Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Nelayan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin pukul 09.00 WITA melakukan unjuk rasa di Dinas Perikanan dan Kelautan terkait BBM bersubsidi.
Juru bicara nelayan Kamarudin mengatakan, para nelayan mempertanyakan sejauh mana realisasi penyaluran BBM bersubsidi yang dikelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Samudera.
"Banyak nelayan mengeluh, karena saat hendak mengisi solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di lokasi Pelelangan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru, sudah habis," kata mantan anggota DPRD Kotabaru ini.
Padahal, kata dia, menurut catatan nelayan, Kotabaru mendapatkan jatah solar bersubsidi sekitar 2.495 kiloliter atau 2.495 juta liter.
"Namun solar yang sudah didistribusikan ke nelayan melalui SPBN di PPI kurang dari jumlah tersebut," kata Kamarudin.
Nelayan meminta aparat penegak hukum dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menindak tegas apabila ada oknum yang sengaja mengambil keuntungan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru H Talib menjelaskan, kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Kotabaru 2014 sebanyak 2.495 kiloliter, dan distribusi BBM bersubsidi hingga saat ini sudah 2.493 kiloliter, dan masih ada sisa sekitar 2 kiloliter.
"Harus ada sisa di tangki timbun SPBN minimal 2 kiloliter, sisa ini tidak bisa didistribusikan kepada nelayan," ujar Talib.
Ia mengakui, masih banyak nelayan yang hendak mengisi solar di SPBN PPI Kotabaru, tetapi tidak dapat dilayani, karena kuotanya sudah habis.
Atas permintaan tersebut, Talib menerangkan pihaknya sudah mengajukan tambahan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kotabaru kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Kotabaru sebagai penyalur BBM bersubsidi kepada SPBN Kotabaru.
"Baru sekitar 10 persen nelayan di Kotabaru yang mendapatkan BBM bersubsidi, sebagian besar lainnya belum menerima, oleh karena itu BP Migas harus menambah kuota," ujarnya.
Kepala Desa Rampa yang juga manajer koperasi Agus Supiani mengatakan, pendistribusian BBM bersubsidi sudah sesuai jumlah kuota yang diberikan kepada nelayan.
Karena belum puas mendapatkan jawaban Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru, juru bicara nelayan lainnya, Usman D Pahero, meminta nelayan melanjutkan demonstrasi di gedung DPRD Kotabaru.
"Kami ingin Dinas Perikanan dan Kelautan, pengelola SPBN KPN Samudera, dan PT AKR, hadir di gedung DPRD sekarang juga," kata Usman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Juru bicara nelayan Kamarudin mengatakan, para nelayan mempertanyakan sejauh mana realisasi penyaluran BBM bersubsidi yang dikelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Samudera.
"Banyak nelayan mengeluh, karena saat hendak mengisi solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di lokasi Pelelangan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru, sudah habis," kata mantan anggota DPRD Kotabaru ini.
Padahal, kata dia, menurut catatan nelayan, Kotabaru mendapatkan jatah solar bersubsidi sekitar 2.495 kiloliter atau 2.495 juta liter.
"Namun solar yang sudah didistribusikan ke nelayan melalui SPBN di PPI kurang dari jumlah tersebut," kata Kamarudin.
Nelayan meminta aparat penegak hukum dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menindak tegas apabila ada oknum yang sengaja mengambil keuntungan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru H Talib menjelaskan, kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Kotabaru 2014 sebanyak 2.495 kiloliter, dan distribusi BBM bersubsidi hingga saat ini sudah 2.493 kiloliter, dan masih ada sisa sekitar 2 kiloliter.
"Harus ada sisa di tangki timbun SPBN minimal 2 kiloliter, sisa ini tidak bisa didistribusikan kepada nelayan," ujar Talib.
Ia mengakui, masih banyak nelayan yang hendak mengisi solar di SPBN PPI Kotabaru, tetapi tidak dapat dilayani, karena kuotanya sudah habis.
Atas permintaan tersebut, Talib menerangkan pihaknya sudah mengajukan tambahan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kotabaru kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Kotabaru sebagai penyalur BBM bersubsidi kepada SPBN Kotabaru.
"Baru sekitar 10 persen nelayan di Kotabaru yang mendapatkan BBM bersubsidi, sebagian besar lainnya belum menerima, oleh karena itu BP Migas harus menambah kuota," ujarnya.
Kepala Desa Rampa yang juga manajer koperasi Agus Supiani mengatakan, pendistribusian BBM bersubsidi sudah sesuai jumlah kuota yang diberikan kepada nelayan.
Karena belum puas mendapatkan jawaban Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru, juru bicara nelayan lainnya, Usman D Pahero, meminta nelayan melanjutkan demonstrasi di gedung DPRD Kotabaru.
"Kami ingin Dinas Perikanan dan Kelautan, pengelola SPBN KPN Samudera, dan PT AKR, hadir di gedung DPRD sekarang juga," kata Usman.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014