Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyatakan, perhatian pemerintah provinsinya sudah sejak lama terhadap kesehatan masyarakat.
"Perhatian tersebut antara lain tergambar dari jumlah rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," ujarnya kepada wartawan yang melakukan liputan di DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu.
"Memang Kalsel tak ada rumah sakit (RS) milik pemerintah pusat seperti beberapa provinsi di Indonesia, tapi Pemprov kita memilik tiga rumah sakit," lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sebagai contoh provinsi yang ada rumah sakit pemerintah pusat, antara lain di Sumatera Utara (Sumut) Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Barat (Sumbar) Rumah Sakit Djamil Padang, dan Denpasar, Bali.
Mungkin, tambah pensiunan pegawai negeri sipil tersebut, tidak banyak Pemprov di tanah air ini yang memiliki sampai tiga rumah sakit seperti halnya Kalsel.
Pemprov Kalsel sejak beberapa tahun lalu miliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum (RSU) Banjarbaru, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banjarmasin. "Bahkan RSUD Ulin sudah ada sejak puluhan tahun silam," ungkapnya.
Kemudian seiring otonomi daerah, RSU Banjarbaru (32 km utara Banjarmasin) diserahkan kepada pemerintah kota (Pemkot) setempat, dan RSJ Banjarmasin yang eks UPT Departemen Kesehatan menjadi RSU dr H Mochammad Ansari Saleh Banjarmasin.
Sedangkan untuk khusus pelayanan kesehatan jiwa, Pemprov Kalsel membangun RSJ Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi (lingkar utara) Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Menurut dia, keseriusan dan perhatian lain dari Pemprov Kalsel terhadap kesehatan tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
"Belakangan alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar 13 persen dari Anggaran Belanja. Prosentase itu cukup tinggi atau uruta kedua sesudah anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD," katanya.
Dalam hal anggaran bidang kesehatan ini, lanjutnya, mungkin tak banyak provinsi di Indonesia yang mengalokasikan cukup besar atau 13 persen dari APBD setempat.
"Alokasi anggaran bidang kesehatan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Kalsel," ujar saudara dr HM Zairullah Azhar (mantan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat).
Bentuk perhatian lain dari Pemprov Kalsel terhadap kesehatan, tambahnya, melalui bidang pendidik, yaitu membangun Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) menggunakan APBD setempat.
"Masih banyak lagi perhatian atau kepedulian Kalsel terhadap pembangunan bidang kesehatan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan penduduk setempat," demikian Hamsyuri.
Di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit, dan baru merencanakan pembangunan mulai tahun 2015.
Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalsel terdiri Kota Banjarmasin, Banjarbaru (pemekaran Kabupaten Banjar), Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kemudian Kabupaten Balangan (pemekaran HSU), Tabalong, Barito Kuala (Batola), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Kotabaru sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Perhatian tersebut antara lain tergambar dari jumlah rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," ujarnya kepada wartawan yang melakukan liputan di DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu.
"Memang Kalsel tak ada rumah sakit (RS) milik pemerintah pusat seperti beberapa provinsi di Indonesia, tapi Pemprov kita memilik tiga rumah sakit," lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sebagai contoh provinsi yang ada rumah sakit pemerintah pusat, antara lain di Sumatera Utara (Sumut) Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Barat (Sumbar) Rumah Sakit Djamil Padang, dan Denpasar, Bali.
Mungkin, tambah pensiunan pegawai negeri sipil tersebut, tidak banyak Pemprov di tanah air ini yang memiliki sampai tiga rumah sakit seperti halnya Kalsel.
Pemprov Kalsel sejak beberapa tahun lalu miliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum (RSU) Banjarbaru, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banjarmasin. "Bahkan RSUD Ulin sudah ada sejak puluhan tahun silam," ungkapnya.
Kemudian seiring otonomi daerah, RSU Banjarbaru (32 km utara Banjarmasin) diserahkan kepada pemerintah kota (Pemkot) setempat, dan RSJ Banjarmasin yang eks UPT Departemen Kesehatan menjadi RSU dr H Mochammad Ansari Saleh Banjarmasin.
Sedangkan untuk khusus pelayanan kesehatan jiwa, Pemprov Kalsel membangun RSJ Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi (lingkar utara) Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Menurut dia, keseriusan dan perhatian lain dari Pemprov Kalsel terhadap kesehatan tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
"Belakangan alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar 13 persen dari Anggaran Belanja. Prosentase itu cukup tinggi atau uruta kedua sesudah anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD," katanya.
Dalam hal anggaran bidang kesehatan ini, lanjutnya, mungkin tak banyak provinsi di Indonesia yang mengalokasikan cukup besar atau 13 persen dari APBD setempat.
"Alokasi anggaran bidang kesehatan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Kalsel," ujar saudara dr HM Zairullah Azhar (mantan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat).
Bentuk perhatian lain dari Pemprov Kalsel terhadap kesehatan, tambahnya, melalui bidang pendidik, yaitu membangun Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) menggunakan APBD setempat.
"Masih banyak lagi perhatian atau kepedulian Kalsel terhadap pembangunan bidang kesehatan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan penduduk setempat," demikian Hamsyuri.
Di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit, dan baru merencanakan pembangunan mulai tahun 2015.
Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalsel terdiri Kota Banjarmasin, Banjarbaru (pemekaran Kabupaten Banjar), Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kemudian Kabupaten Balangan (pemekaran HSU), Tabalong, Barito Kuala (Batola), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Kotabaru sendiri.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014