Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 senilai Rp1,666 triliun lebih dalam rapat paripurna yang dipimpin ketuanya Iwan Rusmali, di Banjarmasin, Kamis.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali menyatakan, persetujuan DPRD terhadap RAPBD 2015 yang diajukan pihak eksekutif/pemerintah kota terkesan baru saja karena dilakukan dengan sangat teliti.
"Kami tidak mengulur-ulur waktu untuk menyetujui, tapi kita melakukan pembahasan secara teliti semua program yang dianggarkan eksekutif/pemkot," ujarnya.
Sebab, ungkapnya, banyak catatan dari pihak fraksi untuk RAPBD yang diajukan pihak pemkot guna ditindaklanjuti pembahasannya di tingkat komisi eksekutif.
Dia menerangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin 2014 berjumlah Rp1,544 triliun lebih, dan APBD 2015 sebesar Rp1,666 triliun lebih, berarti mengalami kenaikan.
Pada APBD 2015, total belanja tidak langsung Rp847.799.955.000 dan belanja langsung sebesar Rp819.096.687.717.
Menurut dia, persetujuan DPRD terkait APBD 2015 yang menggunakan sistem defisit/surplus tetap mendapat pandangan akhir yang dibicarakan semua perwakilan fraksi.
Pemandangan fraksi-fraksi tersebut pada intinya agar pemerintah bisa meningkatkan potensi-potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali lagi sumber PAD baru untuk menutupi defisit tersebut.
"Hal tersebut tantangan bagi pemerintah kota agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja maksimal dan memberikan hasil yang optimal baik PAD dan pembangunan yang direncanakan tahun depan," tuturnya.
Wali Kota Banjarmasin H Muhidin menyatakan, sangat bersyukur APBD 2015 telah disetujui DPRD, serta saran dan pendapat anggota dewan yang terhormat itu menjadi catatan berharga dalam rangka pelayanan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.
Terkait upaya memaksimalkan sumber pendapatan tahun 2015, ia mengajak pimpinan dan anggota dewan bersama-sama dengan pemko mencari solusi sekaligus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap sejumlah SKPD pengelola PAD yang dianggap potensi mendukung peningkatan pendapatan daerah.
"Harapan kami kepada segenap SKPD terutama pengelola anggaran agar mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan konsisten pada perencanaan dan penganggaran serta melaksanakan kegiatan sampai pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku," demikian Muhidin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali menyatakan, persetujuan DPRD terhadap RAPBD 2015 yang diajukan pihak eksekutif/pemerintah kota terkesan baru saja karena dilakukan dengan sangat teliti.
"Kami tidak mengulur-ulur waktu untuk menyetujui, tapi kita melakukan pembahasan secara teliti semua program yang dianggarkan eksekutif/pemkot," ujarnya.
Sebab, ungkapnya, banyak catatan dari pihak fraksi untuk RAPBD yang diajukan pihak pemkot guna ditindaklanjuti pembahasannya di tingkat komisi eksekutif.
Dia menerangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin 2014 berjumlah Rp1,544 triliun lebih, dan APBD 2015 sebesar Rp1,666 triliun lebih, berarti mengalami kenaikan.
Pada APBD 2015, total belanja tidak langsung Rp847.799.955.000 dan belanja langsung sebesar Rp819.096.687.717.
Menurut dia, persetujuan DPRD terkait APBD 2015 yang menggunakan sistem defisit/surplus tetap mendapat pandangan akhir yang dibicarakan semua perwakilan fraksi.
Pemandangan fraksi-fraksi tersebut pada intinya agar pemerintah bisa meningkatkan potensi-potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali lagi sumber PAD baru untuk menutupi defisit tersebut.
"Hal tersebut tantangan bagi pemerintah kota agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja maksimal dan memberikan hasil yang optimal baik PAD dan pembangunan yang direncanakan tahun depan," tuturnya.
Wali Kota Banjarmasin H Muhidin menyatakan, sangat bersyukur APBD 2015 telah disetujui DPRD, serta saran dan pendapat anggota dewan yang terhormat itu menjadi catatan berharga dalam rangka pelayanan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.
Terkait upaya memaksimalkan sumber pendapatan tahun 2015, ia mengajak pimpinan dan anggota dewan bersama-sama dengan pemko mencari solusi sekaligus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap sejumlah SKPD pengelola PAD yang dianggap potensi mendukung peningkatan pendapatan daerah.
"Harapan kami kepada segenap SKPD terutama pengelola anggaran agar mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan konsisten pada perencanaan dan penganggaran serta melaksanakan kegiatan sampai pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku," demikian Muhidin.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014