus.
“Apa yang disampaikan oleh BKD tadi yang memperbolehkan melakukan penggeseran anggaran dan itu tidak menyalahi aturan, maka diharapkan anggaran untuk NPC Balangan bisa ditambah,” saran dia.
Menurut dia, selama itu tidak menyalahi aturan, maka dewan menyarankan anggaran untuk NPC Balangan ditambah.
"Kami siap memberikan persetujuan,” ujarnya.
Anggota dewan lainnya, Dadang sangat mengapresiasi prestasi yang telah diraih para atlet disabilitas yang tergabung dalam NPC Balangan.
“Memang selayaknya pemerintah daerah bisa mengakomodir mereka dengan mempekerjakan mereka yang sudah berprestasi," tegasnya.
Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dengan tegas siap memfasilitasi pengurus NPC bertemu dengan pihak pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan apa yang diharapkan NPC Balangan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah,” harapnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021