Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan Ibnu Sina, mempertanyakan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi tersebut tahun 2015,
"Kita perlu mempertanyakan anggaran pendidikan itu, terlebih dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut, di Banjarmasin, Kamis.
Karena, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, ada perbedaan persepsi dalam menerjemahkan persentase anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengemukakan itu di sela-sela rapat Banggar bersama eksekutif/pemerintah provinsi (pemprov) Kalsel, dihadiri Sekdaprov setempat HM Asyadi, yang berlangsung alot terkait pembahasan APBD 2015.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbasu itu, Undang-Undang Pendidikan Nasional mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, termasuk APBD provinsi dan kabupaten/kota.
"Namun tidak semua anggaran pendidikan ini berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, tetapi juga pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang juga melaksanakan pendidikan," tuturnya.
Bahkan, lanjutnya, anggaran pendidikan yang ada di Disdik Kalsel hanya sekitar 51 persen dari 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan, sisanya tersebar di beberapa SKPD lain, namun tetap diperuntukan bagi pendidikan.
"Kalau semuanya dihitung, maka anggaran pendidikan pada APBD Kalsel 2015 sudah melebihi batas minimal, bahkan mencapai 25 persen," jelas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Selain itu, juga ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, terkait penggunaan anggaran pendidikan tersebut, seperti anggaran pendidikan, SKPD lain yang mengurusi pendidikan, hibah dana pendidikan, termasuk anggaran pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/kota, demikian Ibnu Sina.
Hal senada diungkapkan Kepala Disdik Kalsel Ngadimun, seraya menegaskan, karena tidak semua anggaran pendidikan dikelola oleh Disdik, namun juga SKPD lainnya.
"Karena yang namanya pendidikan tidak hanya pendidikan formal, namun juga informal," ujar manta Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kalsel tersebut kepada wartawan..
Sebagai contoh anggaran pendidikan yang ada di Rumah Sakit (RS) Anshari Saleh Banjarmasin, yang dipergunakan untuk pembangunan tempat praktek dan latihan bagi calon dokter, mengingat RS tersebut merupakan RS pendidikan.
"Hal itu terkait kerja sama RS Anshari Saleh dengan Fakultas Kedokteran Unlam, untuk pendidikan calon dokter," ujar Ngadimun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kita perlu mempertanyakan anggaran pendidikan itu, terlebih dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut, di Banjarmasin, Kamis.
Karena, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, ada perbedaan persepsi dalam menerjemahkan persentase anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengemukakan itu di sela-sela rapat Banggar bersama eksekutif/pemerintah provinsi (pemprov) Kalsel, dihadiri Sekdaprov setempat HM Asyadi, yang berlangsung alot terkait pembahasan APBD 2015.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbasu itu, Undang-Undang Pendidikan Nasional mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, termasuk APBD provinsi dan kabupaten/kota.
"Namun tidak semua anggaran pendidikan ini berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, tetapi juga pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang juga melaksanakan pendidikan," tuturnya.
Bahkan, lanjutnya, anggaran pendidikan yang ada di Disdik Kalsel hanya sekitar 51 persen dari 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan, sisanya tersebar di beberapa SKPD lain, namun tetap diperuntukan bagi pendidikan.
"Kalau semuanya dihitung, maka anggaran pendidikan pada APBD Kalsel 2015 sudah melebihi batas minimal, bahkan mencapai 25 persen," jelas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Selain itu, juga ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, terkait penggunaan anggaran pendidikan tersebut, seperti anggaran pendidikan, SKPD lain yang mengurusi pendidikan, hibah dana pendidikan, termasuk anggaran pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/kota, demikian Ibnu Sina.
Hal senada diungkapkan Kepala Disdik Kalsel Ngadimun, seraya menegaskan, karena tidak semua anggaran pendidikan dikelola oleh Disdik, namun juga SKPD lainnya.
"Karena yang namanya pendidikan tidak hanya pendidikan formal, namun juga informal," ujar manta Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kalsel tersebut kepada wartawan..
Sebagai contoh anggaran pendidikan yang ada di Rumah Sakit (RS) Anshari Saleh Banjarmasin, yang dipergunakan untuk pembangunan tempat praktek dan latihan bagi calon dokter, mengingat RS tersebut merupakan RS pendidikan.
"Hal itu terkait kerja sama RS Anshari Saleh dengan Fakultas Kedokteran Unlam, untuk pendidikan calon dokter," ujar Ngadimun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014